PERBUP Nomor 16 Tahun 2025 — Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Q: Apakah PERBUP Nomor 16 Tahun 2025 — Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pernah diubah atau dicabut?

Ya. PERBUP Nomor 16 Tahun 2025 — Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah diubah oleh: PERBUP Nomor 25 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

PERBUP Nomor 16 Tahun 2025 tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Diubah

Pengundangan: 26 September 2025

Lihat Riwayat Perubahan

PERBUP Nomor 16 Tahun 2025 — Penjabaran Perubah… | Pasal.id

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan Perubahan APBD adalah Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2025.

Pasal 2

Perubahan APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun 2025 sebelum perubahan sebesar Rp.1.021.675.320.342,- setelah perubahan sebesar Rp.945.956.295.745,62,- berkurang sebesar Rp.(74.719.024.596,38),- yang bersumber dari: a. pendapatan asli daerah, dan b. pendapatan transfer.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, sebelum perubahan sebesar Rp.133.225.149.342,- setelah perubahan sebesar Rp.129.723.299.745,62,- berkurang sebesar Rp. (3.501.849.596,38),- yang terdiri atas: a. pajak daerah, b. retribusi daerah: c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan d. lain — lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 5

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebelum perubahan sebesar Rp.868.450.171.000,- setelah perubahan sebesar Rp.785.482.996.000,- berkurang sebesar Rp.(82.967.175.000),-. Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebelum perubahan sebesar Rp.20.000.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp.31.750.000.000,- bertambah sebesar Rp.11.750.000.000,-.

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebelum perubahan sebesar Rp.1.028.667.634.015,- setelah perubahan sebesar Rp.967.147.224.889,62,- berkurang sebesar Rp.(61.520.409.125,38),- yang terdiri atas: a. belanja operasional, b. belanja modal, c. belanja tidak terduga, dan d. belanja transfer.

Pasal 7

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, sebelum perubahan sebesar Rp.717.225.930.764,08,- setelah perubahan sebesar Rp.707.371.026.779,41,- berkurang sebesar Rp.(9.854.903.984,67),- yang terdiri atas: a. belanja pegawai, b. belanja barang dan jasa: c. belanja bunga, d. belanja hibah: dan

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebelum perubahan sebesar Rp.429.352.493.491,30,- setelah perubahan sebesar Rp.433.984.860.256,14,- bertambah sebesar Rp.4.632.366.764,34,-.

Pasal 8

(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, sebelum perubahan sebesar Rp.157.159.078.050,92,- setelah perubahan sebesar Rp.112.058.349.610,21,- berkurang sebesar Rp.(45.100.728.440,71),- yang terdiri atas: a. belanja modal tanah, b. belanja modal peralatan dan mesin, c. belanja modal gedung dan bangunan, d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, dan e. belanja modal aset tetap lainnya.

Pasal 9

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, sebelum perubahan sebesar Rp.6.000.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp.3.729.792.000,- berkurang sebesar Rp.(2.270.208.000),-.

Pasal 10

(1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d sebelum perubahan sebesar Rp.148.282.625.200,- setelah perubahan sebesar Rp.143.988.056.500,- berkurang sebesar Rp.(4.294.568.700),-. yang terdiri atas: a. belanja bagi hasil, dan b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum perubahan sebesar Rp.4.244.371.500,- setelah perubahan sebesar Rp.3.667.871.500,,- berkurang sebesar Rp. (577.000.000),-.

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

Pasal 11

(1) Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 terdiri dari atas: a.penerimaan pembiayaan, dan b.pengeluaran pembiayaan.

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat

Pasal 12

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/ (defisit) sebelum perubahan defisit sebesar Rp.(6.992.313.673),- setelah perubahan defisit sebesar Rp.(20.190.929.144),- bertambah sebesar Rp.(13.198.615.471),-.

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan sebesar Rp.6.992.313.673,- setelah perubahan sebesar Rp.20.190.929.144,- bertambah sebesar Rp.13.198.615.471,-.

Pasal 13

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2024. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu Cc. kegiatan pelayanan publik.

Pasal 14

Pasal 15

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan Perubahan APBD adalah Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2025.

Pasal 2

Perubahan APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, sebelum perubahan sebesar Rp.6.000.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp.3.729.792.000,- berkurang sebesar Rp.(2.270.208.000),-.

Pasal 10

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum perubahan sebesar Rp.4.244.371.500,- setelah perubahan sebesar Rp.3.667.871.500,,- berkurang sebesar Rp. (577.000.000),-.

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

Pasal 11

(1) Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 terdiri dari atas: a.penerimaan pembiayaan, dan b.pengeluaran pembiayaan.

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari: 1, Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, . Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan, . Lampiran Illa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah, . Lampiran IIlb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah, . Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial, 6. Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial, 7. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan, 8. Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan, 9. Lampiran Vla Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten, 10. Lampiran Vlb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota, 11. Lampiran Vlc Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa, 12. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan, dan 13. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan

PERBUP Nomor 16 Tahun 2025 — Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

PERBUP Nomor 16 Tahun 2025 — Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pertanyaan umum

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Provenance & Sumber

Riwayat Perubahan

Peraturan Lainnya