Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1 Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Sekretaris Daerah adalah pengelola Barang Milik Daerah.
7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
8. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
9. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
10. Kuasa Pengguna BMD selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaikbaiknya.
11. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
12. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.
13. Pengurus Barang Pengguna adalah Aparatur Sipil Negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
14. Pengurus Barang Pembantu adalah Aparatur Sipil Negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan dan mempertanggung jawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
Perangkat Daerah pada Permintah Daerah selaku pengguna barang/jasa
Unit Pelakaana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit
Pelakaana Teknis pada Perangkat Daerah di lingkungan Permintah
Daerah
18. Unit Kerja adalah bagian dan SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa Program
19. Pengelolaan Barang Milik daerah adalah keseturuhan kegiatan yang meliputi perenanaan kebutuhan dan penganggaran, pengarahan, penggunaan, pemanlaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilahan, pemundah tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembunaan, pengawasan dan pengendalian
20. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tundakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
21 Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
22. Hasil penelaahan RKBMD adalah dokumen penelaahan RKBMD antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang.
23. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA SKPD adalah Rencana Kerja Anggaran SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
24. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.