PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

Berlaku

Pengundangan: 3 Maret 2025

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Pendelegasian Wewe… | Pasal.id

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

Berlaku

Pengundangan: 3 Maret 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Angka 1

Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

Angka 2

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Angka 3

Bupati adalah Bupati Kebumen.

Angka 4

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang undangan.

Angka 5

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Angka 6

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Angka 7

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Angka 8

Cuti Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

(1) Jenis Cuti PNS terdiri dari: a. Cuti tahunan; b. Cuti besar; c. Cuti sakit; d. Cuti melahirkan; e. Cuti karena alasan penting; f. Cuti bersama; dan g. Cuti di luar tanggungan negara.

(2) Jenis Cuti PPPK terdiri dari: a. Cuti tahunan; b. Cuti sakit; c. Cuti melahirkan; d. Cuti besama; dan e. Cuti pelaksanaan ibadah haji.

Pasal 3

(1) Cuti diberikan oleh PPK,

(2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pemerintah Daerah adalah Bupati.

(3) PPK mendelegasikan wewenang pemberian cuti bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) untuk Cuti tahunan, Cuti besar, Cuti sakit, Cuti melahirkan, Cuti alasan penting yang dijalankan di luar negeri, Cuti pelaksanaan ibadah haji dan Cuti di luar tanggungan negara wewenangnya tetap pada PPK.

Pasal 5

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) apabila berhalangan, maka wewenang memberikan Cuti bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah ditarik ke atas sesuai dengan hierarki.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 TAHUN 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 TAHUN 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 TAHUN 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Angka 1

Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

Angka 2

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Angka 3

Bupati adalah Bupati Kebumen.

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Cuti Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

(1) Jenis Cuti PNS terdiri dari: a. Cuti tahunan; b. Cuti besar; c. Cuti sakit; d. Cuti melahirkan; e. Cuti karena alasan penting; f. Cuti bersama; dan g. Cuti di luar tanggungan negara.

(2) Jenis Cuti PPPK terdiri dari: a. Cuti tahunan; b. Cuti sakit; c. Cuti melahirkan; d. Cuti besama; dan e. Cuti pelaksanaan ibadah haji.

Pasal 3

(1) Cuti diberikan oleh PPK,

(2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pemerintah Daerah adalah Bupati.

Pasal 4

Pasal 5

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) apabila berhalangan, maka wewenang memberikan Cuti bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah ditarik ke atas sesuai dengan hierarki.

Pasal 6

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pertanyaan umum

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya