PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 — Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan menyelenggarakan fungsi: a. penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan Bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara; b. penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan Bencana; d. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan Bencana; e. pelaporan penyelenggaraan penanganan Bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat Bencana; f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang bantuan; g. pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja; dan h. pelaksanaan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi pengoordinasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui koordinasi dengan perangkat daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan dalam rangka penanganan prabencana dan pascabencana.

Fungsi Pengomandoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat Bencana.

Fungsi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan Bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sekretariat mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian, pelayanaan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang Keuangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi: a. fasilitasi, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengurangan resiko Bencana, dan pencegahan Bencana; b. fasilitasi, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan penyusunan tata ruang Daerah Bencana, pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana; c. peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan Bencana, dan pemetaan daerah rawan Bencana; d. fasilitasi, pengoordinasian dan penyusunan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana; e. pengoordinasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini; f. pengoordisasian penyuluhan, pelatihan dan gladi kebencanaan; dan g. penyusunan data, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap.

Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang di Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi dengan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian sumber daya, penentuan status keadaan darurat Bencana, penentuan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, pemulihan sarana dan prasarana vital, penyelamatan dan komando untuk memerintahkan instansi lainnya dan pengerahan sumber daya manusia; dan b. fasilitasi, pengoordinasian sarana dan prasarana, logistik dan peralatan, meliputi fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kemudahan akses pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, imigrasi, cukai dan karantina, perizinan, pengadaan barang dan jasa, kebutuhan air bersih, sanitasi, pangan, sandang dan pelayanan kesehatan, psikososial, pengerahan logistik, penyediaan dapur umum, pemeliharaan, perawatan dan penerimaan peralatan penanggulangan Bencana, pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang, penyelamatan dan komando untuk memerintahkan instansi lainnya atau logistik.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah Bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik; dan b. pelaksanaan kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Di lingkungan Badan dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.