PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pakaian Dinas Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Kuningan. 4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan; 6. Pakaian Seragam adalah pakaian yang corak, bentuk, susunan, macam dan jenisnya sama. 7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai dalam melaksanakan tugas. 8. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari. 9. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki yang selanjutnya disebut PDH Warna Khaki adalah pakaian seragam warna khaki yang dipakai oleh pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas pada hari-hari tertentu. 10. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih yang selanjutnya disebut PDH Kemeja Putih adalah pakaian seragam kemeja berwarna putih yang dipakai oleh pejabat dan Kepala Desa untuk melaksanakan tugas-tugas pada hari-hari tertentu. 11. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disebut PDH Batik adalah pakaian bercorak batik yang dipakai oleh pegawai untuk melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu. 12. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya. 13. Pakaian Adat Daerah adalah pakaian khas rakyat sunda yang dipakai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas pada hari tertentu guna pelestarian kebudayaan daerah. 14. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas. 15. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk atribut dan kelengkapannya. 16. Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara. 17. Nomor Induk Perangkat Desa selanjutnya disingkat NIPD adalah nomor yang diberikan oleh Pemerintah kepada Perangkat Desa yang sah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1, PDH Warna Khaki sebagai berikut: a. PDH Warna Khaki pria, dengan ketentuan: 1. kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, 2 (dua) saku depan atas memakai tutup, berkancing 5 (lima) buah dan memakai atribut lengkap; 2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir, dan 2 (dua) saku belakang; dan 3. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang. b. PDH Warna Khaki wanita, dengan ketentuan: 1. kemeja lengan panjang/pendek, berkerah rebah, 2 (dua) saku depan bawah memakai tutup, berkancing 5 (lima) buah dan memakai atribut lengkap; 2. celana panjang/rok panjang; dan 3. baju kemeja dikeluarkan. c. PDH Warna Khaki wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.