PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kepenghuluan

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir 3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir 4. Kepenghuluan adalah Kepenghuluan dan kepenghuluan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kepenghuluan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur’ dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 6. Pemerintahan Kepenghuluan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7, Pemerintah Kepenghuluan adalah Penghulu atau yang disebut dengan nama lain dibantu _perangkat Kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kepenghuluan. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan yang selanjutnya disebut APB Kepenghuluan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kepenghuluan. 9. Rencana Kerja Pemerintah Kepenghuluan, selanjutnya disebut RKP Kepenghuluan, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kepenghuluan untuk jangka waktu (satu) tahun. 1 10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Kepenghuluan. 11. Pengadaan Barang/Jasa di Kepenghuluan-yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Kepenghuluan, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. 12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kepenghuluan yang selanjutnya disebut Musrenbangkep adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kepenghuluan, Pemerintah Kepenghuluan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kepenghuluan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kepenghuluan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan, swadaya masyarakat Kepenghuluan, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. 13. Kewenangan Kepenghuluan adalah kewenangan vang dimiliki Kepenghuluan meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Kepenghuluan, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14. Penghulu adalah pejabat Pemerintah Kepenghuluan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kepenghuluan nya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 15. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Kepenghuluan yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kepenghuluan yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan (PPKK). 16. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Kepenghuluan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan (PPKK). 17. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu' Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/ Kaur. 18. Masyarakat adalah masyarakat Kepenghuluan setempat dan/atau masyarakat Kepenghuluan sekitar lainnya. 19, Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/jasa. 20. Pembelian Langsung adalah metode pengadaan yang dilaksanakan dengan cara membeli/membayar langsung kepada (satu) Penyedia tanpa permintaan 1 penawaran tertulis yang dilakukan oleh Kasi/Kaur atau TPK. 21. Permintaan Penawaran adalah metode Pengadaan dengan membeli/membayar langsung dengan permintaan penawaran tertulis paling sedikit kepada 2 (dua) Penyedia yang dilakukan oleh TPK. 22. Lelang adalah metode pemilihan Penyedia untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi syarat. 23. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh TPK atau TPK dengan melibatkan masyarakat. 24. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah. 25. Pembinaan Pengadaan adalah kegiatan yang meliputi proses pembentukan peraturan bupati/walikota, konsultasi dan bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa di Kepenghuluan.

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kepenghuluan dalam melaksanakan Pengadaan yang dibiayai dengan dana APB Kepenghuluan.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar Pengadaan dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan.

Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum; efektif, berarti Pengadaan harus' sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya; transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat; d. terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu. berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas; e. pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan harus dijadikan sebagai owahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan kepenghuluannya; f. gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di kepenghuluan; bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui g. persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan; h. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu; dan akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan 1. ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut: a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan; bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan; c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; d. menerima dan bertanggung jawab atas_ segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan; f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan kepenghuluan; g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan.

Pengadaan melalui Penyedia dapat dilakukan untuk: a. mendukung Swakelola; atau b. kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan Swakelola.

Para pihak dalam Pengadaan terdiri dari: a. Penghulu; Kasi/ Kaur; TPK; d. Masyarakat; dan e. Penyedia.

Tugas Penghulu dalam Pengadaan adalah: a. menetapkan TPK hasil Musrenbangkep; b. mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Kepenghuluan sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan; dan c. menyelesaikan perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

Peran serta masyarakat dalam Pengadaan sebagai berikut: a. berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Swakelola; dan b. berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan.

Penyedia di Kepenghuluan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya; b. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan; c. memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan; dan d. khusus’~ untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pengadaan dapat dilakukan secara elektronik.

Pengadaan sebagaimana diatur dalam peraturan ini tidak termasuk pengadaan tanah untuk keperluan Kepenghuluan.

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 27 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kepenghuluan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada _tanggal diundangkan.