PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 — Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Berlaku

Pengundangan: 20 Maret 2025

PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 — Perubahan Kedua at… | Pasal.id

PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 — Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Berlaku

Pengundangan: 20 Maret 2025

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal NOMOR 44 TAHUN 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 TAHUN 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 TAHUN 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

Angka 1

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.605.755.740.373,00 (dua triliun enam ratus lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang bersumber dari: a. pendapatan asli Daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Angka 2

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.968.916.047.000,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus enam belas juta empat puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas: a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.802.096.145.000,00 (satu triliun delapan ratus dua miliar sembilan puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp166.819.902.000,00 (seratus enam puluh enam miliar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua ribu rupiah).

Angka 3

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.716.555.740.373,00 (dua triliun tujuh ratus enam belas miliar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.

Angka 4

Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.069.732.050.288,00 (dua triliun enam puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta lima puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.252.343.441.285,00 (satu triliun dua ratus lima puluh dua miliar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp724.540.078.502,00 (tujuh ratus dua puluh empat miliar lima ratus empat puluh juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp84.783.730.500,00 (delapan puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.064.800.000,00 (delapan miliar enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Angka 5

Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp223.086.604.229,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar delapan puluh enam juta enam ratus empat ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas: a. belanja modal tanah; b. belanja modal peralatan dan mesin; c. belanja modal gedung dan bangunan; d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; e. belanja modal aset tetap lainnya; dan f. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.675.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud Rp90.950.039.980,00 (sembilan puluh miliar sembilan ratus lima puluh juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp91.879.524.650,00 (sembilan puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.112.836.099,00 (dua puluh dua miliar seratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.409.203.500,00 (tiga belas miliar empat ratus sembilan juta dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Angka 6

Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Angka 7

Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Angka 8

Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Angka 9

Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pertanyaan umum

Apa yang diatur dalam PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 — Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025?

PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 — Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah Peraturan Bupati yang mengatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Kapan PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 — Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disahkan?

PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 — Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disahkan pada tahun 2025.

Apakah PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 — Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pernah diubah atau dicabut?

Ya. PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 — Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah diubah oleh: PERBUP Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, PERBUP Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Apa status hukum PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 — Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 saat ini?

PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 — Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 saat ini berstatus Berlaku.

Pasal I

Angka 1

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Angka 2

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Angka 3

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Angka 4

Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.064.800.000,00 (delapan miliar enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Angka 5

Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.675.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud Rp90.950.039.980,00 (sembilan puluh miliar sembilan ratus lima puluh juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Angka 6

Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Angka 7

Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Angka 8

Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Angka 9

Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 — Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 — Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Angka 2

Pasal 5

Angka 3

Pasal 7

Angka 4

Pasal 8

Angka 5

Pasal 9

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Pasal II

Pertanyaan umum

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Angka 2

Pasal 5

Angka 3

Pasal 7

Angka 4

Pasal 8

Angka 5

Pasal 9

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Pasal II

Provenance & Sumber

Riwayat Perubahan

Peraturan Lainnya