PERBUP Nomor 16 Tahun 2025 — Perubahan Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Cara Pengalokasian Dan Pembagaian Alokasi Dana Di Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2025

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi: a. pengelolaan Rumah Susun; b. status kepenghunian, pengurus warga, persyaratan, hak kewajiban dan larangan; c. pemanfaatan Rumah Susun; d. standar pelayanan minimal prasarana, sarana dan utilitas umum Rumah Susun; e. perhitungan tarif sewa Rumah Susun; f. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan tarif sewa pengelolaan Rumah Susun; g. biaya pelayanan prasarana; h. penghapusan piutang Rumah Susun; i. tata cara pengenaan sanksi administratif; dan j. pengendalian penyelenggaraan Rumah Susun.

Kegiatan pengelolaan Rumah Susun meliputi: a. Administratif, yaitu memasarkan unit hunian atau unit bukan hunian khususnya pada saat awal pemanfaatan Rumah Susun, melaksanakan kegiatan pencatatan pendaftaran keluar masuk penghuni Rumah Susun secara lengkap, menerima slip bukti pembayaran uang sewa dan iuran lainnya serta menerima/mencatat laporan dari penghuni untuk diteruskan kepada yang berwenang; b. melaksanakan kegiatan pengendalian dan penertiban meliputi keamanan mulai dari unit hunian, blok bangunan dan lingkungan hunian Rumah Susun dari halal yang tidak diinginkan termasuk penertiban tagihan sewa dan iuran lainnya; c. menjaga dan memelihara kebersihan, khususnya sampah dari unit hunian dan lingkungan Rumah Susun ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS); d. pemeliharaan lingkungan dan perawatan fisik bangunan beserta instalasi serta perbaikan kerusakan dalam skala kecil, sedang maupun besar meliputi komponenkomponen bangunan yang ada pada unit hunian, blok bangunan sampai komponen yang ada pada lingkungan Rumah Susun; dan e. pembinaan terhadap kelembagaan dan penghuni Rumah Susun.

Hak Penghuni Rumah Susun adalah sebagai berikut: a. menempati dan memanfaatkan 1 (satu) unit hunian untuk tempat tinggal; b. menyewa atau memanfaatkan unit bukan hunian untuk kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; c. mendapat layanan fasilitas, sarana, prasarana, jasa kebersihan dan utilitas air bersih maupun air listrik/penerangan sesuai perjanjian sewa; d. memanfaatkan prasrana, sarana dan utilitas sesuai fungsinya; e. menggunakan/memakai fasilitasnya barang dan benda bersama sesuai peruntukkan dan ketentuan yang berlaku; f. mengajukan keberatan dan/atau keluhan atas pelayanan yang tidak sesuai dengan yang dimuat dalam perjanjian sewa; g. mendapat pelayanan sebagai respon atas ajuan keberatan/keluhan sebagaimana dimaksud pada huruf f; h. memanfaatkan ruang serba guna sesuai peraturan/izin yang ditetapkan Dinas PUPRPKP; i. mendapat layanan perbaikan atas kerusakan fasilitas yang ada yang bukan disebabkan oleh penghuni; j. mendapatkan layanan unit hunian pengganti yang disiapkan Dinas PUPRPKP selama dilakukan perbaikan atas kerusakan sebagaimana dimaksud pada huruf i secara permanen atau sementara tergantung tingkat kerusakan; k. mendapatkan layanan keamanan dan kenyamanan tempat dalam lingkungan hunian sesuai peraturan tata tertib yang berlaku; l. mendapatkan pelayanan keanggotaan RT dan RW sesuai dengan peraturan perundang-undangan; m. mendapatkan pembinaan, penjelasan, pelatihan dan bimbingan dari Dinas PUPRPKP/institusi lain yang berkaitan tentang tata tertib/aturan penghunian, penanggulangan bahaya kebakaran beserta evakuasi dan keadaan darurat lainnya, pengelolaan sampah, penghematan air/listrik dan lain-lain; dan n. mendapat pengembalian uang jaminan pada saat mengakhiri hunian setelah diperhitungkan seluruh kewajiban yang belum terpenuhi.

Penghuni mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. mematuhi dan mentaati peraturan dan tata tertib sesuai ketentuan yang berlaku; b. memelihara, merawat, menjaga kebersihan unit hunian dan/ atau unit bukan hunian yang disewa; c. berpartisipasi dalam memelihara, merawat fasilitas, barang dan benda bersama; d. membuang sampah ditempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur; e. membayar uang sewa dimuka dan segala iuran lainnya secara tertib yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku; f. melaporkan kepada Dinas PUPRPKP kejadian, kejanggalan, kerusakan bangunan/unit hunian/fasilitas umum, sarana, prasarana, utilitas dan lainnya yang dapat membahayakan; g. memperbaiki kerusakan atau mengganti barang yang hilang yang diakibatkan oleh kelalaian penghuni; h. melaporkan dan meminta izin kepada Dinas PUPRPKP apabila menerima tamu penghuni yang akan menginap dalam waktu 1 x 24 jam; i. mengosongkan/menyerahkan tempat hunian dalam keadaan baik kepada Dinas PUPRPKP pada saat perjanjian sewa berakhir; j. mengikuti sosialisasi, pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPRPKP maupun instansi lain yang terkait secara berkala; k. memarkir dan meletakkan kendaraan di area parkir bagi penghuni/tamu sesuai peraturan yang ditetapkan; dan 1. berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yang rukun, tentram, tertib dan harmonis.

Larangan bagi penghuni sebagai berikut: a. memindah tangankan hak sewa dan/atau meminjamkan unit hunian kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Dinas PUPRPKP; b. menyewa lebih dari 1 (satu) unit hunian dan/ atau unit bukan hunian; c. memanfaatkan unit hunian sebagai tempat usaha/bisnis/gudang/kegiatan lainnya diluar fungsi hunian untuk tempat tinggal; d. mengisi unit hunian tempat tinggal dengan jumlah orang yang melebihi ketentuan dalam perjanjian sewa; e. mengubah bentuk/design, tempat dan warna prasarana, sarana dan utilitas unit hunian tanpa persetujuan Dinas PUPRPKP; f. menjemur pakaian dan/atau barang-barang lainnya diluar tempat yang telah ditentukan; g. berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras, berbuat maksiat, menimbulkan kebisingan/suarakeras, bau menyengat, memelihara binatang peliharaan yang mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan; h. mengadakan kegiatan organisasi terlarang sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku; i. mengadakan kegiatan organisasi diluar PWR/kepentingan politik tertentu; j. memasak dengan menggunakan kayu, arang atau bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran; k. membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/WC yang dapat menyumbat saluran pembuangan; l. menggunakan bahan kimia untuk membersihkan komponen bangunan terutama kamar mandi dan kloset; m. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain; n. mengubah konstruksi bangunan Rumah Susun; dan o. meletakkan barang-barang yang melampaui batas/kekuatan daya dukung lantai/bangunan yang ditentukan.

Perjanjian Sewa Rumah Susun berakhir karena: a. masa berlakunya sudah berakhir; b. atas permintaan penghuni/penyewa; dan c. pemutusan perjanjian sewa.

Persyaratan umum pemutusan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c adalah sebagai berikut: a. penghuni/penyewa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan/atau tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Sewa Rumah Susun; b. ternyata di kemudian hari diketahui bahwa salah satu persyaratan yang diajukan untuk mendapatkan Perjanjian Sewa Rumah Susun tidak benar; dan c. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan tarif sewa Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran tarif sewa Rumah Susun ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan perhitungan tarif sewa yang dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).

Tarif sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif sewa pengelolaan Rumah Susun diatur sebagai berikut: a. penghuni Rumah Susun mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan tarif sewa pengelolaan Rumah Susun kepada Bupati melalui Dinas PUPRPKP; b. Dinas PUPRPKP berdasarkan pertimbangan kepentingan penghuni Rumah Susun dan kepentingan Pemerintah Daerah, dapat mengajukan usulan pengurangan, keringanan, atau pembebasan tarif sewa Rumah Susun kepada Bupati; c. dalam hal permohonan disetujui oleh Bupati, selanjutnya diterbitkan Keputusan Bupati mengenai pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan tarif sewa pengelolaan Rumah Susun; dan d. dalam hal permohonan tidak disetujui oleh Bupati, selanjutnya disampaikan surat penolakan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan.

Biaya pelayanan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g terdiri atas: a. air bersih; b. listrik; dan c. sampah.

Layanan penyediaan air bersih untuk Sarusun terdiri atas: a. layanan penyediaan air bersih bagi penyewa dari Perumda Air Minum sampai ke tangki penampungan selanjutnya dialirkan ke kamar masing-masing penghuni dipasang water meter; b. layanan penyediaan air bersih sampai ke bak penampung di lantai dasar atau di lokasi water meter induk dilakukan oleh Perumda Air Minum, pengelolaan dan perawatan sistem pompa dan jaringan instalasi perpipaan dari water meter induk sampai ke kamar-kamar dilakukan oleh penanggungjawab pemungut air. Biaya pelayanan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.