PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Satuan Tugas Pengendalian Pembangunan Daerah, Kajian Strategis dan Investigasi Khusus

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk membantu Bupati memastikan kesesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan program prioritas nasional serta percepatan capaian visi misi dan program prioritas pembangunan daerah.

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan; b. susunan organisasi; c. keanggotaan; d. tata kerja; e. pengangkatan dan pemberhentian; f. sekretariat. g. hak dan kewajiban; h. evaluasi dan pelaporan; dan 1. pendanaan. DAD lU p. JtMDB TUKAN, KEDtTDVKAH, TUOA8, FUN081 DAN KEW&NANOAH D•1l•n Kuatu PembentuJtan dan Kedudukan

STPPDKSIK bertugas untuk: a. memberikan dukungan teknokratis kepada Bupati dalam perumusan kebijakan strategis daerah; b. membantu koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan antar perangkat daerah guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan; c. melakukan kajian dan analisis terhadap kebijakan daerah serta memberikan rekomendasi strategis kepada Bupati; d. melaksanakan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan penelusuran terhadap pelaksanaan program prioritas daerah agar sesuai dengan RPJMD dan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan; e. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan serta memberikan masukan untuk perbaikan program kerja pemerintahan daerah; dan f. melakukan investigasi terhadap indikasi penyimpangan, ketidaksesuaian, atau kendala dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan daerah serta memberikan rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan dan penegakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sl'PPl)KSIK mcmiliki fungsi, scbngai bcrikut: n. pcrumusan dan analisis kebijakan berdasarkan kajian teknis yang komprehensff dan berbasis data; h. pcrccpatan implcmcntasi kebijakan serta program priorita~ ynng lclah ditetapkan Bupati; c. fasilitasi komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daemh, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya guna mcningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan; d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program serta pcngukuran capaian kinerja pembangunan daerah; e. pengawasan independen dalam pelaksanaan kebijakan guna memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan daerah; dan f. identifikasi dan investigasi hal khusus terhadap dugaan penyimpangan, hambatan, atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan daerah serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan integritas tata kelola• pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, STPPDKSIK memiliki kewenangan sebagai berikut: a. mengundang rapat dengan perangkat daerah, lembaga pemerintah, akademisi, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka untuk memperoleh data dan informasi kebijakan dan program pembangunan daerah; b. menghadiri pada rapat yang dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati;• c. memberikan rekomendasi kepada bupati terkait kebijakan strategis dan program prioritas daerah berdasarkan hasil kajian dan analisis yang komprehensif; d. mengakses dan mengolah data serta informasi yang diperlukan dari perangkat daerah, lembaga pemerintah, akademisi, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya guna mendukung efektivitas perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan bupati; e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah, lembaga pemerintah, akademisi, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka sinkronisasi kebijakan dan program pembangunan daerah; f. mengusulkan langkah-langkah percepatan serta inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati; 'I g. m ml riknn masukan don oluns tcrho<lop k[n rjn t~rnnslrnt dncmh dnlom m lnksnnnknn k l,IJ1tknn ynng h. 111 lnkukon 1>emnnfllui n, in c tignsl, clan pengnwasan indc1> mien icrhndnp I lnksononn kcbljakon, program, don proyck s tratcgi. gunn mcmostikon nkunt:abilitas, trnnspomnsi, scrtn mcndctcksi potcnsi penyimpangnn otnu kcndalo ynng dopnt mcnghambat pembangunan docroh; don i. mcnyompoiknn lnporon bcrkaln kcpadn bupati terkait pcrkembnngnn pelaksanaan tugas, kendala yang dihndnpi, hosil investigosi terhadap inclikasi ketidaksesuaian kebijakan, serta rekomendasi perbaikan guna optimalisasi kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah.