PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 — Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2025

PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2025

Berlaku

Pengundangan: 15 April 2025

PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 — Perubahan Kedua at… | Pasal.id

PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 — Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2025

PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2025

Berlaku

Pengundangan: 15 April 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Angka 1

Daerah adalah Kabupaten Muna Barat

Angka 2

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Angka 3

Bupati adalah Bupati Muna Barat.

Angka 4

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara.

Angka 5

Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.

Angka 6

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APED adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Angka 7

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Angka 8

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Angka 9

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Angka 10

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Angka 11

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Angka 12

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Angka 13

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penenmaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Angka 14

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp761.503.189.029 (tujuh ratus enam puluh satu miliar lima ratus tigajuta Seratus delapan puluh sembilan ribu dua puluh Sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp62.834.312.768 (enam puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh empatjuta tiga ratus dua betas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), sehingga menjadi Rp698.668.876.261 (enam ratus Sembilan puluh delapan miliar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: (1) Pendapatan daerah Rp721.311.124.563 a. Semula Rp(62.834.312.768) b. Bertambah/ (berkurang) Rp658.476.811.795 Jumlah Pendapatan daerah setelah perubahan (2) Belanja Daerah Rp761.503.189.029 a. Semula Rp(62.834.312.768) b. Bertambah /(berkurang) Rp698.668.876.261 Jumlah belanja daerah setelah perubahan

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari: a. Pendapatan Asli Daerah Rp32.982.761.107 1) Semula Rp0} 2) Bertambah /(berkurang) Rp32.982.761.107 Jumlah pendapatan aslli daerah setelah perubahan b. Pendapatan Transfer Rp654.098.744.000 (1) Semula Rp(59.145.028.000} (2) Bertambah /(berkurang) Rp594.953.716.000 Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp34.229.619.456 (1) Semula Rp(3.689.284.768) (2) Bertambah /(berkurang) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp30.540.334.688.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari: a. Pajak Daerah 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan b. Retribusi Daerah (1) Semula (2) Bertambah /(berkurang) Jumlah retribusi daerah setelah perubahan c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; (1) Semula (2) Bertambah /(berkurang) Jumlah basil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp1.828.255.073 d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; (1) Semula.

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2), terdiri dari: a. Belanja Operasi Rp525.173.432.979,60 1) Semula Rp. {2.773.382.424,86) 2) Bertambah /(berkurang) Rp522.400.050.554,74 Jumlah belanja operasi setelah perubahan b. Belanja Modal Rp131.403.296.549,40 (1) Semula RD. (66.712.134.047,35) (2) Bertambah / (berkurang) Rp64.691.162.502,05 (3) Jumlah belanja modal setelah perubahan c. Belanja Tidak Terduga Rp1.800.000.000 (1) Semula Rp8.888.292.304,21 (2) Bertambah /(berkurang) Rp10.688.292.304,21 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan d. Belanja Transfer Rp103.126.459.500 (1) Semula Rp. {2.237.088.600) (2) Bertambah /(berkurang) Rp100.889.370.900 Jumlah belanja transfer setelah perubahan a. Belanja Pegawai (1) Semula (2) Bertambah / (berkurang) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan b. Belanja Barang dan Jasa (1) Semula (2) Bertambah /(berkurang) Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan c. Belanja Subsidi (1) Semula (2) Bertambah /(berkurang) Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan d. Belanja Hibah (1) Semula (2) Bertambah / (berkurang) Jumlah belanja hibah setelah perubahan e. Belanja Bantuan Sosial (1) Semula (2) Bertambah / (berkurang).

Pasal 6

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3), terdiri dari: a. Penerimaan Pembiayaan Rp40.192.064.466 1) Semula Rp0) 2) Bertambah / (berkurang) Rp40.192.064.466 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan b. Pengeluaran Pembiayaan Rp0 (1) Semula Rp0) (2) Bertambah / (berkurang) Rp0 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan.

Pasal 8

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

Angka 1

Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Angka 2

Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Angka 3

Lampiran Illa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah; Lampiran Illb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;

Angka 4

Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial; Lampiran !Vb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;

Angka 5

Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;

Angka 6

Lampiran Vla Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten; Lampiran Vlb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kata; Lampiran VIc Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa.

Angka 7

Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Angka 8

Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan

Angka 9

Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Angka 10

Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Muna Barat Dalam Peraturan Daerah Tentang APBD Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara

Pasal 9

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

LAMPIRAN II

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 PENDAPATAN DAERAH

Halaman 44Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

Lampiran: Hal 807

Halaman 829Buka PDF sumber

Bagian lampiran ini dapat dilihat dari PDF sumber.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Angka 1

Daerah adalah Kabupaten Muna Barat

Angka 2

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Angka 3

Bupati adalah Bupati Muna Barat.

Angka 4

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara.

Angka 5

Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.

Angka 6

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APED adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Angka 7

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Angka 8

Angka 9

Angka 10

Angka 11

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Angka 12

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Angka 13

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penenmaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Angka 14

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

Angka 1

Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Angka 2

Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10

Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Muna Barat Dalam Peraturan Daerah Tentang APBD Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara

Pasal 9

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

LAMPIRAN II

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 PENDAPATAN DAERAH

Halaman 44Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

Lampiran: Hal 807

Halaman 829Buka PDF sumber

Bagian lampiran ini dapat dilihat dari PDF sumber.

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas: X1 Rp. 334.626.904.257 Rp. (13.790.317.045,96) Rp. 320.836.587.211,04 Rp. 163.619.996.922,60 Rp. 9.960.540.615,10 Rp. 173.580.537.537,70 Rp.0 Rp. 1.262.000.000 Rp. 1.262.000.000 Rp. 23.651.049.800 Rp. 341.399.500 Rp. 23.992.449.300 Rp. 3.275.482.000 Rp. (54 7 .005.494) Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan.

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas: a. Belanja Modal Tanah 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (1) Semula (2) Bertambah / (berkurang) Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp14.267.022.297,40 c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan (1) Semula (2) Bertambah /(berkurang) Jumlah modal Gedung dan bangunan setelah perubahan Rp28.523.783.779,35 d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi (1) Semula (2) Bertambah /(berkurang) Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp19.770.110.357,50 e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (1) Semula (2) Bertambah / (berkurang) Rp2.728.476.506 Rp0 Rp0) Rp0 Rp10.301.570.444,40 Rp3.965.451.853 Rp49.796.389.114 Rp. {21.272.605.334,65} Rp69.542.182.791 RD.(49.772.072.433,50] Rp113.154.200 RD. (55,558.132,20) Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp57.596.067,80 f. Belanja Modal Aset Lainnya Rp1.650.000.000 (1) Semula Rp422.650.000 (2) Bertambah / (berkurang) Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp2.072.650.000.

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu a. Semula Rp1.800.000.000 Rp8.888.292.304,21 b. Bertambah / (berkurang) Rp10.688.292.304,21 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan.

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas: a. Belanja Bantuan Keuangan Rp103.126.459.500 1) Semula Rp(2.237.088.600) 2) Bertambah /(berkurang) Rp100.889.370.900 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan.

PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 — Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2025

PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 — Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2025

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10

Angka 11

Angka 12

Angka 13

Angka 14

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 PENDAPATAN DAERAH

Lampiran: Hal 807

Pertanyaan umum

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10

Angka 11

Angka 12

Angka 13

Angka 14

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 PENDAPATAN DAERAH

Lampiran: Hal 807

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya