PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. 3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir. 4, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. 6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah retribusi pembayaran atas 7. aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan pemanfaatan organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan fungsi tidak mengubah status kepemilikan. Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan 8. Wajib Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusti. Surat Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 9. Ketetapan surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang 10. oleh retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau wajib retribusi yang terhutang ke kas Daerah atau ke tempat penyetoran pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati. 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terhutang atau seharusnya tidak terhutang. Surat Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah 12. Tagihan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 13. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah. 14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) pembayaran atas pelayanan jasa yang diberikan kepada wajib retribusi dilakukan tunai/lunas melalui Bendahara Penerimaan. Bendahara Penerima dimaksud harus menyetorkan seluruh penerimaannya

(4) dimaksud pada ayat sesuai dengan yang tercantum dalam: