PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2026

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 6. Pengadaan Barang/ Jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh instansi pemerintah, yang meliputi pengadaan barang, jasa pemborongan, jasa konsultasi dan jasa lainnya. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 9 . Rencana KErja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. 10. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan Daerah yang berlaku di suatu Daerah. 11. Standar Belanja Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku di suatu daerah. 12. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk Penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dianggarkan dalam RKA-PD untuk melaksanakan suatu kegiatan. 13. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/ non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunannya.