PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026

(1) Dalam hal pelaksanaannya terjadi perubahan biaya/harga dan jenis barang/jasa tidak sesuai dengan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka harus memperhatikan tingkat kewajaran harga dan jenis barang/jasa dalam rangka mewujudkan efisiensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Dalam hal pengadaan/pembelian barang/jasa melebihi harga yang tercantum dalam Standar Harga Satuan dan/atau belum tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan/pembelian barang/jasa menggunakan Katalog Elektronik atau satuan biaya resmi lain.

(3) Dalam hal terjadi perbedaan harga antara yang tercantum dalam Standar Harga Satuan, Satuan Biaya Resmi lain atau Katalog Elektronik maka pengadaan/pembelian barang/jasa menggunakan harga yang lebih rendah.

(4) Dalam hal pengadaan/pembelian barang/jasa yang biaya/harga dan jenis tidak tercantum dan/atau tidak sesuai dengan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harga diserahkan sepenuhnya pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan/pembelian barang/jasa dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.