PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem

(1) Biaya transport dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan terdiri dari: a. biaya transportasi darat; b. biaya taksi; dan c. biaya tiket berdasarkan fasilitas transportasi pergi pulang.

(2) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil /at cost.

(3) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. biaya transportasi darat satu kali jalan dari Tempat Kedudukan di ibu Kota provinsi ke Tempat Tujuan di kabupaten/Kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya; atau b. biaya transportasi darat satu kali jalan antar Kota antar provinsi dari Tempat Kedudukan di ibu Kota provinsi ke Tempat Tujuan di kabupaten/Kota tujuan pada provinsi yang berbeda atau sebaliknya.

(4) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan yaitu: a. biaya taksi keberangkatan: 1. dari kantor Tempat Kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke Tempat Tujuan; dan 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju Tempat Tujuan. b. biaya taksi kepulangan: 1. dari Tempat Tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke Tempat Kedudukan asal; dan 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor Tempat Kedudukan asal.

(5) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

(6) Biaya tiket berdasarkan fasilitas transportasi pergi pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan biaya tiket berdasarkan fasilitas moda transportasi dan jenis kelas angkutan pergi pulang dari bandara/terminal/stasiun/pelabuhan keberangkatan suatu Kota ke bandara/ terminal/stasiun pelabuhan Kota tujuan.

(7) Komponen biaya transportasi darat, biaya taksi, dan biaya tiket berdasarkan fasilitas transportasi pergi pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya tol, biaya bagasi pesawat dan/atau retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

(8) Dalam hal Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan dan kembali ke Tempat Kedudukan dan/atau keberangkatan dari Tempat Kedudukan ke bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun dan kembali ke Tempat Kedudukan mempergunakan kendaraan pribadi, diberikan biaya bahan bakar minyak sebagai pengganti biaya transport maksimal sesuai standar bahan bakar minyak yang berlaku dan/atau dihitung berdasarkan bukti pembelian bahan bakar minyak dengan pertimbangan jenis kendaraan yang digunakan sesuai dengan standar kendaraan dinas dan jarak tempuh yang dibayarkan secara riil/at cost dengan melampirkan bukti transaksi/pengeluaran yang sah.

(9) Dalam hal Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan dinas dan telah mendapatkan biaya bahan bakar minyak operasional rutin, maka tidak diberikan biaya transport.

(1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan, Pelaksana Perjalanan Dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pejabat penerbit SPT dan PA/KPA sebagai penanggung jawab anggaran.

(2) Pertanggungjawaban kepada pejabat penerbit SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas kepada Pemberi Tugas.

(3) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen berupa: a. SPT yang sah dari Pejabat Yang Berwenang; b. SPD yang telah ditandatangani oleh pelaksana Perjalanan Dinas dan pengesahan pada kolom keberangkatan dari Tempat Kedudukan/tempat berada dan tiba kembali yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang yang menerbitkan SPT serta Pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas; c. bukti tiket, boarding pass pesawat/kapal air/kereta/bus, bukti biaya masuk/retribusi/airport tax bandar udara/pelabuhan/stasiun kereta/terminal bus pergi pulang, dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya yang berkaitan dengan biaya transportasi; d. bukti pembayaran uang harian dan uang representasi cukup dengan lampiran tanda terima yang mencantumkan seluruh pembiayaan yang diketahui oleh PA/KPA; e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota, berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya; f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya dan/atau surat pernyataan tidak menggunakan biaya penginapan oleh pelaksana Perjalanan Dinas; g. daftar pengeluaran riil dan Perhitungan Rampung; h. tagihan KKPD; i. bukti-bukti lain yang ditentukan dalam hal terjadi pembatalan, penggunaan fasiltias melebihi standar, dan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT; dan j. laporan Perjalanan Dinas yang ditandatangani pelaksana Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/ foto kegiatan.

(4) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf f, tidak diperoleh/hilang/rusak/mengalami musibah/pencurian/kondisi tertentu lainnya sehingga bukti pengeluaran Riil sulit diperoleh dan/atau tempat menginap lainnya tidak dapat mengeluarkan kuitansi, maka pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas jabatan dapat menggunakan daftar pengeluaran riil dengan menyatakan bahwa daftar pengeluaran dimaksud adalah pengganti bukti pengeluaran yang hilang/rusak dan/atau yang sulit diperoleh, yang disetujui oleh PA/KPA.