PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Prinsip dasar yang harus diikuti dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral yaitu: a. Statistik ditempatkan sebagai instrumen penting dalam kehidupan masyarakat demokrasi yang mempunyai kegunaan praktis dan tersedia bagi siapapun yang berkepentingan tanpa terkecuali; b. Statistik merupakan hasil dari suatu proses intelektual oleh tenaga profesional yang berdedikasi tinggi, menjunjung etika profesi, dan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; c. Statistik mengacu pada standar ilmiah baik terkait dengan pilihan sumber informasi maupun metode pengumpulan, penghitungan, dan penyajian; d. Statistik bebas dari kekeliruan tafsir dan/atau kesalahan pengunaan dan jika diperlukan dapat dilakukan konsultasi kepada Pembina Data Statistik untuk memperoleh penegasan dan klarifikasi; e. Statistik memenuhi nilai kualitas, waktu, biaya, dan menghindari beban atau kejenuhan responden; f. Statistik mampu menjamin secara ketat kerahasiaan informasi individu dan sumbernya; g. penyelenggaraan Statistik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; h. penyelenggaraan Statistik mendukung koordinasi Pembina Data Statistik dalam mencapai sistem Statistik yang konsisten, efisien, dan efektif; i. penyelenggaraan Statistik mampu menjaga konsistensi di semua tingkatan dalam penggunaan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran Statistik yang mengacu pada standar yang diakui secara internasional; dan j. penyelenggaraan Statistik dalam bentuk kerja sama, diutamakan dalam rangka perbaikan Statistik nasional.

Walidata mempunyai tugas: a. mengumpulkan Data dan Metadata dari Produsen Data yang telah diperiksa oleh Walidata Pendukung; b. memeriksa kesesuaian Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a dengan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; c. memeriksa pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik sebelum diteruskan ke Pembina Data; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral Perangkat Daerah; e. memberikan laporan secara berkala terkait pengumpulan, pemeriksaan dan pengolahan Data di dalam Forum Satu Data di Daerah; f. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data di Daerah; dan g. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

Walidata Pendukung mempunyai tugas: a. mengumpulkan Data dan Metadata dari Produsen Data; b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata untuk disebarluaskan; dan d. membantu Walidata dalam membina Produsen Data.

Produsen Data mempunyai tugas: a. memproduksi Data sesuai dengan Daftar Data maupun kebutuhan Pemerintah Daerah; b. melaksanakan kegiatan Statistik Sektoral sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah; c. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; d. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data melalui Walidata; dan e. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Pendukung.

Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, dan Produsen Data melakukan koordinasi untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Produsen Data melaksanakan evaluasi kegiatan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b dengan: a. mereviu dan mengevaluasi setiap rangkaian kegiatan pada seluruh tahapan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral; b. mereviu dan mengevaluasi prinsip Satu Data Indonesia yang diterapkan pada kegiatan Statistik Sektoral; dan c. melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi kegiatan Statistik Sektoral.

Pendanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau b. sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.