PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 — Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati

(1) Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran langsung.

(2) Mekanisme Pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Kas Umum Daerah.

(3) Kelengkapan pengajuan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. surat pengantar Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS); b. ringkasan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) c. rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) 4. Setelah pembayaran diterima dari Rekening Kas Umum Daerah, penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dapat dilakukan melalui: a. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Perencanaan Keuangan Setda Tebo; dan/atau b. Bupati dan Wakil Bupati 5. Penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional melalui Bendahara Pengeluaran Bagian Perencanaan Keuangan Setda Tebo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a didukung dengan bukti tanda terima/kuitansi atau bukti pengeluaran yang sah. 6. Penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional oleh Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, guna menjaga kewibawaan Bupati dan Wakil Bupati didukung dengan bukti berupa catatan rincian penggunaan yang ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati. 7. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati setiap bulan, seluruh penggunaan yang telah dilakukan dituangkan dalam daftar rincian pengeluaran yang ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati. 8. Sisa Penggunaan biaya Penunjang Operasional bulan berjalan dapat dimanfaatkan pada bulan berikutnya dalam satu tahun anggaran.