PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Standar Harga Belanja Daerah Tahun 2026

Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.

Bupati adalah Bupati Pangandaran.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas untuk mengelola anggaran dan barang Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

Standar Harga Belanja Daerah adalah harga satuan anggaran belanja Daerah yang terdiri atas Standar Harga Satuan, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja.

Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan setiap unit barang yang berlaku di suatu daerah.

Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai pedoman/acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus dan berfungsi sebagai batas tertinggi/estimasi dalam melaksanakan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belaja Negara/APBD sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SHS sebagai elemen penyusunannya.

Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk satu tahun anggaran.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.