PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerahtahun 2025-2029

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. 2. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. PARAF PD t HKM Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentukupaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh PD untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil. 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Ih Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. 12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 13, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. » PARAF Nppo Isaac. HKM 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 16. Tim Penerapan SPM adalah gabungan dari beberapa perangkat daerah yang bertugas merumuskan pemenuhan kebutuhan, jenis dan mutu layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. 17. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato. 18. Bupati adalah Bupati Pohuwato. 19, Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 20. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato. 21. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalahunsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 22. Inspektorat adalah PD yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah. 2. Bagian Pemerintahan adalah PD yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan Daerah. 2 Badan Pengeola Keuangan dan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat BPKPD adalah PD penyelenggara urusan bidang keuangan pada sub urusan pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan Daerah. 25, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapppeda adalah PD penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, pengembangan dan penelitian Daerah. PARAF Toro $$ -.