PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan non-Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan non-Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

Berlaku

Pengundangan: 9 Juli 2025

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Perubahan atas Per… | Pasal.id

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelanggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan non-Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 Nomor 77) diubah sebagai berikut:

Angka 1

Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 2 diubah sehingga

Pasal 2

(1) Pasail 2 Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah: a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan; b. sebagai pedoman bagi DMPTSP dalam melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha_ Berbasis Risiko dan non-Perizinan termasuk penandatanganan penerbitan dan pencabutan izin secara elaktonik yang menjadi kewenangannya secara terintegrasi atau manual; c. memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPTSP dalam penyelenggaraan _Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang menjadi kewenangannya.

Angka 2

Di antara ayat dan ayat Pasal 5 (7) (8) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a) dan ayat (8) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Bupati menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha_ Berbasis Risiko dan Nonperizinan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati.

(2) Bupati mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimkasud pada ayat kepada Kepala DPMPTSP yang meliputi: a. persyaratan dasar perizinan berusaha; b. perizinan berusaha berbasis risiko ber-KBLI; c. perizinan berusaha non KBLI (perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha); d. perizinan non berusaha non-KBLI; dan e. nonperizinan.

(3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

(4) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) Perizman Berusaha Berbasis Risiko ber-KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(6) Perizinan Berusaha non-KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf merupakan Perizinan Cc, persyaratan/kewajiban Berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.

(7) Perizinan mnonberusaha non-KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan di perundang-undangan luar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(7a) Perizinan nonberusaha non-KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan.

(8) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf (2) e, dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan.

Angka 3

Ketentuan huruf c Pasal 8 diubah sehingga

Pasal 8

8 Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk: a. menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada masyarakat; b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang baik yang pada saat dan pasca diterbitkan; c. menyusun Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan serta memproses penetapan dan pencabutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. mejaporkan pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan secara berkala dan/atau_ secara insidentil kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang terkait.

Angka 4

Ketentuan angka 3 huruf D Lampiran Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan non-Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan diubah dan ditambahkan angka 8 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

Angka 5

Ketentuan angka 3 huruf E Peraturan. Lampiran Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan non-Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dihapus sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada _tanggal diundangkan. Agar setiap orang =mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan

Pertanyaan umum

Apa yang diatur dalam PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan non-Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan?

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan non-Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan adalah Peraturan Bupati yang mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan non-Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan.

Kapan PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan non-Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan disahkan?

Apa status hukum PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan non-Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan saat ini?

Pasal I

Angka 1

Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 2 diubah sehingga

Pasal 2

(1) Pasail 2 Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP.

Angka 2

Di antara ayat dan ayat Pasal 5 (7) (8) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a) dan ayat (8) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Bupati menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha_ Berbasis Risiko dan Nonperizinan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati.

(4) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) Perizinan Berusaha non-KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf merupakan Perizinan Cc, persyaratan/kewajiban Berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.

(7) Perizinan mnonberusaha non-KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan di perundang-undangan luar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(7a) Perizinan nonberusaha non-KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan.

(8) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf (2) e, dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan.

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan non-Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan non-Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Angka 2

Pasal 5

Angka 3

Pasal 8

Angka 4

Angka 5

Pertanyaan umum

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Angka 2

Pasal 5

Angka 3

Pasal 8

Angka 4

Angka 5

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya