PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Berlaku

Pengundangan: 17 Mei 2025

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Perubahan Kedua at… | Pasal.id

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Berlaku

Pengundangan: 17 Mei 2025

Pasal I

Beberapa ketentuandalam Peraturan BupatiSabu Raijua Nomor 53 TAHUN 2024 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan danBelanja DaerahTahun Anggaran2025 (Berita DaerahKabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanBupatiSabu Raijua NOMOR 7 TAHUN 2025 tentang PerubahanAtas PeraturanBupatiSabu Raijua NOMOR 53 Tahun 2024 TentangPenjabaranAnggaranPendapatanDan Belanja Daerah Tahun Anggaran2025 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 Nomor 7) diubahsebagaiberikut:

Angka 1

Ketentuanayat (1) Pasal 10 diubah,sehinggaberbunyi sebagaiberikut:

Pasal 10

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakansebesar Rp684.242.285.000,00 (enamratus delapan puluh empat miliardua ratus empat puluh dua jutadua ratus delapanpuluh lima ribu rupiah) berkurangsebesarRp45.180.697.807,00 (empat puluh lima miliar seratus delapanpuluh jutaenam ratus sembilanpuluh tujuh ribu delapan ratus tujuh rupiah), sehingga menjadi Rp639.061.587.193,00 (enam ratus tiga puluh sembilanmiliar enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).

(2) Belanja Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. belanjaoperasi; b. belanjamodal; c. belanjatidak terduga; dan d. belanja transfer. M 2. Ketentast.

Angka 2

Ketentuan Pasal 1 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 huruf a direncanakan sebesar Rp483.181.146.390,00 (empat ratus delapan puluh tiga miliar seratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp8.073.941.507,00 (delapan miliar tujuh puluh tigajuta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh rupiah), sehingga menjadi Rp475.107.204.883,00 (empat ratus tujuh puluh lima miliar seratus tujuh juta dua ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja hibah; d. belanja bantuan sosial; dan e. belanja subsidi.

Angka 3

Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 12 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp287.478.287.075,00 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah).

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. gaji dan tunjangan ASN; b. belanja tambahan penghasilan ASN; c. belanja gaji dan tunjangan DPRD; d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DRPD serta KDH/WKDH.

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp179.277.459.295,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp7.243.941.507,00 (tujuh miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh rupiah), sehingga menjadi Rp172.033.517.788,00 (seratus tujuh puluh dua miliar tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp13.899.032.520,00 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp1.001.000.000,00 (satu miliar satu juta rupiah), sehingga menjadi Rp12.898.032.520,00 (dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp2.526.367.500,00 (dua miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Mi6) Be1anja:t-.

(6) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf e direncanakan sebesar 0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu jutarupiah), sehingga menjadi Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu jutarupiah).

Angka 4

Ketentuan Lampiran I diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PeraturanBupatiini.

Angka 5

KetentuanLampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam LampiranII Peraturan Bupatiini.

Angka 6

KetentuanLampiranII diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PeraturanBupati ini.

Pasal II

mulai pada tanggal Peraturan Bupati ini berlaku diundangkan. pengundangan dengan dalam

Pasal I

Angka 1

Ketentuanayat (1) Pasal 10 diubah,sehinggaberbunyi sebagaiberikut:

Pasal 10

(2) Belanja Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. belanjaoperasi; b. belanjamodal; c. belanjatidak terduga; dan d. belanja transfer. M 2. Ketentast.

Angka 2

Ketentuan Pasal 1 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja hibah; d. belanja bantuan sosial; dan e. belanja subsidi.

Angka 3

Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 12 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Angka 4

Ketentuan Lampiran I diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PeraturanBupatiini.

Angka 5

KetentuanLampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam LampiranII Peraturan Bupatiini.

Angka 6

KetentuanLampiranII diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PeraturanBupati ini.

Pasal II

mulai pada tanggal Peraturan Bupati ini berlaku diundangkan. pengundangan dengan dalam

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Pasal I

Angka 1

Pasal 10

Angka 2

Pasal 11

Angka 3

Pasal 12

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Pasal II

Pertanyaan umum

Pasal I

Angka 1

Pasal 10

Angka 2

Pasal 11

Angka 3

Pasal 12

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Pasal II

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya