PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 — Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Berlaku

Pengundangan: 8 Mei 2025

PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 — Tata Cara Pemungut… | Pasal.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Sukamara. 2 . Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . 3 . Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukamara. 4 . Bupati adalah Bupati Sukamara. 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/ atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besamya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak. 10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan /atau bukan objek Pajak, dan /atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. 12. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. 13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang. 14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besamya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak. 16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar. B 17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan. 18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak. 19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan / atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda. 21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 23. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 24. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 25. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 26. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrate berupa bunga dan /atau denda. 32. Hari adalah hari keija

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati yakni: a. memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat; b. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan/atau c. sebagai pedoman dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB IV

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, PENETAPAN PAJAK, PEMBAYARAN PAJAK, PEMBUKUAN DAN PELAPORAN PAJAK

Pasal 7

Masa Pajak Daerah ditetapkan sebagai berikut: a. PBB - P 2 jangka waktu yang lamanya 1 ( Tahun; satu ) kalender b. BPHTB jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender sejak terjadinya Peralihan Hak. c. PBJT jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender; d. Pajak Reklame jangka waktu yang lamanya 1 satu bulan ( ) kalender; e. jangka PAT waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender; f. Pajak MBLB jangka waktu yang lamanya 1; (satu) bulan kalender g. Pajak Sarang Burung Walet jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender; h. Opsen PKB jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

Pasal 8

Pajak yang terutang dalam Masa Pajak adalah sebagai berikut: a. Pajak PBJT yang terhutang terjadi pada saat terjadinya pembayaran atau penyerahan atas layanan jasa makanan / minumanjasa perhotelan, jasa parkir dan jasa kesenian dan hiburan diberikan; b. Konsumsi atau pembayaran atas tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik; c. Saat terhutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya Pengambilan dan / atau pengusahaan dan / atau jual beli sarang burung walet; d. Pajak Reklame terjadi pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame; e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terjadi pada saat terjadinya pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan di mulut tambang; dan f. Saat terhutang Pajak Air Tanah (PAT) ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 9

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dalam hal wajib pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10

Pasal 11

(1) Wajib Pajak melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan: a. Bagi wajib pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan b. Bagi wajib pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah ) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran pajak yang terutang.

Pasal 12

(1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang pungut bedasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)

Pasal 13

(1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.

(2) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke Kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.

Pasal 14

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan pemeriksaan;

(2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan;

(3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang bayar dan sanksi administratif berupa bunga;

Pasal 15

(1) Pejabat yabg ditunjuk melakukan penelitian SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD; b. Kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan c. Kebenaran penulisan, perhitungan, dan / atau administrasi lainnya.

Pasal 16

(1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai Pajak dan Retribusi.

(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak; b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 19

(1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke Kas Daerah atau melalui wajib retribusi yang bertindak selaku pemungut.

(2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Kas Daerah dalam waktu lx 24 jam.

(3) Dalam hal penyetoran retribusi tidak dapat dilakukan sesuai waktu sebagaimana disebutkan pada ayat (2) karena kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, maka penyetoran retribusi masih dapat diterima paling lama 7 (tujuh) hari.

(4) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berbentuk dokumen tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. karcis; b. tagihan BLUD; c. tiket; atau d. nota bukti pembayaran atas pembelian produk usaha daerah.

(5) Dalam hal Retribusi dipungut atas Pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Pajak Retribusi disetorkan langsung ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

(7) Bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD.

(8) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1 % (satu persen) per bulan dari retribusi yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih menggunakan STRD dengan didahului menyampaikan Surat Teguran.

Pasal 20

(1) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan merupakan orang pribadi/ pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat atau Rumah Sakit Umum Daerah.

(2) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan merupakan orang pribadi / pasien atau penyelenggara jaminan kesehatan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Umum atas Kesehatan. pelayanan

(3) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan / atau dikelola Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 21

Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh: a. Pusat kesehatan masyarakat; dan b. Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 22

(1) Pusat kesehatan masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah memungut Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diberikan.

(2) Orang pribadi / pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan jaminan kesehatan bukan program jaminan kesehatan nasional dikenakan tarif sesuai Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan.

(3) Orang pribadi / pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang dijamin melalui program jaminan kesehatan nasional dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 23

(1) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan merupakan orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kebersihan.

(2) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi atas pelayanan kebersihan.

(3) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan meliputi pelayanan kebersihan atas: a. pengambilan / pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. / pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah / pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; c. penyediaan lokasi pembuangan / pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

Pasal 24

(1) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan orang pribadi yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

(2) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan orang pribadi yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

(3) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tempat jalan umum berupa penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.

(4) Tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

(1) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar merupakan orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan pasar di Pasar Rakyat berupa fasilitas kios, los, dan pelataran di lingkungan Pasar Rakyat.

(2) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar.

(3) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar berupa penyediaan fasilitas Pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(4) Pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

(1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya merupakan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

(1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan ikan merupakan orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat pelelangan ikan termasuk fasilitasnya.

(2) Objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan ikan berupa penyediaan tempat pelelangan ikan dan fasilitasnya

(3) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan ikan merupakan orang pribadi atau Badan yang membeli ikan di tempat pelelangan ikan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan /atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 28

(1) Penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan orang pribadi yang mendapatkan pelayanan parkir di tempat khusus parkir di luar badan jalan.

(3) Objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan penyediaan fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 29

Dalam hal Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan pada tempat khusus parkir yang dikelola oleh unit kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, Pemungutan dilaksanakan berdasarkan ketentuan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 30

(1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/ vila merupakan orang pribadi yang memanfaatkan tempat penginapan milik Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/ vila merupakan orang pribadi yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan / pesanggrahan / vila.

(3) Objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan / vila meliputi penyediaan tempat penginapan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 31

(1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah potong hewan merupakan orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan pemotongan hewan di rumah potong hewan.

(2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah potong hewan merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan.

(3) Objek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah potong hewan meliputi pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.

Pasal 32

Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah potong hewan dipungut setelah pelayanan pemotongan hewan temak di rumah potong hewan.

Pasal 33

(1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

(2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki kewajiban atas Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 34

Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dipungut: a. sebelum Subjek Retribusi memasuki tempat rekreasi dan pariwisata; atau b. sesudah subjek retribusi memanfaatkan tempat olahraga.

Pasal 35

(1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar atas pembelian hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 36

(1) Objek Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.

(2) Hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. benih, bibit dan lain-lain hasil usaha pertanian tanaman pangan; b. bibit, induk temak dan /atau hasil produksi lainnya dari usaha peternakan; c. benih atau bibit ikan dan /atau induk ikan hasil produksi usaha perikanan; d. benih, bibit dan lain-lain hasil produksi usaha tanaman Perkebunan; e. hasil produksi usaha daerah lainnya (produksi tambak, keramba percontohan dan Produksi usaha daerah lainnya )

Pasal 37

Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah dipungut setelah Subjek Retribusi menerima barang hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 38

(1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang memanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

(2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 39

(1) Objek Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah adalah pelayanan hak pemakaian pemanfaatan aset daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan, yang meliputi: a. pemanfaatan bangunan dan / atau Gedung; b. pemanfaatan tanah atau lapangan; c. pemanfaatan kendaraaan /alat-alat berat; d. pemanfaatan laboratorium pengujian; e. pemanfaatan aset Daerah pada BLUD pusat kesehatan masyarakat; f. pemanfaatan aset Daerah pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah; g. pemakaian laboratorium kesehatan daerah untuk pemeriksaan; dan h. pemakaian aset Daerah pada pusat kesehatan hewan untuk pelayanan kesehatan hewan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut antara lain: pemancangan tiang Listrik/ telepon atau penanaman / pembentangan kabel Listrik/ telepon di tepi jalan umum.

Pasal 40

Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah dipungut setelah Subjek Retribusi memanfaatkan aset Daerah.

Pasal 41

(1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG.

(2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas penerbitan PBG.

Pasal 42

(1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan: a. konsultasi pemenuhan standar teknis; b. penerbitan PBG; c. inspeksi bangunan gedung; d. penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung; dan e. pencetakan plakat SLF.

Pasal 43

(1) Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG terintegrasi melalui SIMBG.

(2) Dokumen cetak Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG dalam SIMBG dipersamakan dengan SKRD.

Pasal 44

(1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing merupakan Badan yang menggunakan tenaga kerja asing.

(2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing merupakan Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing.

(3) Objek Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerjaasing meliputi pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga keija asing perpanjangan sesuai wilayah keija tenaga kerja asing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 45

(1) Wajib Retribusi membayar Retribusi yang terutang melalui: a. Petugas Pemungut; b. KasirBLUD; c. Bendahara Penerimaan; d. bank; atau e. tempat pembayaran yang ditunjuk.

(2) Dalam hal pembayaran Retribusi dilaksanakan secara elektronik, hasil cetak bukti pembayaran secara elektronik atau file gambar dari proses transaksi elektronik atau data historis transaksi pada aplikasi pembayaran elektronik dipersamakan sebagai SKRD.

(3) Dalam hal Pemungutan belum dilaksanakan secara elektronik, seluruh hasil Pemungutan oleh Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau kasir BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disetorkan kepada Bendahara Penerimaan.

Pasal 46

(1) Pada Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, pembayaran Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak terbitnya SKRD dalam SIMBG.

(2) Apabila wajib retribusi tidak melakukan pembayaran retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PBG yang dimohon tidak diterbitkan.

Pasal 47

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan retribusi.

(2) Keija sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.

(3) Tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 48

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan perhitungan wajib pajak, dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal sebgaimana dimaksud ayat (1) di kirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. Bencana alam; b. Kebakaran; c. Kerusuhan massal atau huru hara; d. Wabah penyakit; dan/atau e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.

(5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan wajib pajak, menjadi bukti penerimaan surat keberatan.

(8) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 49

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Dalam memberikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Pasal 50

(1) Dalam hal pengajuan keberatan pajak dikabulkan Sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0, 6 % (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari pajak yang lebih bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

(3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan Sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrate berupa denda sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 51

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ( ) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 tiga ( ) bulan sejak keputusan diterima, dengan melampirkan salinan dari surat keputusan keberatan dimaksud.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding

Pasal 52

(1) Dalam hal Permohonan Banding dikabulkan Sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0, 6 % (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.

(3) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 53

BAB IX

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 55

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (5) jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.

(3) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana a. Diterbitkan surat teguran dan / atau Surat Paksa; atau b. Ada pengakuan Utang Pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung

(4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan / atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan / atau Surat Paksa tersebut.

(5) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(6) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

(7) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

(8) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 56

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Reteribusi.

(2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. Diterbitkan Surat Teguran; atau b. Terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

(1) Pemungutan Pajak Daerah tidak boleh diborongkan.

(2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terhutang dengan menggunakan SSPD.

(3) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran elektronik.

(4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai dan dalam waktu lx 24 jam harus disetorkan ke kas daerah oleh bendahara penerimaan.

(5) Dalam hal pembayaran atau penyetoran pajak tidak dapat dilakukan sesuai waktu sebagaimana disebutkan pada ayat (4) karena kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, maka pembayaran atau penyetoran masih dapat diterima paling lama 7 (tujuh) hari.

(6) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terhutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di tentukan paling lama: a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1); dan b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5).

(7) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sampai dengan d ditentukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.

(8) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.

(2) pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penatapan Kepala Daerah a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; b. Surat, Keputusan Pembetulan Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.

(3) Kepala BPKAD dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak dalam hal: a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar; b. Hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung atau kesalahan administratif lainnya oleh wajib pajak; c. SKPD KB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; d. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.

(4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok pajak yang kurang dibayar, ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan di hitung penuh 1 (satu) bulan.

(5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0, 6 % (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan di hitung penuh 1 (satu) bulan.

(6) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

(1) Kepala Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan / atau sanksi pajak dan / atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan / atau objek pajak atau objek retribusi.

(2) Kondisi wajib pajak atau wajib retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati wajib pajak atau wajib retribusi dari golongan tertentu, nilai objek pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru hara, dan / atau kerusuhan.

(3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi, sebagai berikut: a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis mengenai keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi yang tertera dalam SKRD kepada Kepala Perangkat Daerah dengan dilampiri dokumen persyaratan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi; b. petugas yang ditunjuk Kepala Perangkat Daerah melakukan penelitian dan verifikasi atas permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi; c. berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah memutuskan menerima atau menolak permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi; d. keputusan atas penerimaan atau penolakan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari keija sejak permohonan diterima; e. apabila Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan jawaban setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi dianggap diterima sesuai permohonan; dan f. besaran keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.

(4) Penetapan besaran keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 — Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 — Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

BAB VII

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

BAB VIII

Pasal 54

BAB IX

Pasal 55

Pasal 56

BAB X

Pasal 57

BAB XI

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 60

BAB XII

Pasal 61

Pasal 62

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya