PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2026

Berlaku

Pengundangan: 5 Agustus 2025

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Rencana Kerja Peme… | Pasal.id

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2026

Berlaku

Pengundangan: 5 Agustus 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

Angka 1

Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Angka 2

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Angka 3

Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.

Angka 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Angka 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Angka 6

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPERIDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Angka 7

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Angka 8

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Angka 9

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Angka 10

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

Angka 11

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan barang dan jasa.

Angka 12

Sub Kegiatan adalah elemen terkecil dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan tertentu dalam urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Angka 13

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah perubahan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Angka 14

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiyaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Angka 15

Prioritas dan Plafon disingkat PPAS adalah program prioritas danpatokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2026 ditetapkan untuk periode 1 (satu) tahun.

(2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. rancangan kerangka ekonomi daerah; b. prioritas pembangunan daerah; c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; d. program strategis nasional; dan e. kesepakatan Rakortegbang Nasional Tahun 2025;

(3) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Pasal 4

(1) Pememrintah Daerah bersama DPRD menggunakan RKPD tahun 2026 sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun 2026 dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2026.

(2) Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2026 dalam perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

LAMPIRAN

(3) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

Halaman 4Buka PDF sumber

Bagian lampiran ini dapat dilihat dari PDF sumber.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

Angka 1

Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Angka 2

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Angka 3

Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.

Angka 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Angka 8

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Angka 9

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Angka 10

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

Angka 11

Angka 12

Sub Kegiatan adalah elemen terkecil dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan tertentu dalam urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Angka 13

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah perubahan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Angka 14

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiyaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Angka 15

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2026 ditetapkan untuk periode 1 (satu) tahun.

(3) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Pasal 4

(2) Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2026 dalam perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

LAMPIRAN

(3) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

Halaman 4Buka PDF sumber

Bagian lampiran ini dapat dilihat dari PDF sumber.

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10

Angka 11

Angka 12

Angka 13

Angka 14

Angka 15

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

(3) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

Pertanyaan umum

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10

Angka 11

Angka 12

Angka 13

Angka 14

Angka 15

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

(3) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya