PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 — Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025;

PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025;

Berlaku

Pengundangan: 30 April 2025

PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 — Perubahan Atas Per… | Pasal.id

PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 — Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025;

PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025;

Berlaku

Pengundangan: 30 April 2025

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 TAHUN 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

Angka 1

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.463.595.654.009,00 (Dua Triliun Empat Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Rupiah), yang bersumber dari: a. Pendapatan Asli Daerah; b. Pendapatan Transfer; dan c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Angka 2

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp338.766.400.466,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas: a. Pajak daerah; b. Retribusi daerah; c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.451.988.432,00 (Seratus Lima Puluh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.464.840.000,00 (Dua milyar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu Rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp112.432.972.034,00 (Seratus Dua Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp73.416.600.000,00 (Tujuh Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

(6) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.124.829.253.543,00 (Dua Triliun Seratus Dua Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah.

Angka 3

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.554.482.120.824,00 (Dua Triliun Lima Ratus Lima Puluh Empat Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja operasional; b. Belanja modal; c. Belanja tidak terduga; dan d. Belanja transfer.

Angka 4

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.909.861.141.739,03 (Satu Trilium Sembilan Ratus Sembilan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Tiga Sen), yang terdiri atas: a. Bclanja pegawai; b. Belanja barang dan jasa; c. Belanja bunga; d. Belanja subsidi; c. Belanja hibah; dan f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.030.367.329.516,29 (Satu Triliun Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah Dua Puluh Sembilan Sen).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp765.404.554.801,74 (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Milyar Empat Ratus Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Satu Rupiah Tujuh Puluh Empat Sen).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp68.015.512.950,00 (Enam Puluh Delapan Milyar Lima Belas Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 46.073.744.471,00 (Empat Puluh Enam Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).

Angka 5

Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.030.367.329.516,29 (Satu Triliun Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah Dua Puluh Sembilan Sen), yang terdiri atas: a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN; b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN; c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN; d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD; c. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; f. Belanja Pencrimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan g. Belanja Pegawai BLUD.

(2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimandimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 619.138.843.531,14 (Enam Ratus Sembilan Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah Empat Belas Sen).

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 379.375.010.558,15 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sepuluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah Lima Belas Sen).

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 172.042.397.184,00 (Seratus Tujuh Puluh Dua Milyar Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah).

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 28.729.690.788,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 830.664.639,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

(7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.993.120.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

(8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).

Angka 6

Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 765.404.554.801,74 (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Milyar Empat Ratus Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Satu Rupiah Tujuh Puluh Empat Senj., yang terdiri atas: a. Belanja Barang; b. Belanja Jasa; c. Belanja Pemeliharaan; d. Belanja Perjalanan Dinas; c. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 165.683.691.418,24 (Seratus Enam Puluh Lima Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah Dua Puluh Empat Sen).

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 292.405.721.809,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah).

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 115.217.488.867,00 (Seratus Lima Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d direncanakan sebesar Rp. 39.446.966.274,50 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Koma Lima Rupiah).

(6) Belanja Uang dan/ atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 27.238.123.050,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Rupiah).

(7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 56.833.491.183,00 (Lima Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).

(8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 55.435.000.000,00 (Lima Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

Angka 7

Ketentuan ayat (1), dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp46.073.744.471,00 (Empat Puluh Enam Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

(2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.084.748,00 (Delapan Puluh Dua Juta Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).

(3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.162.408.853,00 (Tujuh Belas Milyar Seratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).

(4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat dimaksud sebagaimana pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.829.250.870,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

(5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Angka 8

Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp318.708.251.022,03 (Tiga Ratus Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Puluh Dua Koma Rupiah Tiga Sen), yang terdiri atas: a. Belanja Modal Tanah; b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin; c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan; d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp650.000.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp61.676.863.409,03 (Enam Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah Nol Tiga Sen).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp89.130.604.023,00 (Delapan Puluh Sembilan Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Empat Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp155.661.177.610,00 (Seratus Lima Puluh Lima Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.589.605.980,00 (Sebelas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Angka 9

Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp16.366.767.419,94 (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Koma Sembilan Puluh Empat Rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal I

Angka 1

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Angka 2

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.464.840.000,00 (Dua milyar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu Rupiah).

Angka 3

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Angka 4

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Angka 5

Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).

Angka 6

Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 55.435.000.000,00 (Lima Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

Angka 7

Ketentuan ayat (1), dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Angka 8

Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp650.000.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 — Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025;

PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 — Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025;

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Angka 2

Pasal 4

Angka 3

Pasal 6

Angka 4

Pasal 7

Angka 5

Pasal 8

Angka 6

Pasal 9

Angka 7

Pasal 11

Angka 8

Pasal 12

Angka 9

Pasal 13

Pasal II

Pertanyaan umum

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Angka 2

Pasal 4

Angka 3

Pasal 6

Angka 4

Pasal 7

Angka 5

Pasal 8

Angka 6

Pasal 9

Angka 7

Pasal 11

Angka 8

Pasal 12

Angka 9

Pasal 13

Pasal II

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya