PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 — Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: yg He pe 1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara. 2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Pera ngkat Daerah yang membidangi urusan penanggulangan Bencana. 5. Kepala BPBD dijabat secara rangka p (ex - officio) oleh Sekretaris Daerah. 6. Kepala Pelaksana BPBD yang selanjutnya disebut Kalak BPBD adalah Kepala Pelaksana Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanggulangan Bencana 7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 8. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saa t kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, prasarana dan sarana. 9. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Daerah yang selanjutnya disebut Pusdalops - PB adalah unsur pelaksana di BPBD yang bertugas menyelenggarakan Sistem Informasi dan komunikasi penanggulangan Bencana. 10. Sistem Informasi adalah suatu proses pengumpulan, penyimpanan, pengorganisasian, pengolahan serta penyajian data dan informasi. 11. Pemantauan adalah kegiatan mengamati pelaksanaan penanggulangan Bencana untuk memperoleh data dan yg He pe informasi sebagai bahan laporan dan penyebarluasan kepada masyarakat melalui media. 12. Pemantauan Kondisi Alam adalah kegiatan mengamati alam, yaitu mengenal kondisi cuaca, aktivgitas gunung api, curah hujan, tinggi gelombang, tinggi muka air dan lain-lain, melalui institusi-institusi yang berwenang. 13. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman Bencana. 14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 15. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberi peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya Bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. 16. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi instansi/institusi yang diberi tugas untuk menanggulangi Bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

Kedudukan Pusdalops-PB berada dibawah bidang kedaruratan dan logistik BPBD.

Personil Pusdalops-PB berjumlah 15 (lima belas) orang yang terdiri dari atas: a. 1 (satu) orang manajer; b. 2 (dua) orang supervisor; c. 6 (enam) orang operator; d. 1 (satu) koordinator administrasi; e. 1 (satu) orang staf bidang keuangan; f. 3 (tiga) orang staf bidang sarana dan prasarana; dan g. 1 (satu) orang staf bidang dokumentasi. yg He pe.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan proses penilaian kinerja Pusdalops - PB terhadap kualitas pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu tertentu.