PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Jasa Bongkar Muat Obat dan Bahan Medis Habis Pakai bagi Petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kabupaten ke Pusat Kesehatan Masyarakat

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 tentang Jasa Bongkar Muat Obat dan Bahan Medis Habis Pakai bagi Petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kabupaten ke Pusat Kesehatan Masyarakat

Berlaku

Pengundangan: 4 Juni 2025

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Jasa Bongkar Muat… | Pasal.id

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Jasa Bongkar Muat Obat dan Bahan Medis Habis Pakai bagi Petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kabupaten ke Pusat Kesehatan Masyarakat

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 tentang Jasa Bongkar Muat Obat dan Bahan Medis Habis Pakai bagi Petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kabupaten ke Pusat Kesehatan Masyarakat

Berlaku

Pengundangan: 4 Juni 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PELAKSANAAN JASA BONGKAR MUAT

Pasal 2

(1) Kegiatan bongkar muat dilakukan pada saat: a. pemuatan obat dan BMHP dari UPTD JFK; dan b. pembongkaran di masing-masing Puskesmas tujuan.

(2) Jasa Bongkar Muat dapat diberikan kepada petugas logistik maupun tenaga pendukung.

Pasal 3

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN JASA BONGKAR MUAT

Pasal 4

(1) Jasa Bongkar Muat diberikan secara non-tunai melalui rekening bank setiap Petugas Logistik dan Tenaga Pend ukung.

(2) Petugas Logistik dan Tenaga Pend ukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

(3) Pembayaran dilakukan setiap bulan oleh Dinas Kesehatan berdasarkan permintaan dan laporan dari UPTD IFK.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 5

(1) Pembiayaan Jasa Bongkar Muat Obat dan BMHP bagi petugas UPTD IFK ke Puskesmas bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan b. sumber lain yang sah

(2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1) Pembinaanterhadap pelaksanaan kegiatan bongkar muat obat dan BMHP dari UPTD JFK ke Puskesmas dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, kualitas pelayanan distribusi obat dan BMHP, serta memastikan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala; dan b. evaluasi pelaksanaan tugas dan pemberian rekomendasi perbaikan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah lnstalasi Farmasi Kabupaten yang selanjutnya disebut UPTD IFK adalah unit di tingkat Kabupaten yang bertanggung jawab atas pengelolaan, distribusi, dan pelayanan kefarmasian, termasuk obat-obatan dan perbekalan kesehatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama, yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Jasa Bongkar Muat adalah biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan bongkar dan muat obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang didistribusikan dari Instalasi Farmasi ke Puskesmas di Daerah.
8. Bahan Medis Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BMHP adalah perbekalan kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang undangan.
9. Petugas logistik adalah individu yang bertanggung jawab atas proses penyaluran obat dan BMHP dari UPTD IFK ke Puskesmas di Daerah.
10. Tenaga Pendukung adalah individu yang dipekerjakan untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di suatu distribusi obat dan BMHP dari UPTD JFK ke Puskesmas di Daerah. ' 1 1.
11. Dana Alokasi Khusus Non fisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut OAK Non Fisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan ke Daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan Daerah guna meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di Daerah.
12. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat BOK adalah bantuan keuangan yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung operasional Puskesmas dan kegiatan kesehatan masyarakat.
13. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan internal pada lingkungan Pemerintah Daerah.

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Jasa Bongkar Muat Obat dan Bahan Medis Habis Pakai bagi Petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kabupaten ke Pusat Kesehatan Masyarakat

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Jasa Bongkar Muat Obat dan Bahan Medis Habis Pakai bagi Petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kabupaten ke Pusat Kesehatan Masyarakat

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

BAB VI

Pasal 7

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

BAB VI

Pasal 7

Pasal 7

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya