PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Kelas D Bukit Kerman

(1) Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Kelas D Bukit Kerman Kabupaten Kerinci terdiri dari: a. Direktur; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan; d. Seksi Pelayanan Non Medik; e. Kelompok Jabatan Fungsional; f. Unit Pendukung (Instalasi); g. Komite; dan h. Satuan Pemeriksaan Internal.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Kelas D Bukit Kerman Kabupaten Kerinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1) Direktur mempunyai tugas memimpin UPTD Rumah Sakit Umum Kelas D Bukit Kerman dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan penunjang bidang pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggaralan fungsi: a. pengoordinasian dan pemeriksaanan pelaksanaan pelayanan medis; b. pengoordinasian dan pemeriksaanan pelayanan penunjang medis/non medis; c. pengoordinasian dan pemeriksaanan pelayanan gawat darurat; d. pengoordinasian dan pemeriksaan pelayanan keperawatan; e. pengoordinasian dan pemeriksaanan pelayanan laboratorium; f. pemeriksaanan pelayanan rujukan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan; g. pengoordinasian dan pemeriksaanan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia; h. pemeriksaanan pelayanan rawat inap dan rawat jalan; i. pengoordinasian dan pemeriksaanan promotif, preventif dan rehabilitatif; j. pemeriksaan pelaksanaan penyusunan peraturan intemal rumah sakit (hospital bylaws) sesuai ketentuan perundang-undangan; k. pengoordinasian dan pemeriksaanan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan; l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dan lembaga/instansi terkait; m. pemeriksaan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan keuangan;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. pelaksanan ketatausahaan; b. pelaksanaan kerumah tanggaan; c. pelayanan hukum dan kemitraan; d. pemasaran Rumah Sakit; e. pelayanan kehumasan; f. pencatatan, pelaporan, dan evaluasi g. penelitian dan pengembangan Rumah Sakit; h. pengembangan sumber daya manusia; i. mengkoordinir kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi yang diselenggarakan di dalam/di luar rumah sakit; j. perencanaan anggaran; k. perbendaharaan dan mobilisasi dana; l. pelaksanaan kegiatan akuntansi; m. pelaksanaan pengelolaan asset dan barang milik daerah di lingkungan UPTD; dan n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur;

(1) Seksi Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan mempunyai tugas membantu direktur dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan; b. mengkoordinir penyusunan SOP Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan; c. koordinasi dan pelaksanaan Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan; d. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan; e. penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan logistik Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan sebagai bahan rencana pengadaan; f. menganalisa kebutuhan tenaga Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan berdasarkan perkembangan pelayanan, sebagai masukan dalam perencanaan kebutuhan pegawai; g. pemantauan dan evaluasi Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan; h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur.

(1) Seksi Pelayanan Non Medik mempunyai tugas membantu direktur dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional Pelayanan Non Medik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayan Non Medik mempunyai fungsi: a. menyusun rencana operasional dan program kerja Pelayan Non Medik; b. mengkoordinir penyusunan SOP Pelayan Non Medik; c. mengkoordinir pemeliharaan dan kalibrasi peralatan medik dan non medik; d. mengkoordinir pemantauan mobilisasi dan distribusi peralatan medik dan non medik; e. penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan logistik Pelayan Non Medik sebagai bahan rencana pengadaan; f. menganalisa kebutuhan tenaga Pelayan Non Medik berdasarkan perkembangan pelayanan, sebagai masukan dalam perencanaan kebutuhan pegawai; g. memantau dan mengevaluasi kegiatan Pelayan Non Medik; dan h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh direktur.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh direktur dan bertanggung jawab kepada direktur.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(1) Instalasi merupakan unit penyelenggara pelayanan fungsional baik medis maupun non medis sebagai bagian dari kelengkapan sarana dan prasarana di Rumah Sakit Umum kelas D Bukit Kerman.

(2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala instalasi dalam jabatan fungsional.

(3) Instalasi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

(4) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit Umum Kelas D Bukit Kerman selanjutnya ditetapkan dengan keputusan direktur.

(1) Komite merupakan perangkat khusus yang dibentuk untuk tugas tertentu yang berkaitan dengan audit di Rumah Sakit.

(2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungiawab kepada direktur.

(3) Komite mempunyai tugas membantu direktur dalam penyusunan pelayanan profesi, pembinaan etika profesi dan memberikan saran dalam pengembangan profesi.

(4) Komite dapat membentuk sub komite/panitia yang merupakan kelompok kerja.

(5) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan direktur.

(1) Satuan pemeriksaan internal merupakan perangkat internal di Rumah Sakit Umum Kelas D Bukit Kerman yang dibentuk untuk tugas tertentu yang berkaitan dengan audit kinerja.

(2) Satuan pemeriksaan internal berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

(3) Satuan Pemeriksaan Internal mempunyai tugas membatu direktur dalam pemantauan dan pemeriksaanan kinerja kegiatan di UPTD Rumah Sakit Umum Kelas D Bukit Kerman yang mencakup aspek pencapaian hasil program, pertangung jawaban keuangan dan sarana penunjang pelayanan medis/non medis.

(4) Satuan Pemeriksaan Internal dipimpin oleh ketua yang dipilih oleh anggota selanjutnya ditetapkan dengan keputusan direktur.

(1) Rumah sakit dapat membentuk dewan pengawas rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Dewan pengawas rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unit non struktural yang bersifat independen, ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(1) Dalam hal Direktur tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Direktur dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha dan/atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Direktur.

(2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Direktur dapat menunjuk salah seorang dari Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Fungsional Umum dengan memperhatikan kepangkatan untuk mewakili Kepala Subbagian Tata Usaha atau Kepala Seksi.