PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pendamping pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025

(1) BOS Pendamping untuk Biaya Operasi Personalia pada SD di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memenuhi Biaya Operasi Personalia berupa jasa pelayanan pendidikan yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus non aparatur sipil negara.

(2) Biaya Operasi Personalia yang berupa jasa pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pendidik yang berstatus non aparatur sipil negara yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. terdaftar di Dapodik; b. memiliki surat perjanjian kerja; c. berusia minimal 22 tahun dan maksimal 60 tahun; d. memiliki ijazah Pendidikan minimal Strata 1/Diploma 4 Pendidikan guru SD (PGSD), psikologi, atau program studi lain sesuai mata pelajaran yang diajarkan/diampunya, kecuali bagi yang belum memiliki ijazah Pendidikan tersebut, maka yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan bersedia untuk menempuh Pendidikan Strata 1/Diploma 4 atau surat pernyataan sedang menempuh Pendidikan Strata 1/Diploma 4; e. memiliki surat tugas pembagian jam mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu untuk guru kelas dan 18 (delapan belas) jam pelajaran per minggu untuk guru mata pelajaran, dikecualikan untuk Pendidik yang berstatus non aparatur sipil negara pada Sekolah Kecil/sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus disesuaikan dengan analisis kebutuhan Pendidik; f. tidak berstatus sebagai Pendidik Non Aparatur Sipil Negara yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah; g. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/swasta; h. diusulkan kepada kepala Dinas oleh kepala sekolah yang bersangkutan; dan i. melengkapi dokumen persyaratan pencairan anggaran.

(3) Biaya Operasi Personalia yang berupa jasa pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Kependidikan yang berstatus non aparatur sipil negara yang ditugaskan sebagai tenaga administrasi pada sekolah dan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. terdaftar di Dapodik; b. memiliki surat perjanjian kerja; c. diusulkan kepada kepala Dinas oleh kepala sekolah yang bersangkutan; d. berusia minimal 18 tahun dan maksimal 58 tahun; e. memiliki ijazah pendidikan minimal setara SMP/Madrasah Tsanawiyah/sederajat, kecuali bagi yang belum memiliki ijazah pendidikan tersebut, maka yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan bersedia untuk menempuh pendidikan minimal setara SMP/Madrasah Tsanawiyah /sederajat atau surat pernyataan sedang menempuh pendidikan minimal setara SMP/Madrasah Tsanawiyah /sederajat; f. tidak berstatus sebagai Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah; g. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/swasta; dan h. melengkapi dokumen persyaratan pencairan anggaran.

(4) Biaya Operasi Personalia yang berupa jasa pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Kependidikan yang berstatus non aparatur sipil negara yang ditugaskan sebagai tenaga keamanan dan/atau merangkap tenaga kebersihan pada sekolah dan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. terdaftar di Dapodik; b. diusulkan kepada kepala Dinas oleh kepala sekolah yang bersangkutan; c. berusia minimal 18 tahun dan maksimal 58 tahun; d. memiliki ijazah pendidikan minimal setara SD/Madrasah Ibitidaiyah/sederajat, kecuali bagi yang belum memiliki ijazah pendidikan tersebut, maka yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan bersedia untuk menempuh pendidikan minimal setara SD/Madrasah Ibitidaiyah /sederajat atau surat pernyataan sedang menempuh pendidikan minimal setara SD/Madrasah Ibitidaiyah /sederajat; e. memiliki surat perjanjian kerja; f. tidak berstatus sebagai Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah; g. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/swasta; dan h. melengkapi dokumen persyaratan pencairan anggaran.

(5) Biaya Operasi Personalia yang berupa jasa pelayanan pendidikan yang diberikan kepada tenaga administrasi dan tenaga keamanan dan/atau merangkap tenaga kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dengan ketentuan: a. hanya dibayarkan kepada 1 (satu) orang Tenaga Kependidikan yang berstatus non aparatur sipil negara yang ditugaskan sebagai tenaga administrasi sekolah; dan b. hanya dibayarkan kepada 1 (satu) orang Tenaga Kependidikan yang berstatus non aparatur sipil negara yang ditugaskan sebagai tenaga keamanan dan/atau merangkap tenaga kebersihan.

(6) Biaya Operasi Personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberikan untuk 11 (sebelas) bulan.

(7) Ketentuan mengenai berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh kepala Dinas.