PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 — Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi umum, evaluasi pelayanan publik, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, merencanakan, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi aset/barang milik daerah, program/kegiatan, dan pengembangan di bidang urusan umum, penataan ruang, dan kebersihan serta pembinaan organisasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan aset, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga; b. penyelenggaraan kebijakan administrasi umum; c. pembinaan, pengkoordinasian,pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Subbagian; d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Subbagian; e. pengevaluasian penyelenggaraan pelayanan publik; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas:

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas: a. merencanakan operasional pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat DPUPR berdasarkan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik dan lancar; b. membagi dan mendistribusikan tugas kepada kepala Subbagian dan pelaksana berdasarkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugasnya agar tugas dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu; c. memberikan petunjuk dan membina teknis operasional pelaksanaan tugas kepada kepala Subbagian dan pelaksana secara lisan maupun tertulis sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan rencana, prosedur dan ketentuan yang berlaku; d. menyelia (melakukan supervisi/pengawasan) pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPUPR berdasarkan peraturan dan pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku sehingga pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan tidak menyalahi aturan yang ada; e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPUPR ke instansi terkait berdasarkan disposisi Pimpinan sehingga didapatkan kejelasan prosedur, sistem dan tata kerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku; f. mengatur urusan tata usaha, keuangan, aset, perencanaan dan pengendalian serta pembinaan kepegawaian dinas berdasarkan peraturan dan pedoman yang berlaku sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan untuk mendapatkan pertimbangan, saran dan petunjuk dari pimpinan; g. melaksanakan inventarisasi semua barang bergerak dan tidak bergerak milik dinas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tata aturan yang ada; h. memberi petunjuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban pada lingkungan Dinas berdasarkan diposisi pimpinan sehingga didapatkan kejelasan prosedur, sistem dan tata kerja yang sesuai dengan peraturanyang berlaku; i. menyusun nota pertimbangan, saran dan telaah terkait pelaksanaan kegiatan dan tugas Sekretariat DPUPR berdasarkan peraturan dan pedoman yang berlaku sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan untuk mendapatkan pertimbangan, saran dan petunjuk dari pimpinan; j. memberikan pelayanan koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan tugas Sekretariat DPUPR kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku sehingga didapatkaninformasi yang akurat dan tepat; k. mengevaluasi pelaksanaan tugas kepala Subbagian dan fungsional berdasarkan laporan pelaksanaan tugas agar dapat dilakukan pemberian umpan balik/ feedback dan pembenahan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih baik di waktu yang akan datang; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan berdasarkan disposisi dan petunjuk dari pimpinan agar pelaksanaan tugas terlaksanadengan baik.

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan surat menyurat, urusan kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, perpustakaan dan organisasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan; b. penyiapan dan penerapan pedoman administrasi surat menyurat dan kearsipan; c. pengurusan surat menyurat dan kearsipan; d. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembanganpegawai, formasi pegawai; e. penyiapan bahan pengusulan pengangkatan PNS,mutasi, kenaikan pangkat, promosi dan mutasi jabatan, kenaikan gaji berkala, cuti pegawai; f. penyiapan bahan pengusulan dan penyelenggaraan Diklat PNS; g. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan; h. penyelenggaraan absensi pegawai; i. penyiapan bahan analisis jabatan j. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan k. penyiapan bahan pembinaan PNS; l. penyiapan bahan penggajian PNS dan tenaga kontrak; m. penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas; n. penyelenggara urusan tata usaha; o. penyiapan barang, penyelenggaraan dan pengurusan kehumasan dan publikasi; dan p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengantugasnya.

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas: a. merencanakan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja DPUPR sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar terwujudnya keserasian dan kesesuaian pelaksanaan tugas sesuai dengan sasaran strategis dinas; b. membagi tugas, membimbing dan membina pelaksana sesuai dengan rencana kerja dan pedoman pelaksanaan tugas agar tugas – tugas dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu; c. melaksanakan administrasi ketatausahaan di lingkungan DPUPR sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada sehingga terlaksananya tertib administrasi ketatausahaan; d. melaksanakan administrasi kepegawaian di lingkungan DPUPR sesuai dengan petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku sehingga terfasilitasinya kebutuhan pelayanan administrasi kepegawaian bagi pegawai yang bekerja di lingkungan DPUPR; e. melaksanakan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan Dinas, kearsipan, mengelola perpustakaan dan keprotokoleran sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada sehingga terlaksana dengan baik; f. melaksanakan penyusunan konsep dokumen analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan DPUPR sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga didapatkan data dan informasi tentang jabatan, beban kerja dan kelas jabatan yang baik, sesuai bobot dan tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi serta dapat dipertanggungjawabkan; g. melaksanakan penyelenggaraan dan pengurusan kehumasan serta publikasi sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada sehingga terlaksana dengan baik; h. mengevaluasi pelaksanaan tugas fungsional berdasarkan laporan pelaksanaan tugas agar dapat dilakukan pemberian umpan balik/ feedback dan pembenahan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih baik di waktu yang akan datang; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan berdasarkan disposisi dan petunjuk dari pimpinan agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik.

(1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan pertanggungjawaban administrasi keuangan, Pengelolaan Aset/barang milik daerah, bimbingan dan pembinaan serta pengawasan Bendaharawan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, penyiapan, pengkajian, pengolahan bahan dan data dalam rangka penyusunan perencanaan program dan anggaran; b. pengumpulan, penyiapan, pengkajian dan pengolahan bahan serta data dalam rangka pemantauan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program anggaran; c. pengumpulan, penyiapan, pengkajian dan pengolahan bahan serta data dalam rangka evaluasi pelaksanaan program anggaran; d. pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang berhubungan dengan perencanaan, kinerja dan evaluasi pengguna anggaran; e. pelaksanaan penyusunan konsep Indikator Kinerja Utama (IKU), penetapan kinerja, LKPJ/LPPD, data pendukung untuk EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah); f. pembinaan pengelolaan administrasi keuangan, penyelenggaraan pembukuan pelaksanaan anggaran pengeluaran dan penerimaan serta pelaporan akuntansi keuangan; g. penerbitan surat perintah membayar dan verifikasi pertanggungjawab anggaran pembangunan dan rutin; h. penyelenggaraan pembukuan pelaksanaan anggaran pengeluaran dan penerimaan; i. penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah; j. pembinaan dan membimbing bendahara; k. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan aset/sarana serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan pemusnahan; l. pengusulan penghapusan barang milik daerah kepada Pengelola BarangMilik Daerah; m. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai uraian tugas: a. merencanakan kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sesuai dengan rencana kerja DPUPR sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar terwujudnya keserasian dan kesesuaian pelaksanaan tugas sesuai dengan sasaran strategis dinas; b. mengumpulkan, menyiapkan, mengkaji, dan mengolah bahan dan data dalam rangka penyusunan perencanaan program dan anggaran; c. membagi tugas, membimbing dan membina pelaksana sesuai dengan rencana kerja dan pedoman pelaksanaan tugas agar tugas dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu; d. melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang berhubungan dengan perencanaan, kinerja dan evaluasi penggunaan anggaran; e. melaksanakan penyusunan konsep Indikator Kinerja Utama (IKU), penetapan Kinerja, LKPJ/LPPD, data pendukung untuk EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah); f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku agar terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan; g. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan penyelenggaraan pembukuan anggaran serta pengarsipan pelaksanaan pengeluaran dan penerimaan di lingkungan DPUPR sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada sehingga tercipta tertib administrasi keuangan; h. melaksanakan verifikasi pencairan dana, baik LS maupun GU sesuai peraturan, pedoman dan prosedur yang ada sehingga didapatkan laporan yang rapi, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan; i. melaksanakan pembinaan ketatausahaan keuangan dan perbendaharaan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku agar tercipta tertib administrasi keuangan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; j. mengurus perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada sehingga dapat dipertanggungjawabkan; k. melaksanakan penyusunan konsep laporan keuangan DPUPR sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada sehingga didapatkan laporan yang rapi, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan; l. melaksanakan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik Negara/daerah sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada sehingga dapat dipertanggungjawabkan; m. melaksanakan administrasi, penatausahaan barang, pengelolaan barang, perlengkapan dan aset di lingkungan DPUPR sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada sehingga terlaksananya tertib administrasi; n. mengevaluasi pelaksanaan tugas fungsional berdasarkan laporan pelaksanaan tugas agar dapat dilakukan pemberian umpan o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan berdasarkan disposisi dan petunjuk dari pimpinan agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik.

(1) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang menjadi urusanpemerintah daerah kabupaten; b. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten; c. penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten; d. pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a. melakukan penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelollan sumber daya air pada wilayah sungai yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten; b. melakukan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang menjadi urusanpemerintah daerah kabupaten; c. melakukan penyusuan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten; d. melakukan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten; e. melakukan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan/penerapaan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaansumber daya air; dan f. melakukan tugas lain yang diberikab oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

(1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Marga mempunyai fungsi: a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan bahan kegiatan dan perencanaan program dan kegiatan di bidang Bina Marga; b. pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait; c. pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, peralatan, dan pengujian; d. pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan; e. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, jalan dan jembatan serta leger jalan; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan bahan kegiatan dan perencanaan program dan kegiatan di bidang bina marga; b. melakukan pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknis jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait; c. melakukan pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, peralatan, dan pengujian; d. melakukan pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan; e. melakukan pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, jalan dan jembatan serta leger jalan; dan f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, Infrastruktur pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan sistem drainase serta pengembangan insfrastruktur sistem air limbah domestik, dan persampahan dalam daerah kabupaten.

(2) Untuk melakasanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi: a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan bahan kegiatan dan perencanaan program dan kegiatan di bidang cipta karya; b. pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten Kapuas melalui aplikasi SIMBG termasuk rekomendasi dan perhitungan indeks retribusi dan biaya retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; c. pelaksanaan pengembangan insfrastruktur sistem drainase yang terhubung dengan sungai dalam daerah kabupaten; d. pelaksanaan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten; e. pelaksanaan pengembangan Infrastruktur SPAM di daerah kabupaten; f. pelaksanaan pengembangan insfrastruktur sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten; g. pelaksanaan perhitungan analisa perawatan bangunan gedung dan analisa kebutuhan biaya pembangunan bangunan gedung negara berdasarkan surat permohonan dari instansi lain; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan bahan kegiatan dan perencanaan program dan kegiatan di bidang cipta karya; b. melakukan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah Kabupaten Kapuas melalui aplikasi SIMBG termasuk rekomendasi dan perhitungan indeks retribusi dan biaya retribusi persetujuan bangunan gedung; c. melakukan pengembangan infrastruktur sistem drainase yang terhubung dengan sungai dalam daerah kabupaten; d. melakukan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten; e. melakukan pengembangan sistem infrastruktur SPAM di daerah kabupaten; f. melakukan pengembangan infrastruktur sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten; g. melakukan perhitungan analisa perawatan bangunan gedung dan analisa kebutuhan biaya pembangunan bangunan gedung negara berdasarkansurat permohonan dari instansi lain; dan h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang; b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pembinaan penataanruang; c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang; d. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pemanfaatan ruang; e. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pengendalian pemanfaatan ruang; f. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pengawasan ruang; g. pelaksanaan penyiapan bahan dan fasilitas kerjasama penataanruang; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan kebijakan teknis pengaturan penataan ruang melalui penyusunan dan penetapan pedoman yang memuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) bidang penataan ruang; b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pembinaan penataan ruang melalui peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang serta peningkatan peran masyarakat dalam penyeenggaraan penataan ruang; c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan kebijakan teknis perencanaan tata ruang melalui rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang; d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan kebiajkan teknis pemanfataan ruang melalui pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang; e. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan kebijakan teknis pengendalian pemanfaatan ruang melalui penialian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan pernyataan mandiri pelaku, penilaian perwujudan RTR, pemberian insentif dan disinsetif, pengenaan sanksi, dan penyelesaian sengketa penataan ruang; f. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan kebijakan teknis pengawasan ruang melalui pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja penataan ruang; g. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Konstruksi, penyelenggaraan pelatihan, sistem informasi, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Konstruksi mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi di wilayah kabupaten; b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten; c. Penyelenggaraan penerbitan perizinan berusaha bidang jasa konstruksi seusai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah kabupaten; e. Pelaksanaan kebijakan pembinaan berupa penyebarluasan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi; f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi jasa konstruksi di wilayah kabupaten; g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a. menyelanggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi di wilayah kabupaten; b. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten; c. menyelenggarakan penerbitan perizinan berusaha bidang jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah kabupaten; e. melaksanakan kebijakan pembinaan beruoa penyebarluasan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi; f. melaksanakan monitoring dan evaluasi jasa konstruksi di wilayah kabupaten; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dang fungsinya

(1) Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja.

(2) Nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan DPUPR ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.

(6) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di lingkungan DPUPR dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuanperaturan perundang-undangan.

(7) Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan DPUPR dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(8) Uraian tugas Jabatan pelaksana di lingkungan DPUPR ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

(9) Pengangkatan dan Pemindahan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan memperhatikan formasi jabatan yang dituangkan dalam Peta Jabatan Perangkat Daerah.

(1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.

(2) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi lain, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjukkepada bawahan.

(4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi lain dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan dan/atau pelaksana pada masing-masing satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabataneselon II.b.

(2) Sekretaris merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III.a.

(3) Kepala bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III.b.

(4) Kepala subbagian, dan kepala unit pelaksana teknis daerah kelas A merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IV.a.

(5) Kepala unit pelaksana teknis daerah kelas B, Kepala subbagian pada unit pelaksana teknis daerah kelas A merupakan jabatan pengawas atau jabataneselon IV.b.