PERBUP Nomor 13 Tahun 2025 — Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah

PERBUP Nomor 13 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Berlaku

Pengundangan: 1 Oktober 2025

PERBUP Nomor 13 Tahun 2025 — Manajemen Talenta… | Pasal.id

BAB IV

PENYELENGGARAAN MANAJEMEN TALENTA ASN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi: a. Akuisisi Talenta; b. Pengembangan Talenta; c. Retensi Talenta; d. Penempatan Talenta; dan e. Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 7

(1) Manajemen Talenta ASN didukung infrastruktur yang terdiri dari: a. peta jabatan yang sedang/akan lowong dan Jabatan Kritikal; b. profil Talenta; c. standar metode dan penilaian dalam metode assessment center dan Uji Kompetensi yang ditetapkan secara nasional; d. Standar Kompetensi Jabatan; e. standar Penilaian Kinerja riil; f. pola karier; g. tim Manajemen Talenta ASN; h. program Pengembangan Talenta (ASN Corporate University/Sekolah Kader/tugas belajar); i. Komite Talenta; j. Panitia Seleksi; k. basis data sumber daya manusia; l. sistem informasi Manajemen Talenta ASN; dan m. anggaran.

(2) Peta Jabatan yang sedang/akan lowong dan Jabatan Kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Tim Manajemen Talenta ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah tim yang dipimpin oleh Pyb dan beranggotakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berikut: a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian; b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan Daerah; c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan; dan d. Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi hukum.

(4) Tim Manajemen Talenta ASN memiliki tugas berikut: a. menyusun kerangka kelembagaan manajemen talenta; b. melakukan pemetaan talenta; c. menyusun rencana pengembangan dan retensi talenta; dan d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen talenta.

(5) Komite Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah tim yang dipimpin oleh Pyb yag beranggotakan berikut: a. anggota tetap terdiri dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan; dan b. anggota tidak tetap terdiri dari seluruh Kepala Perangkat Daerah.

(6) Komite Talenta bertugas menyusun dan memberikan rekomendasi Kelompok Rencana Suksesi kepada PPK sebagai dasar usulan promosi, rotasi, Pengayaan Jabatan, Perluasan Jabatan, dan penghargaan.

Pasal 8

Infrastruktur Manajemen Talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disiapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

Pasal 9

Akuisisi Talenta meliputi tahapan sebagai berikut: a. identifikasi dan penetapan Jabatan Kritikal; b. analisis kebutuhan Talenta; c. penetapan strategi akuisisi; d. identifikasi, penilaian dan pemetaan Talenta; e. penetapan Kelompok Rencana Suksesi; dan f. pencarian Talenta melalui mekanisme mutasi/rotasi antar Perangkat Daerah/unit kerja dan rencana Penempatan Talenta melalui mekanisme penugasan atau penugasan khusus.

Pasal 10

(1) Identifikasi dan penetapan Jabatan Kritikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a untuk Penempatan Talenta.

Pasal 11

(1) Analisis kebutuhan Talenta didasarkan pada rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah yang terjabar dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta strategi Pemerintah Daerah.

(2) Analisis kebutuhan talenta sebagaimana dimaksud pada aya t (1) sesuai dengan tugas dan fungsi, serta Jabatan K ritikal.

(3) Tim Manajemen Talenta ASN menyusun analis kebutuhan talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Jabatan Kritikal yang ditetapkan dengan mengacu pada prioritas pembangunan daerah.

Pasal 12

(1) Berdasarkan analisis kebutuhan Talenta, Pemerintah Daerah menyusun strategi Akuisisi Talenta dengan menentukan pilihan sebagai berikut: a. membangun Talenta internal Pemerintah Daerah; b. merekrut Talenta baru; c. mutasi dan/atau promosi Talenta antar Perangkat Daerah/unit kerja; dan/atau d. penugasan atau penugasan khusus Talenta.

(2) PPK menetapkan strategi Akuisisi Talenta 5 (lima) tahunan yang detail dan di tinjau setiap tahun sebagai dasar dalam identifikasi, penilaian dan pemetaan Talenta di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

(1) Kandidat Talenta berasal dari ASN Pemerintah Daerah.

(2) Selain Kandidat Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kandidat Talenta dapat berasal dari ASN pada instansi pemerintah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pasal 15

(1) Pemetaan Talenta dilakukan terhadap seluruh pegawai pada tiap level Jabatan, yakni Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana.

(2) Pemetaan Talenta oleh tim Manajemen Talenta ASN Pemerintah Daerah melalui penghimpunan Talenta yang menempati kotak 7 (tujuh), kotak 8 (delapan) dan kotak 9 (sembilan) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Talenta yang telah dipetakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 selanjutnya dapat dilaksanakan: a. Pengembangan Talenta dan Retensi Talenta; dan/atau b. Penempatan Talenta yang pemetaannya dikelompokan dalam 9 (sembilan) Kotak Manajemen Talenta dan/atau Kelompok Rencana Suksesi.

Pasal 17

(1) Pemetaan Talenta dikelompokkan dalam 9 (sembilan) Kotak Manajemen Talenta untuk menentukan Talenta yang masuk ke dalam Kelompok Rencana Suksesi dan rekomendasi tindak lanjut.

(2) Pemetaan Talenta dan rekomendasi tindak lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

(1) PPK menominasikan Talenta yang masuk dalam Kelompok Rencana Suksesi untuk mengisi Jabatan Kritikal atau Jabatan yang sedang/akan lowong sesuai kebutuhan berdasarkan rekomendasi dari Komite Talenta.

(2) PPK menetapkan Talenta yang menempati kotak 7 (tujuh), kotak, 8 (delapan), dan kotak 9 (sembilan) untuk masuk ke dalam Kelompok Rencana Suksesi di lingkungan Pemerintah Daerah.

(3) Talenta yang menempati kotak 9 (Sembilan) dinominasikan dan diusulkan dalam Rencana Suksesi Nasional.

(4) PPK mengusulkan Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada tim Manajemen Talenta ASN Nasional.

Pasal 19

Dalam hal dibutuhkan Talenta dalam waktu cepat dan/atau dibutuhkan Talenta dengan keahlian/Kompetensi tertentu, dapat dilakukan pencarian Talenta yang ditindaklanjuti melalui mekanisme mutasi dari instansi pemerintah lainnya atau Penempatan Talenta melalui mekanisme penugasan atau penugasan khusus.

Pasal 20

(1) Pengembangan talenta dilaksanakan melalui akselerasi karier, pengembangan Kompetensi, dan peningkatan kualifikasi.

(2) Akselerasi karier Talenta, dilaksanakan melalui Sekolah Kader.

(3) Pengembangan Kompetensi Talenta dilaksanakan melalui: a. ASN Corporate University dengan metode klasikal dan non klasikal; b. pembelajaran di dalam dan luar kantor; dan c. bentuk pengembangan Kompetensi lainnya.

(4) Peningkatan kualifikasi Talenta dilaksanakan melalui tugas belajar.

Pasal 21

(1) Retensi Talenta bertujuan untuk mempertahankan posisi Talenta dalam Kelompok Rencana Suksesi sebagai Suksesor yang akan menduduki Jabatan Target.

(2) Retensi Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rencana Suksesi, Rotasi Jabatan, Pengayaan Jabatan, Perluasan Jabatan, dan penghargaan.

Pasal 22

(1) Rencana Suksesi memuat nama-nama Suksesor dalam Kelompok Rencana Suksesi, urutan penempatan Suksesor dalam Jabatan Target dan proyeksi penempatan (Posisi dan waktu).

(2) Rencana Suksesi disusun berdasarkan hasil Pemetaan Talenta dengan memperhatikan Jabatan Target dan informasi lowongan Jabatan dalam Sistem Informasi Manajemen Talenta yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

(3) PPK menetapkan Rencana Suksesi di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berdasarkan rekomendasi dari Komite Talenta.

Pasal 23

ASN yang masuk ke dalam Kelompok Rencana Suksesi diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Penempatan Talenta dilaksanakan berdasarkan Rencana Suksesi yang memuat Talenta pada kotak 7 (tujuh), kotak 8 (delapan), dan kotak 9 (sembilan) dengan mengacu pada kebutuhan strategis Pemerintah Daerah dan/atau arah pembangunan prioritas Daerah jangka menengah dan jangka panjang.

(2) Penempatan Talenta pada Pemerintah Daerah ditetapkan oleh PPK berdasarkan Rencana Suksesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

(3) Penempatan Talenta pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan melalui konsultasi dan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 25

Manajemen Talenta ASN Pemerintah Daerah merupakan bagian dari manajemen pengembangan karier yang dilaksanakan melalui mutasi dan/atau promosi.

Pasal 26

(1) Pemantauan Talenta dilakukan pada tahap pengembangan, retensi, dan penempatan.

(2) Suksesor yang telah ditempatkan pada Jabatan Kritikal dilakukan monitoring dan evaluasi selama 3 (tiga) tahun untuk dilakukan penempatan kembali dalam Jabatan.

(3) Penempatan kembali dalam Jabatan dapat berupa promosi atau penempatan Jabatan lain yang setara sesuai dengan hasil evaluasi dan kebutuhan pengisian Jabatan Kritikal selanjutnya.

Pasal 27

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Manajemen Talenta Pemerintah Daerah dilaksanakan secara periodik oleh PPK dibantu oleh aparat pengawas internal pemerintah.

(1) Terhadap kandidat Talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3, dilakukan identifikasi, penilaian, dan pemetaan Talenta melalui: a. Pemeringkatan Kinerja; dan b. penentuan tingkatan P otensial.

(2) Pemeringkatan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kategorisasi ASN dengan status Kinerja yang terdiri dari: a. di atas ekspektasi; b. sesuai ekspektasi; dan c. di bawah ekspektasi.

(3) Rincian Kategori ASN dengan status Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Penentuan tingkatan Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf b dilaksanakan melalui kategorisasi ASN dengan hasil dalam kategori tinggi, menengah, dan rendah melalui assessment center, Uji Kompetensi, rekam jejak Jabatan, dan/atau pertimbangan lain sesuai kebutuhan.

(5) Kategori ASN dalam penentuan tingkatan Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Identifikasi, penilaian, dan pemetaan Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui metode pengujian, pengukuran, dan/ atau pemeringkatan yang terdiri dari: a. H asi l penilaian Kinerja selama melaksanakan tugas Jabatan atau minimal hasil penilaian Kinerja 2 tahun terakhir; b. Assessment center untuk mengukur/menilai potensi Talenta yang meliputi kemampuan intelektual, kemampuan interpersonal, kesadaran diri, kemampuan berpikir kritis dan strategis, kemampuan menyelesaikan permasalahan, kecerdasan emosional, kemampuan belajar cepat dan mengembangkan diri, serta motivasi dan komitmen Talenta; c. Uji Kompetensi untuk mengukur/menilai Kompetensi Talenta yang mencakup pengukuran Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural, yang dilakukan oleh asesor secara objektif dalam rangka pemetaan talenta; d. Rekam jejak Jabatan, antara lain aspek pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan, pengalaman dalam Jabatan, masa kerja pengabdian, pangkat dan golongan serta integritas dan moralitas; dan e. Pertimbangan lain yang terdiri atas: kualifikasi pendidikan sesuai rumpun J abatan, preferensi karier, dan pengalaman kepemimpinan organisasi.

PERBUP Nomor 13 Tahun 2025 — Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah

PERBUP Nomor 13 Tahun 2025 — Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB V

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29

BAB VII

Pasal 30

Pasal 31

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya