PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 tentang RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Berlaku

Pengundangan: 15 Agustus 2025

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Rencana Kerja Satu… | Pasal.id

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 tentang RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Berlaku

Pengundangan: 15 Agustus 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Angka 1

Daerah adalah Kabupaten Soppeng.

Angka 2

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Angka 3

Bupati adalah Bupati Soppeng.

Angka 4

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Angka 5

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Angka 6

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Angka 7

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Angka 8

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Angka 9

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

Angka 10

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Angka 11

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 1 (satu) atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang, modal termasuk jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Angka 12

Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah Forum antar pelaku dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.

Angka 13

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja SKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RKPD Tahun 2026 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 13 TAHUN 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

(2) Renja SKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pedoman SKPD dalam menyusun rencana kerja dan anggaran.

Pasal 3

(1) Renja SKPD merupakan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kabupaten, sinkronisasi Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional serta evaluasi hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah.

(2) Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah Renja SKPD Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 4

SKPD menggunakan Renja SKPD Tahun 2026 dalam melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran SKPD dengan DPRD.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan sinkronisasi antara rencana kerja dan anggaran SKPD Tahun 2026 dengan RKPD Tahun 2026.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

LAMPIRAN

Pasal 5

Halaman 4Buka PDF sumber

Bagian lampiran ini dapat dilihat dari PDF sumber.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Angka 1

Daerah adalah Kabupaten Soppeng.

Angka 2

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Angka 3

Bupati adalah Bupati Soppeng.

Angka 4

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Angka 5

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Angka 6

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Angka 7

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Angka 8

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Angka 9

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

Angka 10

Angka 11

Angka 12

Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah Forum antar pelaku dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.

Angka 13

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja SKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RKPD Tahun 2026 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 13 TAHUN 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

(2) Renja SKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pedoman SKPD dalam menyusun rencana kerja dan anggaran.

Pasal 3

Pasal 4

SKPD menggunakan Renja SKPD Tahun 2026 dalam melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran SKPD dengan DPRD.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan sinkronisasi antara rencana kerja dan anggaran SKPD Tahun 2026 dengan RKPD Tahun 2026.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

LAMPIRAN

Pasal 5

Halaman 4Buka PDF sumber

Bagian lampiran ini dapat dilihat dari PDF sumber.

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10

Angka 11

Angka 12

Angka 13

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 5

Pertanyaan umum

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10

Angka 11

Angka 12

Angka 13

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 5

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya