PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025

(1) Perhitungan besaran ADD Tahun Anggaran 2025 mempertimbangkan: a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; b. tunjangan BPD; c. insentif ketua RT/RW; dan d. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan Indeks Kesulitan Geografis Desa.

(2) Besaran ADD untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan: a. Alokasi Pokok; b. Alokasi Dasar; c. Alokasi Kinerja; dan d. Alokasi Formula.

(3) Besaran ADD setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam APB Desa sebagai sumber pendapatan Desa.

(1) Alokasi Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diberikan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa beserta perangkat desa, tunjangan BPD, insentif ketua RT/RW.

(2) Alokasi Pokok untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa beserta perangkat desa, tunjangan BPD, insentif ketua RT/RW diberikan kepada Desa berdasarkan jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa, jumlah BPD serta jumlah RT/RW masing-masing Desa.

(1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, diperoleh dari 2,76 % (dua koma tujuh puluh enam persen) besaran Pagu ADD setelah dikurangi Alokasi Pokok diberikan kepada Desa yang memiliki kinerja baik.

(2) Penilaian kinerja baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut; 1. Desa yang berstatus Mandiri sebelum Tahun 2024 mendapat alokasi sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) per desa; dan 2. Desa yang baru mendapatkan status Mandiri pada Tahun 2024 mendapat alokasi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per desa. b. Prestasi yang diperoleh Desa berskala provinsi maupun nasional seperti juara lomba Desa, lomba gelar Teknologi Tepat Guna (TTG), lomba Posyandu mendapat alokasi sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) per desa; dan c. Inovasi yang dilakukan oleh Desa yang berdampak besar bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan di Desa, serta pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi oleh Pemerintah Desa bekerja sama dengan instansi lain yang diakui secara formal sesuai ketentuan perundang-undangan mendapat alokasi sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) per desa.

(1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diperoleh dari 19,14 % (sembilan belas koma empat belas persen) besaran pagu ADD setelah dikurangi Alokasi Pokok.

(2) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing desa dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa serta Indeks Kesulitan Geografis Desa.

(3) Besaran Alokasi Formula setiap Desa dihitung dengan bobot dan data perhitungan: a. 40% (empat puluh persen) untuk jumlah penduduk desa; b. 15% (lima belas persen) untuk angka kemiskinan desa; c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah desa; dan d. 25% (dua puluh lima persen) untuk Indeks Kesulitan Geografis Desa.

(4) Indikator jumlah penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bersumber dari Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Semester I Tahun 2024.

(5) Indikator angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bersumber dari DTKS Dinas Sosial Kabupaten Kapuas.

(6) Indikator luas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bersumber dari Data luas wilayah Desa yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas.

(7) Indikator Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d bersumber dari Data Indeks Kesulitan Geografis yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas.

(1) Besaran ADD setiap Desa dihitung berdasarkan Alokasi Pokok, Alokasi Dasar, Alokasi Kinerja dan Alokasi Formula setiap Desa.

(2) Besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan cara: W = AP + AD + AK + AF Keterangan: W: ADD setiap Desa. AP: Alokasi Pokok. AD: Alokasi Dasar. AK: Alokasi Kinerja. AF: Alokasi Formula.

(3) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut: AF = {(0,40 x Z1) + (0,15 x Z2) + (0,20 x Z3) + (0,25 x Z4)} x AF Kab Keterangan: AF = Alokasi Formula setiap Desa. Z1 = rasio jumlah penduduk desa terhadap total jumlah penduduk desa se-kabupaten. Z2 = rasio jumlah penduduk miskin desa terhadap jumlah penduduk miskin desa se-kabupaten. Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa se-kabupaten. Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap desa terhadap total Indeks Kesulitan Geografis desa se-kabupaten. AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten.

(1) Kepala Desa dan perangkat Desa beserta keluarganya wajib didaftarkan sebagai peserta program jaminan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

(2) Pendaftaran sebagai peserta program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.

(3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dalam APBDesa belanja iuran BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD wajib didaftarkan sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendaftaran sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

(3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dalam APBDesa belanja iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD.

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan: a. laporan keuangan, terdiri atas: 1. laporan realisasi APB Desa; dan 2. catatan atas laporan keuangan. b. laporan realisasi kegiatan; dan c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

(1) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 8 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten terdiri atas unsur: a. Sekretariat Daerah; b. Inspektorat Daerah; c. BKAD; d. DPMD; e. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; f. Dinas Kesehatan; dan g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

(3) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut: a. melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD dan DD; b. membantu Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan untuk memberikan pelatihan /orientasi kepada Tim Pelaksana di tingkat Desa; c. menentukan besarnya ADD yang diterima masing-masing Desa; d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dan DD bersama dengan Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan; dan e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan kepada Inspektorat Daerah.

(1) Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan seb agaimana dimaksud dalam Pasal 1 8 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

(2) Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan terdiri atas: a. Camat sebagai Penanggung Jawab; b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua Tim; c. Kasi/Kaur Kecamatan sebagai anggota. d. Pendamping Desa (PD) sebagai anggota; dan e. Pendamping Lokal Desa (PLD) sebagai anggota.

(3) Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut: a. Melaksanakan sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD/DD; b. Membina dan memfasilitasi musyawarah rencana pembangunan desa; c. Membantu Camat melakukan evaluasi Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dan RPD ADD/DD beserta kelengkapan dokumen lainnya terkait kepatutan dan kelayakan penggunaan anggaran, standar harga, standar biaya, kode rekening untuk selanjutnya sebagai bahan penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan ADD/DD; e. Melakukan pendampingan teknis administratif dalam mengelola ADD/DD dan tata cara penyusunan pelaporan dan pertanggungjawabannya; f. Melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan penyaluran ADD/Dana Desa; g. Melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban ADD/ Dana Desa; h. Memverifikasi kebenaran data realisasi keluarga penerima manfaat BLT Desa; i. Membantu upaya penyelesaian permasalahan pengelolaan ADD/DD; j. Menilai Desa layak salur/tidak layak salur atas usulan penyaluran ADD/ Dana Desa; k. Menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada Camat untuk desa layak salur/tidak layak salur berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi di lapangan dan hasil verifikasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa; dan l. Memberikan laporan pengelolaan ADD/DD kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.