PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah

(1) Penerima Kurda terdiri dari: a. usaha mikro dan kecil; b. usaha produktif bidang pertanian, peternakan dan perikanan; c. anggota kelompok usaha.

(2) Penerima Kurda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki usaha produktif dan layak; b. memiliki surat izin usaha yang diterbitkan perangkat daerah teknis yang membidangi dan/atau surat izin usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. penduduk Kabupaten Jombang yang dibuktikan dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik; d. bertempat usaha di Kabupaten Jombang; e. memiliki Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Kelurahan setempat bagi pelaku usaha pemula yang tidak memiliki surat izin usaha; f. memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit dari Ketua Kelompok Usaha bagi anggota kelompok usaha; g. memiliki NPWP bagi Penerima KURDA dengan plafon Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke atas; dan h. tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat dari Penyalur Kredit Usaha Rakyat yang lain dan/atau Dana Bergulir.

(1) Syarat untuk menerima Kurda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemohon mengajukan Surat Pemohonan Kredit kepada PT. BPR Bank Jombang (Perseroda) dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diproses sesuai dengan Standar Operasional Prosedur PT. BPR Bank Jombang (Perseroda).

(1) Kurda diberikan kepada Penerima Kurda dengan plafon maksimal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per debitur.

(2) Suku Bunga Kurda sebesar 11 % (sebelas persen) dengan rincian sebagai berikut: a. suku bunga sebesar 3 % (tiga persen) dibebankan kepada debitur flat rate pertahun; dan b. suku bunga sebesar 8 % (delapan persen) dibebankan kepada Pemerintah Daerah flat rate pertahun dalam bentuk subsidi bunga.

(3) Kurda hanya digunakan untuk subsidi bunga bank, apabila terdapat provisi dan biaya administrasi bank maka dapat dibebankan kepada Debitur.

(4) Premi asuransi dibebankan kepada PT. BPR Bank Jombang (Perseroda).

(5) Jangka waktu Kurda paling lama 3 (tiga) tahun.

(6) Skema pembayaran angsuran Kurda dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni: a. Pola Angsuran, yaitu pembayaran angsuran pokok dan bunga setiap bulan sampai dengan kredit lunas; atau b. Pola Musiman, yaitu pembayaran angsuran bunga setiap bulan dan pembayaran pokok pinjaman pada saat jatuh tempo.

(7) Skema pembayaran angsuran Kurda sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kredit antara Penerima Kurda dan PT. BPR Bank Jombang (Perseroda) dengan memperhatikan kebutuhan pembiayaan.

(1) Agunan Kurda terdiri atas: a. Agunan Pokok; dan b. Agunan Tambahan.

(2) Agunan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa usaha atau obyek yang akan dibiayai Kurda.

(3) Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. berupa: a. Sertifikat Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; b. Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor; dan/atau c. surat berharga lainnya.

(4) Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diwajibkan bagi Kurda dengan maksimal plafon kredit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(1) Subsidi bunga diberikan melalui skema kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan PT. BPR Bank Jombang (Perseroda) yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

(2) Pemerintah Daerah dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang membidangi.

(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat; a. identitas para pihak; b. hak dan kewajiban para pihak; dan c. sanksi atas pelanggaran hak dan kewajiban para pihak.

(1) Pemerintah Daerah memberikan subsidi bunga Kurda untuk mendukung pelaksanaan program Kurda dan meringankan beban penerima Kurda.

(2) Subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan kepada PT. BPR Bank Jombang (Perseroda), setelah adanya pengajuan tagihan pembayaran subsidi bunga oleh PT. BPR Bank Jombang (Perseroda) kepada Pemerintah Daerah.

(3) PT. BPR Bank Jombang (Perseroda) mengajukan tagihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui surat permohonan pembayaran subsidi bunga Kurda dan rincian tagihan subsidi bunga Kurda.

(4) Pembayaran subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai beban subsidi bunga tahun berjalan.

(5) Pengajuan tagihan pembayaran subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk tahun pertama dengan persyaratan: 1. diajukan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya; dan 2. disertai dokumen pendukung yang terdiri atas: a) rekapitulasi realisasi KURDA; b) rekapitulasi perhitungan subsidi bunga KURDA. b. Untuk tahun berikutnya Pemerintah Daerah dapat menganggarkan untuk Kebutuhan Subsidi Bunga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(6) Pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang membidangi.

(7) Dalam hal tanggal pengajuan tagihan pembayaran subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 1 jatuh pada hari libur, maka pengajuan tagihan pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

(8) Kebenaran data dalam dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan tanggung jawab PT. BPR Bank Jombang (Perseroda).

(1) Dalam hal terdapat penerima Kurda yang meninggal dunia, pelunasan sebelum jangka waktu kredit berakhir, dan/atau kredit macet, maka sisa pembayaran subsidi bunga dikembalikan ke Rekening Kas Daerah.

(2) Pengembalian sisa subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan: a. untuk debitur yang meninggal dunia dilakukan pada bulan berikutnya; b. untuk debitur yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo dan/atau kredit macet dilakukan paling lambat pada bulan berikutnya setelah terjadi pelunasan dan/atau sesuai ketentuan dinyatakan kredit macet.

(3) Apabila terdapat penerima KURDA yang ingin melakukan restrukturisasi, maka selisih perhitungan bunga menjadi tanggung jawab PT. BPR Bank Jombang (Perseroda).

(4) Mekanisme pengembalian subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang membidangi dengan PT. BPR Bank Jombang (Perseroda).