PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Perubahan atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Berlaku

Pengundangan: 20 Agustus 2025

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Perubahan atas Per… | Pasal.id

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Perubahan atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berlaku

Pengundangan: 20 Agustus 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Angka 1

Daerah adalah Kabupaten Sinjai.

Angka 2

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakian Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasnya dalam sitem dan perinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Angka 3

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Angka 4

Bupati adalah Bupati Sinjai.

Angka 5

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.

Angka 6

Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

Angka 7

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

Angka 8

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Apartur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 9

Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 10

Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi meminpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.

Angka 11

Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.

Angka 12

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan sungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Sinjai.

Angka 13

Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.

Angka 14

Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok.

Angka 15

Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan. 2. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf f, dan ayat (3) huruf k dan huruf t dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pasal 15

(1) Pejabat Manajerial dan Nonmanajerial dalam melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat Manajerial dan Nonmanajerial dalam lingkungan Dinas melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabitas, transparansi serta efektifitas dan efisiensi.

(3) Pejabat Manajerial dan Nonmanajerial mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas. 4. Ketentuan

Pasal 16

(1) Pejabat Manajerial dan Nonmanajerial dalam lingkungan Dinas wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara teat waktu kepada atasan masing-masing.

(2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis.

(3) Pejabat Manajerial dan Nonmanajerial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, melakukan pengawasan dan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

Pasal 17A

Pejabat Manajerial dan Nonmanajerial pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 TAHUN 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 11) tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Angka 1

Daerah adalah Kabupaten Sinjai.

Angka 2

Angka 3

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Angka 4

Bupati adalah Bupati Sinjai.

Angka 5

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.

Angka 6

Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

Angka 7

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

Angka 8

Angka 9

Angka 10

Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi meminpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.

Angka 11

Angka 12

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan sungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Sinjai.

Angka 13

Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.

Angka 14

Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok.

Angka 15

Pasal 11

Pasal 15

(1) Pejabat Manajerial dan Nonmanajerial dalam melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis.

Pasal 17A

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(1) Bidang cipta karya dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional perencanaan dan pengendalian, keciptakaryaan, pengelolaan air minum, penyehatan lingkungan dan infrastruktur permukiman serta penyelenggaraan bangunan gedung.

(2) Kepala Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut: a. perumusan langkah-langkah operasional program/kegiatan bidang cipta karya sebagai pelaksanaan kegiatan sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pelaksanaan, dan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung, sarana dan prasarana lingkungan air minumn dan penyehatan lingkungan; c. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung Pemerintah Daerah; d. pengembangan sarana atau prasarana dasar lingkungan permukiman; e. pengembangan sistem penyediaan air minum f. dihapus; g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi keciptakaryaan; h. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan bidang cipta karya; dan i. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan fungsi organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

(3) Uraian Tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menyusun rencana kerja kegiatan bidang cipta karya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas di bidang cipta karya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai dengan bidangnya; f. merumuskan dan menetapkan langkah-langkah operasional program/kegiatan bidang cipta karya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; g. merumuskan kebijakan teknis perencanaan pelaksanaan, dan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung, sarana prasarana lingkungan dan air minum; h. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung Pemerintah Daerah; i. mengembangkan sarana atau prasarana dasar lingkungan permukiman; j. mengembangkan sistem penyediaan air minum; k. dihapus; 1. melaksanakan pengelolaan data dan informasi keciptakaryaan; m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang cipta karya; n. menyusun/mengevaluasi perencanaan teknis dan dokumen pelaksanaan kegiatan di bidang cipta karya; o. melaksanakan pengelolaan data dan informasi keciptakaryaan; p. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan teknis aturan keciptakaryaan; q. melaksanakan pengawasan dan pembinaan teknis terkait izin mendirikan bangunan gedung, saranan dan prasarana bangunan lainnya; r. membangun dan mengelola sistem penyediaan air bersih; s. membangun dan memelihara prasarana lingkungan; t. dihapus; u. memproses penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung Pemerintah Daerah; v. melakukan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung Pemerintah Daerah; w. melakukan evaluasi/penilaian teknis bangunan gedung; dan x. melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan Tugas organisasi guna mendukung kinerja Organisasi. 3. Ketentuan Pasal 15 diubah; sehingga berbunyi sebagai berikut:

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Perubahan atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Perubahan atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10

Angka 11

Angka 12

Angka 13

Angka 14

Angka 15

Pasal 11

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17A

Pasal II

Pertanyaan umum

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10

Angka 11

Angka 12

Angka 13

Angka 14

Angka 15

Pasal 11

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17A

Pasal II

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya