PERBUP Nomor 13 Tahun 2025 — Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026

(1) Komponen ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas: a. deskripsi; b. pengendali Belanja; c. satuan pengendali Belanja tetap; d. satuan pengendali Belanja variabel; e. rumus penghitungan Belanja total; dan f. batasan alokasi rincian objek Belanja.

(2) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB Non Fisik.

(3) Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya Belanja dari suatu kegiatan.

(4) Satuan pengendali Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.

(5) Belanja yang nilainya tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.

(6) Besarnya nilai Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan batas paling tinggi untuk setiap kegiatan.

(7) Satuan pengendali Belanja variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan besarnya perubahan Belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

(8) Rumus penghitungan Belanja total sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan rumus dalam menghitung besarnya Belanja total dari suatu kegiatan.

(9) Batasan alokasi rincian objek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan proporsi rincian objek Belanja dari suatu kegiatan.

(1) Proporsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9), terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu: a. batas bawah; b. rata-rata; dan c. batas atas.

(2) Batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas bawah merupakan nilai minimum dari proporsi rincian objek Belanja yang dapat dialokasikan dalam suatu kegiatan.

(3) Rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan nilai ideal atas proporsi rincian objek Belanja yang dapat dialokasikan dalam suatu kegiatan,

(4) Batas atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan nilai maksimum dari proporsi rincian objek Belanja yang dapat dialokasikan dalam suatu kegiatan.

(1) ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi: a. ASB-00 1: Administrasi Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung; b. ASB-0 02: Administrasi Pengadaan Barang Non-Konstruksi. c. ASB-0 03: Administrasi Konstruksi Rehabilitasi/ Revonasi Bangunan Gedung; d. ASB-0 04: Administrasi Pemeliharaan Barang; e. ASB-00 5: Pelatihan/Bimbingan Teknis Pegawai; f. ASB-00 6: Pelatihan/Bimbingan Teknis Non Pegawai Tanpa Praktik Lapangan (Non Kompetensi); g. ASB-00 7: Pelatihan/Bimbingan Teknis Non Pegawai Dengan Praktik Lapangan (Non Kompetensi); h. ASB-00 8: Sosialisasi/Diseminasi – Tatap Muka; i. ASB-00 9: Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; j. ASB-0 10: Evaluasi Program/Kegiatan; k. ASB-0 11: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi; l. ASB-0 12: Penyuluhan; m. ASB-013: Penyelenggaraan Lomba Antar Individu/Kelompok;

(2) R incian ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.