PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Rincian Kurang Salur Alokasi Dana Ohoi Tahun 2024 pada Tahun Anggaran 2025

1. 1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. 3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. 4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. 5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang selanjutnya disebut Ohoi adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7. 7. Pemerintah Ohoi adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh pemerintah Ohoi dan Badan Permusyawaratan Ohoi dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi, yang selanjutnya disingkat APBOhoi, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. 9. Alokasi Dana Ohoi adalah yang selanjutnya disingkat ADO adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. 10. Kurang Salur Alokasi Dana Ohoi yang selanjutnya disebut Kurang Salur ADO adalah selisih kurang antara ADO dengan realisasi penyaluran ADO Tahun

Pasal 4