PERBUP Nomor 13 Tahun 2025 — Pos Pelayanan Terpadu

(1) Tugas Posyandu dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi dukungan: a. pendidikan anak usia dini; b. identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan Desa; c. penguatan pemanfaatan literasi digital; dan d. identifikasi penyediaan alat peraga edukasi.

(2) Tugas Posyandu dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi dukungan: a. penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia; b. penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia; c. deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, Asia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia; d. rujukan ke unit kesehatan Desa/Kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut Asia yang memiliki risiko masalah kesehatan; e. kunjungan rumah/keluarga untuk memantau kesehatan masyarakat; f. pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberculosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan g. penjangkauan akses yang terdiri atas: 1) imunisasi; 2) vitamin A; dan 3) tablet tambah darah, di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tugas Posyandu dalam pekerjaan umum sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi dukungan: a. edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di desa; b. identifikasi dan pemeliharaan embung air baku; c. pemeliharaan jaringan air pedesaan; d. identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan e. identifikasi kebutuhan pembangunan jalan Desa.

(4) Tugas Posyandu dalam bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d yakni dukungan: a. identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan b. komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan perkarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan; dan c. pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.

(5) Tugas Posyandu dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi dukungan: a. penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana; c. pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini; d. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan e. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.

(6) Tugas Posyandu dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f meliputi dukungan: a. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial; b. identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan c. memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dengan memenuhi persyaratan: a. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan Masyarakat Desa/Kelurahan; b. memiliki kepengurusan yang tetap; c. memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap; dan d. tidak berafiliasi kepada partai politik.

(2) Sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan aset Desa/Kelurahan.

(3) Dalam hal Pemerintah Desa/Kelurahan tidak memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan fasilitas lainnya.

(1) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), meliputi: a. Fasilitasi dukungan kebijakan di tingkat kabupaten; b. Fasilitasi dukungan pelaksanaan kebijakan di tingkat kabupaten; c. Pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan; dan d. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia di tingkat kabupaten.

(2) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), berlaku mutatis mutandis terhadap pembinaan oleh camat, dan kepala Desa/lurah.

(1) Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa wajib menganggarkan dana untuk mendukung penyelenggaraan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dan huruf d sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendanai program/kegiatan/subkegiatan Posyandu dan insentif kader.