PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa

(1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerja sama Desa.

(3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

(1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

(2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga Desa lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

(1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.

(2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, harus dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.

(3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.

(4) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.

(5) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui musyawarah.

(6) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

(1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.

(2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

(3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

(1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.

(2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

(1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.

(2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan keputusan.

(2) Tata cara pengambilan keputusan oleh anggota BPD sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang mengatur tentang BPD.

(3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.

(1) Penetapan rancangan Peraturan Desa dilakukan melalui musyawarah Desa.

(2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.

(3) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Peraturan Desa tersebut diundangkan dalam lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

(1) Sekretaris Desa mengundangkan Peraturan Desa dalam lembaran Desa.

(2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

(1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga pengundangan Peraturan Desa.

(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

(2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; b. rancangan Peraturan Desa tentang pungutan; c. rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang; dan d. rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa.

(3) Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Camat.

(4) Evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan oleh tim Evaluasi.

(5) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati yang terdiri atas unsur: a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat Desa; b. Kecamatan; dan c. Perangkat daerah terkait.

(1) Evaluasi dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa.

(2) Dalam hal hasil evaluasi telah diberikan, Kepala Desa harus memperbaikinya.

(3) Dalam hal hasil Evaluasi tidak diberikan sesuai batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

(1) Kepala Desa memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.

(2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

(1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.

(2) Bupati melalui Camat melakukan Klarifikasi Peraturan Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima.

(1) Hasil Klarifikasi dapat berupa: a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Dalam hal hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil Klarifikasi yang berisi hasil Klarifikasi yang telah sesuai.

(3) Dalam hal hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

(1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar Desa.

(2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah Desa.

(3) Hasil musyawarah Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah antar Desa.

(1) Rancangan peraturan bersama Kepala Desa yang telah disusun, dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.

(2) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Kepala Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

(1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.

(2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.

(3) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

(1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.

(2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(1) Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dicatat dalam buku administrasi Desa.

(2) Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa disebarluaskan melalui: a. website Desa; dan b. infografis Desa.