PERBUP Nomor 13 Tahun 2025 — Standar Harga Satuan

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan APBD.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar dalam perencanaan dan pelaksanaan belanja Daerah dapat dilaksanakan secara optimal.

(1) Usulan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan mekanisme: a. SKPD mengajukan usulan SHS kepada tim penyusun dan sekretariat tim penyusun SHS melalui SKPD yang membidangi fungsi pengelolaan keuangan Daerah; b. usulan dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; c. tim penyusun dan sekretariat tim penyusun SHS melakukan verifikasi dan survei harga pasar terhadap usulan tersebut; dan d. berdasarkan hasil verifikasi dan survei harga pasar, usulan yang telah disetujui disampaikan kepada Bupati.

(2) Tim penyusun dan sekretariat tim penyusun SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa: a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi; b. daftar harga pasar; c. rencana anggaran biaya; dan/atau d. penawaran dari penyedia.

(4) Daftar harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diutamakan melalui e-purchasing sepanjang tersedia dalam katalog elektronik dan/atau marketplace.

(1) Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat mengacu sepenuhnya pada SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), SKPD dan/atau unit kerja SKPD dapat melaksanakan pengadaan berdasarkan harga dan/atau spesifikasi baru dengan tetap menjamin prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum.

(2) Ketidaksesuaian SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi dalam kondisi sebagai berikut: a. harga pasar mengalami kenaikan signifikan pada saat pelaksanaan pengadaan dibandingkan dengan harga satuan dalam SHS yang ditetapkan berdasarkan survei pada tahun sebelumnya; b. spesifikasi teknis barang dan/atau jasa dalam SHS sudah tidak tersedia, tidak diproduksi lagi, atau tidak relevan dengan kebutuhan operasional; dan/atau c. terdapat perbedaan fitur teknis, tipe produk, atau merek dagang yang tidak mengubah fungsi utama barang, namun berdampak pada perubahan harga.

(3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan setelah memenuhi seluruh ketentuan berikut: a. tidak melebihi total pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran; b. volume barang dan/atau jasa tidak bertambah dari jumlah yang telah direncanakan; c. spesifikasi pengganti harus memiliki fungsi ekuivalen atau lebih tinggi dari spesifikasi dalam SHS; d. dilakukan survei harga pasar dari minimal 3 (tiga) penyedia barang/jasa yang sah dan kompeten dengan bukti tertulis dan dapat diverifikasi; e. disertai dengan justifikasi teknis tertulis dari pejabat pengadaan atau pejabat teknis yang bertanggung jawab; dan f. seluruh dokumen pendukung, termasuk kronologis perubahan, bukti survei harga, notulensi rapat teknis, dan dokumen persetujuan, dicantumkan dalam dokumen pengadaan dan dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban dan/atau audit keuangan.

(4) Penggunaan harga dan/atau spesifikasi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus dilakukan secara selektif, rasional dan tidak menjadi kebiasaan yang menggantikan fungsi SHS secara umum.