PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban, dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya I Ketut Marya

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 tentang PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN, DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TAMAN BUDAYA I KETUT MARYA

Berlaku

Pengundangan: 17 April 2025

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Pengadaan, Persyar… | Pasal.id

Pertanyaan umum

Apa yang diatur dalam PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban, dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya I Ketut Marya?

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban, dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya I Ketut Marya adalah Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban, dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya I Ketut Marya.

Kapan PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban, dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya I Ketut Marya disahkan?

Apa status hukum PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban, dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya I Ketut Marya saat ini?

BAB II

PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA

Pasal 4

(1) Pengadaan Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya dilakukan melalui seleksi.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Seleksi.

(3) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan beranggotakan: a. perangkat daerah; dan b. dari independen dan/atau perguruan tinggi, apabila diperlukan.

(4) Panitia Seleksi bertugas: a. menetapkan ketentuan dan tata cara seleksi; b. menentukan jadwal pelaksanaan seleksi; c. membentuk Tim Penguji/Penilai atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan pengujian dan penilaian; d. menetapkan indikator dan bobot penilaian; e. melakukan penjaringan Bakal Calon Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya; f. melaksanakan proses seleksi sesuai Tahapan Seleksi; g. menetapkan hasil seleksi; dan h. memproses lebih lanjut Calon Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya terpilih sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(5) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit: a. kemampuan keuangan BLUD/APBD; b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan c. ketersediaan sumber daya manusia.

(6) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(7) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1) Proses s eleksi Pejabat Pengelola BLUD Yan g Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya dilakukan melalui tahapan.

(2) Tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari: a. seleksi administrasi; b. seleksi tertulis; dan c. wawancara akhir.

Pasal 6

(1) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya melalui pengumuman di media cetak dan/atau media elektronik dan/atau papan pengumuman.

(2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 .

Pasal 7

Seleksi tertulis Calon Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya paling sedikit melalui tahapan: a. penulisan makalah; dan b. presentasi makalah.

Pasal 8

(1) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh: a. Tim Penguji/Penilai; atau b. Lembaga Profesional.

(2) Seleksi tertulis yang dilaksanakan oleh Tim Penguji/Penilai sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) huruf a dapat melibatkan konsultan perorangan dan/atau akademisi perguruan tinggi.

(3) Tim Penguji/Penilai atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. melakukan pengujian dan penilaian terhadap calon Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya, sesuai dengan indikator dan bobot penilaian yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi; b. menetapkan hasil penilaian; dan c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

Pasal 9

(1) Indikator penilaian seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a disusun oleh Panitia Seleksi berdasarkan spesifikasi jabatan dan kualifikasi calon yang dibutuhkan.

(2) Setiap indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi bobot penilaian.

Pasal 10

(1) Setiap indikator dan bobot penilaian seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.

(2) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).

(3) Klasifikasi penilaian akhir seleksi tertulis menghasilkan rekomendasi sebagai berikut: a. rekomendasi “SANGAT DISARANKAN”; b. rekomendasi “DISARANKAN”; c. rekomendasi “DISARANKAN DENGAN PENGEMBANGAN; dan d. rekomendasi “TIDAK DISARANKAN”.

Pasal 11

(1) Bakal Calon Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya yang lolos bakal calon yaitu bakal calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c.

(2) Panitia Seleksi menyampaikan nama calon pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

(3) Dalam hal seleksi administrasi dan seleksi tertulis tidak menghasilkan bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

Pasal 12

(1) Bupati melaksanakan wawancara akhir terhadap calon Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(2) Bupati menetapkan calon pejabat pengelola terpilih, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

(1) Dalam hal tertentu, Panitia Seleksi dapat meminta persetujuan Bupati untuk menggunakan jasa Lembaga Perekrut Eksekutif dalam menyediakan Calon Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya.

(2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu: a. dalam hal setelah dilaksanakan tahapan seleksi atau Seleksi Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), tidak menghasilkan Calon Pejabat Pengelola yang memenuhi persyaratan dan/atau klasifikasi penilaian. b. dalam hal kebutuhan mendesak untuk segera mendapatkan Calon Pejabat Pengelola.

Pasal 14

(1) Lembaga Perekrut Eksekutif yang ditunjuk wajib menyediakan paling sedikit 2 (dua) nama Calon Pejabat Pengelola sesuai persyaratan yang disampaikan.

(2) Panitia Seleksi melakukan penelitian persyaratan dan penilaian untuk memilih Calon Pejabat Pengelola yang memiliki persyaratan yang dibutuhkan.

(3) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Pejabat Pengelola terpilih, kepada Bupati.

(4) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Pejabat Pengelola yang terpilih untuk diangkat sebagai Pejabat Pengelola BLUD.

Pasal 15

Pasal 16

Ketentuan mengenai pengadaan Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya yang dilakukan tidak melalui tahapan seleksi, tidak berlaku untuk pengangkatan kembali.

Pasal 17

(1) Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan kompetensi.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bupati.

(3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, akademisi, dan praktisi sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.

Pasal 18

(1) Pejabat Pengelola ditempatkan sesuai dengan jabatan yang dilamar dan berdasarkan hasil seleksi.

(2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi Tim Seleksi.

(3) Pejabat Pengelola yang telah ditempatkan wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan uraian jabatan yang ditetapkan dalam struktur organisasi.

(4) Dalam hal Pejabat Pengelola yang telah ditempatkan tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka dapat dilakukan evaluasi dan penyesuaian penempatan sesuai dengan hasil evaluasi kinerja.

Pasal 19

(1) Batas usia Pejabat Pengelola Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya pada saat pengangkatan pertama ditetapkan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun, dalam hal yang bersangkutan memiliki kompetensi, pengalaman dan kinerja yang sangat baik serta masih dibutuhkan oleh organisasi, maka dapat diangkat kembali dengan batas usia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun berdasarkan evaluasi kinerja dan rekomendasi tim evaluasi kinerja, dalam kondisi tertentu yang membutuhkan keahlian khusus, batas usia dapat diperpanjang lebih lanjut berdasarkan persetujuan Bupati dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kepentingan pelayanan publik.

Pasal 20

Profesional Lainnya berhak: a. memperoleh penghasilan; dan b. cuti.

Pasal 21

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat berupa: a. gaji; b. jasa pelayanan; dan c. tunjangan.

Pasal 22

Gaji Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, diberikan paling tinggi disetarakan dengan gaji pokok Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari PNS yang setingkat, dengan memperhatikan tanggung jawab, nilai jabatan, golongan dan/atau masa kerja dengan berdasarkan pada kemampuan keuangan BLUD.

Pasal 23

Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b hanya dapat diberikan pada BLUD yang telah menerapkan pola tarif khusus atas pelayanan yang diberikan.

Pasal 24

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c. dapat diberikan dengan paling banyak: a. tunjangan tetap; dan/atau b. tunjangan kinerja.

Pasal 25

Pemberian gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b disesuaikan dengan hak cuti yang diberikan kepada ASN sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

Profesional Lainnya berkewajiban: a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah; b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang; d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 28

(1) P ejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya diberhentikan apabila: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; dan/atau c. diberhentikan.

(2) Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Pejabat Pengelola BLUD yang bersangkutan: a. usia telah melebihi 70 (tujuh puluh) tahun; b. tidak dapat memenuhi target kinerja dan/atau kewajibannya; c. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; b. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk larangan rangkap jabatan; a. telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam tindakan yang merugikan BLUD dan/atau keuangan negara/Daerah; b. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan; c. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; d. mengundurkan diri; e. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau f. alasan lainnya yang dinilai tepat demi kepentingan dan tujuan BLUD.

BAB III

PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA

Pasal 29

(1) Pengadaan Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya dilakukan berdasarkan kebutuhan pelayanan dan kemampuan keuangan BLUD.

(2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka dan objektif.

(3) Pengadaan Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya dilakukan melalui mekanisme rekrutmen.

(4) Mekanisme rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan melalui tahapan seleksi paling sedikit terdiri dari: a. seleksi administrasi; b. seleksi tertulis; dan c. wawancara.

Pasal 30

(1) Dalam melakukan rekrutmen sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (3), Pejabat Pengelola membentuk Panitia Seleksi.

(2) Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Pegawai BLUD yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya melalui pengumuman di media cetak dan/atau media elektronik dan/atau papan pengumuman.

(3) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 31

Seleksi tertulis Calon Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya paling sedikit melalui tahapan: a. penulisan Makalah; dan b. presentasi Makalah.

Pasal 32

(1) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilaksanakan oleh: a. Tim Penguji/Penilai; atau b. Lembaga Profesional.

(2) Seleksi tertulis yang dilaksanakan oleh Tim Penguji/Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melibatkan konsultan perorangan dan/atau akademisi perguruan tinggi.

(3) Tim Penguji/Penilai atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. melakukan pengujian dan penilaian terhadap calon Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya, sesuai dengan indikator dan bobot penilaian yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi; b. menetapkan hasil penilaian; dan c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

Pasal 33

(1) Indikator penilaian seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a disusun oleh Panitia Seleksi berdasarkan spesifikasi jabatan dan kualifikasi calon yang dibutuhkan.

(2) Setiap indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi bobot penilaian.

Pasal 34

(1) Setiap indikator dan bobot penilaian seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.

(2) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 35

(1) Bakal Calon Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya yang lolos Seleksi Tertulis yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c.

(2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan BLUD.

(3) Dalam hal seleksi administrasi dan seleksi tertulis tidak menghasilkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

Pasal 36

(1) Pimpinan BLUD melaksanakan wawancara akhir terhadap calon Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4).

(2) Pimpinan BLUD menetapkan calon Pegawai Terpilih, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

(1) Persyaratan untuk menjadi Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya adalah sebagai berikut: a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki kompetensi berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya; c. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan unit kerja; d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah; e. tidak sedang menjalani sanksi pidana; f. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif; dan g. bukan Bupati/wakil Bupati dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon Bupati/wakil Bupati.

Pasal 38

(1) Pengangkatan Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya dilakukan melalui mekanisme rekrutmen terbuka secara objektif.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD.

(3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, akademisi, dan praktisi sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.

(4) Pengangkatan dilakukan berdasarkan hasil seleksi dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Pasal 39

(1) Pegawai BLUD ditempatkan sesuai dengan posisi yang dilamar dan berdasarkan hasil seleksi.

(2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Pimpinan BLUD.

(3) Pegawai BLUD yang telah ditempatkan wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai posisi yang dilamar.

(4) Pegawai BLUD yang telah ditempatkan tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka dapat dilakukan evaluasi dan penyesuaian penempatan sesuai dengan hasil evaluasi kinerja.

Pasal 40

(1) Batas usia Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya pada saat pengangkatan pertama ditetapkan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

(2) Masa kerja Pejabat Pengelola Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya ditetapkan dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali, berdasarkan hasil evaluasi kinerj.

(3) Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala oleh Tim Evaluasi Kinerja minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 41

Lainnya berhak: a. memperoleh penghasilan; dan b. cuti.

Pasal 42

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat berupa: a. gaji; dan b. jasa pelayanan.

Pasal 43

(1) Gaji Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, diberikan sesuai dengan tingkat pendidikan, pengalaman kerja, beban kerja, dan tanggung jawabnya.

(2) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pengelola berdasarkan: a. upah minimum Daerah; b. kemampuan keuangan BLUD; dan c. hasil evaluasi kinerja pegawai.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tata cara pembayaran gaji/honorarium diatur dalam Keputusan Pejabat Pengelola.

Pasal 44

Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b hanya dapat diberikan pada BLUD yang telah menerapkan pola tarif khusus atas pelayanan yang diberikan.

Pasal 45

Pemberian gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Pasal 46

Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b disesuaikan dengan hak cuti yang diberikan kepada ASN sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 47

Lainnya berkewajiban: a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah; b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang; d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; dan f. menunjukkan integritas dan keteladanan da lam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Pasal 48

(1) Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya diberhentikan apabila: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; dan/atau c. diberhentikan.

(2) Pemberhentian Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Pegawai BLUD yang bersangkutan: a. usia telah melebihi 70 (tujuh puluh) tahun; b. tidak dapat memenuhi target kinerja dan/atau kewajibannya; c. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; d. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk larangan rangkap jabatan; e. telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam tindakan yang merugikan BLUD dan/atau keuangan negara/Daerah; f. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan; g. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; h. mengundurkan diri; i. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau j. alasan lainnya yang dinilai tepat demi kepentingan dan tujuan BLUD.