PERBUP Nomor 13 Tahun 2025 — Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025

PERBUP Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025

Berlaku

Pengundangan: 12 Februari 2025

PERBUP Nomor 13 Tahun 2025 — Perencanaan Pembin… | Pasal.id

PERBUP Nomor 13 Tahun 2025 — Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025

PERBUP Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025

Berlaku

Pengundangan: 12 Februari 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Angka 1

Daerah adalah Kabupaten Magelang.

Angka 2

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Angka 3

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Angka 4

Bupati adalah Bupati Magelang.

Angka 5

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magelang.

Angka 6

Kementerian adalah Kementerian Dalam Negeri.

Angka 7

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Magelang.

Angka 8

Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

Angka 9

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.

Angka 10

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah dokumen yang menjadi acuan bagi kementerian dan lembaga pemerintahan non kementerian, serta Pemerintah Daerah dalam merencanakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Angka 11

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Angka 12

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 13

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai fungsi dan kewenanganya yang meliputi Inspektorat Jendral Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat.

Pasal 2

Tahun 2025 bertujuan untuk: a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat; b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pasal 3

(1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 meliputi: a. sasaran pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. fokus pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko; dan c. jadwal pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2) Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah tahun 2025 yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pasal 4

(1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah.

(2) Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan.

(2) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.

(3) Wakil Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 6

Pemerintahan Daerah Tahun 2025 dibebankan pada: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Angka 1

Daerah adalah Kabupaten Magelang.

Angka 2

Angka 3

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Angka 4

Bupati adalah Bupati Magelang.

Angka 5

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magelang.

Angka 6

Kementerian adalah Kementerian Dalam Negeri.

Angka 7

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Magelang.

Angka 8

Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

Angka 9

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.

Angka 10

Angka 11

Angka 12

Angka 13

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan.

(2) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.

(3) Wakil Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 6

Pemerintahan Daerah Tahun 2025 dibebankan pada: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERBUP Nomor 13 Tahun 2025 — Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025

PERBUP Nomor 13 Tahun 2025 — Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10

Angka 11

Angka 12

Angka 13

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pertanyaan umum

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10

Angka 11

Angka 12

Angka 13

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya