PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang Kepada Pemerintah Daerah

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi: a. Bupati menerima permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dari Pengembang; b. Bupati menugaskan tim verifikasi untuk memproses Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; c. tim verifikasi mengundang Pengembang untuk melakukan pemaparan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum akan diserahkan; d. tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap Rencana Tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, tata letak bangunan dan lahan, serta besaran Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan; dan e. tim verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian.

(2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi: a. tim verifikasi melakukan penelitian terhadap persyaratan umum, teknis, dan administrasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; b. tim verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; c. tim verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, serta merumuskan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang layak atau tidak layak diterima; d. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak dilakukan pemeriksaan; e. hasil perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali; f. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang layak diterima dituangkan dalam berita acara pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati; g. Bupati menetapkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang diterima; h. tim verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola; dan i. penandatanganan berita acara serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilakukan oleh Pengembang dan Bupati dengan melampirkan daftar Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum serta dokumen teknis dan administrasi.

(3) Pasca penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi: a. Bupati menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara barang milik daerah paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilaksanakan. b. pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ke dalam daftar barang milik daerah; c. Perangkat Daerah yang menerima aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum melakukan pencatatan ke dalam daftar barang milik pengguna; dan d. Perangkat Daerah yang menerima aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum menginformasikan kepada masyarakat mengenai Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang sudah diserahkan oleh Pengembang.

(1) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ditelantarkan dan belum diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menyampaikan surat permintaan kepada Pengembang untuk memperbaiki dan/atau memelihara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

(2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu setiap surat permintaan paling lama 7 (tujuh) hari kalender.

(3) Dalam hal Pengembang tidak sanggup memperbaiki dan/atau memelihara tetapi bersedia menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum: a. Pengembang membuat surat pernyataan tidak sanggup memperbaiki dan/atau memelihara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; b. Pengembang membuat surat pernyataan kesediaan warga Perumahan menerima apapun kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahterimakan; dan c. Pengembang mengajukan permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kepada Pemerintah Daerah.

(4) Apabila Pengembang mengabaikan surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau tidak memberikan jawaban, Pemerintah Daerah Kabupaten menyampaikan surat peringatan kepada Pengembang untuk menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

(5) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu setiap surat peringatan paling lama 7 (tujuh) hari kalender.

(6) Apabila Pengembang mengabaikan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau tidak memberikan jawaban, Pemerintah Daerah: a. menetapkan bahwa Pengembang tidak sanggup memperbaiki dan/atau memelihara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; b. membuat berita acara perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dari Pengembang yang tidak sanggup memperbaiki dan/atau memelihara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan c. memperbaiki dan/atau memelihara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum berdasarkan surat pernyataan tidak sanggup dan surat penetapan tidak sanggup.

(7) Pemerintah Daerah membuat pernyataan aset atas tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di instansi atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

(1) Sanksi administratif terhadap pelanggaran terhadap ketentuan perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) berupa: a. peringatan tertulis; b. pencabutan izin usaha; dan/atau c. pencabutan insentif.

(2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pengembang yang berbentuk orang perseorangan dilakukan dalam bentuk: a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja; b. peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat: 1) uraian pelanggaran yang dilakukan oleh Pengembang disertai dasar hukum yang jelas; 2) kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pengembang; dan 3) batas waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pengembang. c. peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat: 1) pengingat untuk melaksanakan peringatan tertulis pertama; 2) batas waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pengembang; 3) panggilan kepada Pengembang untuk menghadap kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan; dan 4) uraian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pengembang dan konsekuensi jika tidak melaksanakan peringatan tertulis.

(3) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pengembang yang berbentuk badan hukum dilakukan dalam bentuk: a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja; b. peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat: 1) uraian pelanggaran yang dilakukan oleh Pengembang disertai dasar hukum yang jelas; 2) kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pengembang; dan 3) batas waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pengembang. c. peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat: 1) pengingat untuk melaksanakan peringatan tertulis pertama; 2) batas waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pengembang; 3) panggilan kepada Pengembang untuk menghadap kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan; dan 4) uraian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pengembang dan konsekuensi jika tidak melaksanakan peringatan tertulis. d. Pengembang yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha paling lama 6 (enam) bulan; dan e. Pengembang yang mengabaikan pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf d dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan insentif.

(1) Sanksi administratif terhadap pelanggaran terhadap ketentuan perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; dan c. pembekuan izin usaha.

(2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pengembang yang berbentuk orang perseorangan dilakukan dalam bentuk: a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja; b. peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat: 1) uraian pelanggaran yang dilakukan oleh Pengembang disertai dasar hukum yang jelas; 2) kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengembang; dan 3) batas waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pengembang. c. peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat: 1) pengingat untuk melaksanakan peringatan tertulis pertama; 2) batas waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pengembang; 3) panggilan kepada Pengembang untuk menghadap kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan; dan 4) uraian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pengembang dan konsekuensi jika tidak melaksanakan peringatan tertulis.

(3) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pengembang yang berbentuk badan hukum dilakukan dalam bentuk: a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja; b. peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat: 1) uraian pelanggaran yang dilakukan oleh Pengembang disertai dasar hukum yang jelas; 2) kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pengembang; dan 3) batas waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pengembang. c. peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat: 1) pengingat untuk melaksanakan peringatan tertulis pertama; 2) batas waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pengembang; 3) panggilan kepada Pengembang untuk menghadap kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan; dan 4) uraian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pengembang dan konsekuensi jika tidak melaksanakan peringatan tertulis. d. Pengembang yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha paling lama 1 (satu) tahun; dan e. Pengembang yang mengabaikan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf d dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha.

(1) Sanksi administratif terhadap pelanggaran terhadap ketentuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara pelaksanaan pembangunan; dan/atau c. perintah pembongkaran.

(2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pengembang yang berbentuk orang perseorangan dilakukan dalam bentuk: a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja; b. peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat: 1) uraian pelanggaran yang dilakukan oleh Pengembang disertai dasar hukum yang jelas; 2) kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pengembang; dan 3) batas waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pengembang. c. peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat: 1) pengingat untuk melaksanakan peringatan tertulis pertama; 2) batas waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pengembang; 3) panggilan kepada Pengembang untuk menghadap kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan; dan 4) uraian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pengembang dan konsekuensi jika tidak melaksanakan peringatan tertulis. d. Pengembang yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sement ara pelaksanaan pembangunan.

(3) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pengembang yang berbentuk badan hukum dilakukan dalam bentuk: a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja; b. peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat: 1) uraian pelanggaran yang dilakukan oleh Pengembang disertai dasar hukum yang jelas; 2) kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pengembang; dan 3) batas waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pengembang. c. peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat: 1) pengingat untuk melaksanakan peringatan tertulis pertama; 2) batas waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pengembang; 3) panggilan kepada Pengembang untuk menghadap kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan; dan 4) uraian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pengembang dan konsekuensi jika tidak melaksanakan peringatan tertulis. d. Pengembang yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan pembangunan paling lama 1 (satu) tahun; dan e. Pengembang yang mengabaikan penghentian sementara pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dikenakan sanksi administratif berupa perintah pembongkaran atas biaya sendiri paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak perintah pembongkaran diberikan.