PERBUP Nomor 13 Tahun 2025 — Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Konawe

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan. 1. Daerah adalah Kabupaten Konawe. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe. 3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Konawe. 4. Bupati adalah Bupati Konawe. 5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerin tahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan. 6. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Konawe. 7. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Konawe. 8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Konawe. 9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis penunjang tertentu. 11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Konawe. 12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Konawe. 13. UPTD Kelas A adalah UPTD yang mewadahi beban kerja Besar. 14. Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak ataupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budi daya Pertanian. 15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.