PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan di Kabupaten Manggarai

1 . Daerah adalah Daerah Kabupaten Manggarai. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai. V 3. Bupati adalah Bupati Manggarai. 4 . Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 5. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai. 6. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat atau hidup di air, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar. 7. Ternak adalah hewan piaraan yang hidupnya yakni mengenai tempat perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi hidup manusia. 8. Rumah Potong Hewan, yang selanjutnya disebut RPH adalah suatu bangunan beserta fasilitasnya dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan untuk menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh dan halal bagi konsumsi masyarakat. 9, Pemotongan Hewan, yang selanjutnya disebut pemotongan adalah kegiatan memotong hewan oleh pejagal hewan untuk menghasilkan daging. 10. Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di Rumah Potong Hewan maupun di luar Rumah Potong Hewan baik untuk kepentingan konsumsi maupun untuk kegiatan hajatan, keagamaan dan adat. 1 1 . Pemeriksaan adalah pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem terhadap hewan yang dipotong baik di RPH maupun di luar RPH. 12. Pemeriksaan Ante Mortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong berupa pemeriksaan asal-usul ternak, kepemilikan, tanda klinis, pemeriksaan kebuntingan dan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium. 13. Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya seperti kepala dan organ-organ dalam setelah selesai penyelesaian penyembelihan. 14. Surat ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang. Y