PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 — Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Bupati adalah Bupati Sumedang. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 9. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. 10. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. 11. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 12. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 13. Badan Daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 14. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. 15. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. 16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. 17. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural. 18. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi. 19. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 20. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 21. Kompetensi Jabatan yang selanjutnya disebut Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan. 22. Tunjangan Jabatan adalah tambahan pendapatan diluar gaji pokok yang diberikan pemerintah kepada pegawai negeri sipil yang menduduki Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional sesuai dengan golongan/jenjang pangkat yang dimilikinya dan besarannya ditetapkan peraturan perundangan-undangan. 23. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dalam rangka meningkatkan Kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah. 24. Uraian Tugas Jabatan Struktural adalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas: a. Kepala Satuan; b. Sekretariat, membawahkan: 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 3. kelompok Jabatan Fungsional; c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahkan: 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan 3. kelompok Jabatan Fungsional; d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan: 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; 2. Seksi Kerjasama; dan 3. kelompok Jabatan Fungsional; e. Bidang Pelindungan Masyarakat, membawahkan: 1. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi; 2. Seksi Bina Potensi Sumber Daya Manusia; dan 3. kelompok Jabatan Fungsional; f. UPTD; dan g. kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan: 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 3. kelompok Jabatan Fungsional; c. Bidang Pencegahan, membawahkan: 1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi; 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha; dan 3. kelompok Jabatan Fungsional; d. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana, membawahkan: 1. Seksi Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi; 2. Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data; dan 3. kelompok Jabatan Fungsional; e. UPTD; dan f. kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah terdiri atas: a. Kepala Badan; b. Sekretariat, membawahkan: 1. Subbagian Umum; 2. Subbagian Keuangan; dan 3. kelompok Jabatan Fungsional; c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional; d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional; e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional; f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional; g. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional; h. UPTD; dan i. kelompok Jabatan Fungsional.