PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

(1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas.

(1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SK PD yang mengeluarkan SPD.

(2) Besaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.

(1) Biaya perjalanan dinas jabatan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas komponen sebagai berikut: a. biaya transportasi; b. uang harian; c. uang representasi; d. biaya asuransi perjalanan; dan/atau e. biaya pemetian dan angkutan jenazah.

(2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. biaya transportasi ke terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan clan biaya transportasi dari terminal bus/ stasilin/bandar udara/ pelabuhan; b. airport tax dan retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandarudara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; c. biaya aplikasi visa; dan d. biaya lainnya rangka melaksanakan Perjalanan Dinas sepanjang dipersyaratkan di negara penerima.

(3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. biaya penginapan; b. uang makan; c. uang saku; dan d. uang transportasi lokal.

(4) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dan dikuasakan kepada pejabat yang ditugaskan sebagai ketua Misi/Delegasi Republik Indonesia, yang ditetapkan mengikuti ketentuan peraturan perundang - undangan untuk kepentingan kelancar an tugas Misi/Delegasi.

(5) Biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: a. biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya asuransi perjalanan selama dalam Moda Transportasi yang termasuk dalam harga tiket Moda Transportasi yang digunakan; b. biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya kesehatan selama melaksanakan tugas Perjalanan Dinas Jabatan; dan c. biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya asuransi perjalanan selama dalam Moda Transportasi dan biaya kesehatan selama melaksanakan tugas Perjalanan Dinas Jabatan.

(6) Biaya pemetian dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e termasuk biaya yang berhubungan dengan pengruktian/ pengurusan jenazah.

(1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari: a. perjalanan dinas yang melewati batas Kota; dan b. perjalanan dinas dalam Kota.

(2) Perjalanan Dinas Yang Melewati Batas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan ke luar wilayah Daerah.

(3) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan b. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

(4) Komponen biaya perjalanan dinas jabatan yang dapat diberikan untuk perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota dan yang dilaksanakan melewati batas kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan dalam5 (lima) tingkat, yaitu: a. tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD; b. tingkat B untuk anggota DPRD, Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Utama; c. tingkat C untuk Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional Ahli Madya/ Pegawai ASN golongan IV; d. tingkat D untuk Pejabat Pengawas/ Pejabat Fungsional Ahli Muda/ Pegawai ASN golongan III; e. tingkat E untuk Pejabat Fungsional Pemula dan Terampil, Pegawai ASN golongan II dan I dan PTT.

(2) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dapat mengikutkan (maksimal): a. Bupati, 1 (satu) supir dan 2 (dua) pendamping; b. Wakil Bupati,1 (satu) supir dan 1 (satu) pendamping; c. Pimpinan Ketua DPRD, 1 (satu) supir dan 1 (satu) pendamping; d. alat kelengkapan DPRD ataupun tim DPRD lainnya, 2 (dua) pendamping; e. Sekretaris Daerah, 1 (satu) supir dan 1 (satu) pendamping; dan f. Kepala SKPD/Pejabat Tinggi Pratama, Camat dan Kepala Bagian, 1 (satu) supir.

(1) Uang harian sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf a terdiri atas: a. uang makan; b. uang transpor lokal; dan c. uang saku.

(1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.

(2) Dalam hal panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya menanggung biaya konsumsi dan biaya penginapan, Pelaksana SPD diberikan biaya perjalanan dinas kecuali biaya penginapan yang dibebankan pada anggaran SKPD yang menerbitkan SPD.

(3) Pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilihat dalam surat/undangan dari Panitia’ penyelenggara.

(1) Pegawai/petugas perwakilan Daerah di Jakarta dapat diberikan perjalanan dinas berupa uang harian saat mendampingi Bupati, Wakil Bupati, dan/atau Sekretaris Daerah dalam rangka koordinasi dengan lembaga kementerian.

(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan pertanggungjawaban berupa SPD yang telah ditandatangani.

(1) PTT yang melakukan perjalanan dinas, diberikan biaya perjalanan dinas yang setara dengan biaya perjalanan dinas ASN golongan I dan/atau golongan II.

(2) PTT yang karena tugasnya sebagai ajudan atau sopir dan/atau mendapat perintah sebagai ajudan atau sopir, Pimpinan DPRD dan anggota DPRD/atau pejabat tinggi pratama, serta Kepala SKPD yang melakukan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota, diberikan biaya perjalanan dinas maksimal 5 (lima) hari.

(1) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari anggota DPRD, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.

(2) Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi uang saku, transportasi lokal, dan uang makan.

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SK PD berkenaan.

(2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.

(3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD oleh Bendahara Pengeluaran.

(2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. surat tugas; b. fotokop y SPD; c. kuitansi tanda terima uang muka; dan d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

(3) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui: a. perikatan dengan penyedia jasa; b. bendahara Pengeluaran; atau c. pelaksana SPD.

(2) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan b. perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

(1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/ penginapan.

(2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.

(3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

(1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.

(2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.

(2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PPK.

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran, pihak ketiga atau Pelaksana SPD.

(2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD melebihi biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut harus disetor ke Kas

(3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Surat Tanda Setoran untuk tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran lalu.

(1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan melampirkan dokumen berupa: a. surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPD; b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas jabatan; c. tiket pesawat, boarding pass, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya; d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan (taksi) berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya; e. bukti pembayaran yang sah untuk transportasi darat perjalanan dinas antar provinsi dan dalam Provinsi Sulawesi Barat berupa kuitansi yang berisi data Nomor Polisi Kendaraan dan ditandatangani oleh sopir yang bersangkutan; f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; g. rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; h. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan, menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran I V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan i. Surat pernyataan, untuk perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota di atas 8 (delapan) jam, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada

(1) Pimpinan/pejabat yang berwenang menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.

(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

(3) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.

(4) Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara, P TT, dan Pihak Lain yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.

(1) Pejabat penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat memerintahkan pihak lain di luar Anggota DPRD /ASN/ PTT untuk melakukan Perjalanan Dinas.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan daerah, diberikan biaya perjalanan dinas yang setara dengan ASN golongan I dan/atau golongan II.

(1) Kepala Desa/tenaga ahli yang melakukan perjalanan dinas, diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan Pejabat Pengawas /Golongan III.

(2) Khusus bagi Ketua, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten dalam mengikuti kegiatan resmi pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, dapat diberikan biay a perjalanan dinas setara dengan Pejabat Admnistrator /Gol. IV.

(3) Untuk Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Tim Penggerak PKK, dan Anggota Dharma Wanita Persatuan diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan ASN Gol. I/ Gol.II.