PERBUP Nomor 13 Tahun 2025 — Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Maros. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Maros. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati. 7. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah Sekretaris Daerah. 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 10. Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan calon pegawai negeri sipil yang diangkat oleh PPK dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan. 12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 13. Pejabat Penilai Kinerja yang selanjutnya disebut Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan. 14. Pimpinan adalah Pejabat Penilai Kinerja, pejabat lain dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, lintas instansi pemerintah pemilik kinerja (outcome/outcome antara/output/layanan), dan/atau pejabat lain di luar instansi pemerintah dimana Pegawai mendapat penugasan khusus. 15. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki Pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi. 16. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi Kinerja Pegawai. 17. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat PPTP adalah Pegawai PNS yang menduduki Jabatan Manajerial pada Pemerintah Daerah yang meliputi Sekretaris Daerah, sekretaris dewan perwakilan rakyat Daerah, inspektur Daerah, kepala dinas, kepala badan, staf ahli Bupati, dan asisten Sekretaris Daerah. 18. Pejabat Administrator adalah Pegawai yang menduduki Jabatan Menajerial pada Pemerintah Daerah yang meliputi camat, sekretaris dinas, sekretaris badan, kepala bagian, inspektur pembantu, kepala bidang, sekretaris camat, dan direktur rumah sakit Daerah. 19. Pejabat Pengawas adalah Pegawai yang menduduki Jabatan Menejerial pada Pemerintah Daerah yang meliputi lurah, kepala subbagian, kepala unit pelaksana teknis Daerah, kepala subbidang, kepala seksi, sekretaris lurah, dan kepala subbagian tata usaha unit pelaksana teknis Daerah. 20. Pejabat Fungsional adalah Pegawai yang menduduki Jabatan Nonmajerial, melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu pada Pemerintah Daerah. 21. Pelaksana adalah Pegawai yang menduduki Jabatan Nonmanajerial, melaksanakan kegiatan teknis pelayanan dan administrasi pemerintahan serta pembangunan pada Pemerintah Daerah. 22. Unit Kerja Mandiri adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki dan mengelola sendiri sumber daya berupa sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana yang ada di lingkungannya. 23. Pimpinan Unit Kerja Mandiri adalah Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diberikan tugas oleh PPK untuk memimpin Unit Kerja Mandiri yang meliputi camat, direktur rumah sakit Daerah, dan kepala unit pelaksana teknis Daerah, 24. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat defenitif yang berhalangan tetap. 25. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat defenitif yang berhalangan sementara. 26. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun. 27. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit kerja atau tim kerja sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja. 28. Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi adalah harapan atas Hasil Kerja dan Perilaku Kerja Pegawai. 29. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 30. Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja. 31. Penilaian Kinerja Pegawai adalah evaluasi yang dilakukan berdasarkan penetapan dan klarifikasi Ekspektasi pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target capaian, hasil, dan manfaat, serta perilaku Pegawai. 32. Umpan Balik Berkelanjutan adalah komponen dalam pengelolaan kinerja Pegawai yang bertujuan untuk menyediakan informasi dari berbagai pihak yang dibutuhkan Pegawai untuk meningkatkan kinerjanya dalam memenuhi Ekspektasi Pimpinan serta memberikan apresiasi kepada Pegawai atas perkembangan kinerja yang baik. 33. Evaluasi Kinerja Pegawai adalah proses reviu yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap keseluruhan hasil kerja dan Perilaku Kerja Pegawai selama waktu tertentu dan menetapkan predikat kinerja tahunan Pegawai berdasarkan kuadran kinerja Pegawai. 34. Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai yang selanjutnya disebut Evaluasi Kinerja Periodik adalah Evaluasi Kinerja Pegawai sesuai periode siklus pendek dengan mempertimbangkan capaian Kinerja organisasi periodik. 35. Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai yang selanjutnya disebut Evaluasi Kinerja Tahunan adalah Evaluasi Kinerja Pegawai selama 1 (satu) tahun Kinerja dengan mempertimbangkan capaian Kinerja organisasi Tahunan. 36. Pembinaan Kinerja adalah tindakan atau proses yang berorientasi untuk pembangunan, perbaikan dan atau kemajuan kinerja dan Perilaku Kerja pegawai. 37. Bimbingan Kinerja adalah suatu proses secara berkesinambungan dan sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai atau kelompok tertentu dengan penugasan khusus dalam rangka pembinaan Pegawai guna meningkatkan kompetensi Pegawai, dan mencegah terjadinya kegagalan dalam Kinerja. 38. Konseling Kinerja adalah proses untuk melakukan identifikasi dan membantu penyelesaian masalah Perilaku Kerja yang dihadapi Pegawai dalam mencapai target Kinerja, yang dapat dilakukan oleh konselor independent, Pejabat Penilai Kinerja yang telah mendapatkan pelatihan konseling, atau kelompok tertentu dengan penugasan khusus. 39. Hasil Kerja Utama adalah hasil kerja yang mencerminkan prioritas tinggi pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan penugasan dan fungsi untuk mencapai target kinerja triwulanan, semesteran dan tahunan organisasi yang direncanakan secara sistematis. 40. Hasil Kerja Tambahan adalah hasil kerja yang mencerminkan prioritas rendah pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan penugasan dan fungsi untuk mencapai target kinerja tertentu. 41. Keberatan adalah prosedur atau cara yang ditempuh pegawai jika tidak puas atau kurang puas atas hasil penilaian kinerja atau data yang berkaitan dengan kinerja pada periode penilaian tertentu. 42. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. 43. Masa Persiapan Pensiun yang selanjutnya disingkat MPP adalah waktu yang diberikan kepada setiap Pegawai selama 1 (satu) tahun dengan tujuan memberikan kesempatan kepada Pegawai dimaksud untuk mempersiapkan diri menjelang masa pensiun. 44. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan disiplin kerja dan produktivitas kerja dalam bentuk uang selain gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya. 45. Dialog Kinerja adalah komunikasi yang dilakukan secara intens dan berkelanjutan antara Pimpinan dan Pegawai sebagai bentuk penguatan keterlibatan dalam setiap komponen pengelolaan Kinerja Pegawai. 46. Coaching adalah aktivitas/intaraksi antara Pimpinan atau pihak lain yang diberikan penugasan khusus dan Pegawai yang bertujuan untuk mendapatkan strategi atas pemecahan suatu masalah dengan menggali kemampuan yang dimiliki Pegawai. 47. Mentoring adalah aktivitas untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dari Pimpinan atau pihak lain yang diberikan penugasan khusus yang berpengalaman pada sebuah bidang yang ingin dipelajari oleh Pegawai. 48. Konseling Kinerja adalah proses identifikasi dan penyelesaian masalah perilaku kerja yang dihadapi Pegawai dalam memenuhi Ekspektasi Pimpinan. 49. Matriks Pembagian Peran dan Hasil adalah sebuah tabel yang mengidentifikasi peran setiap Pegawai untuk mendukung pencapaian hasil kerja Pimpinannya dan harus mencerminkan hasil.

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi: a. perencanaan Kinerja Pegawai; b. pelaksanaan, pemantauan, dan Pembinaan Kinerja Pegawai; c. Penilaian Kinerja Pegawai; d. tindak lanjut hasil Evaluasi Kinerja Pegawai; e. sistem informasi Kinerja Pegawai; f. pengawasan; dan g. sistem kerja. h. dihapus.

Tahapan penetapan dan klarifikasi Ekspektasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi: a. penyusunan pohon kinerja; b. penetapan dan pengklarifikasian Ekspektasi hasil kerja dan Perilaku Kerja PPTP dan Pimpinan Unit Kerja Mandiri; c. penyusunan manual indicator Kinerja untuk SKP PPTP dan Pimpinan Unit Kerja Mandiri; d. penyusunan strategi pencapaian hasil kerja; e. pembagian peran Pegawai berdasarkan strategi pencapaian hasil kerja; f. penetapan jenis rencana hasil kerja; g. penetapan dan pengklarifikasian Ekspektasi hasil kerja dan Perilaku Kerja PPTP di bawah Sekretaris Daerah, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional selain Pimpinan Unit Kerja Mandiri, serta Pelaksana; dan h. kesepakatan mengenai sumber daya yang dibutuhkan, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi atas pencapaian Kinerja Pegawai.

Penetapan dan pengklarifikasian Ekspektasi hasil kerja dan Perilaku Kerja PPTP di bawah Sekretaris Daerah, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional selain Pimpinan Unit Kerja Mandiri, serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, dilakukan melalui Dialog Kinerja untuk selanjutnya dituangkan dalam Format SKP.

Target hasil kerja bagi PPTP di bawah Sekretaris Daerah, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional selain Pimpinan Unit Kerja Mandiri, serta Pelaksana tidak dituliskan secara mutlak sehingga memberikan toleransi batas kesalahan atas kinerja Pegawai, kecuai untuk Hasil Kerja Utama yang berkaitan dengan nyawa, cedera, pelanggaran keamanan nasional, dan kerugian moneter yang besar.

Rencana Perilaku Kerja PPTP di bawah Sekretaris Daerah, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional selain Pimpinan Unit Kerja Mandiri, serta Pelaksana, disusun berdasarkan aspek dan standar Perilaku Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Penetapan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana.