PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu

Berlaku

Pengundangan: 21 Mei 2025

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Pola Karier Pegawa… | Pasal.id

BAB III

RUANG LINGKUP POLA KARIER

Pasal 3

Ruang Lingkup Pola Karier PNS meliputi: a. J enis Jabatan; b. Profil PNS; c. Standar Kompetensi ASN; dan d. Jalur Karier.

Pasal 4

Jenis Jabatan yang ditetapkan dalam Pola Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu: a. Jabatan Manajerial, terdiri atas: 1. JPTP; 2. Jabatan administrator; dan 3. Jabatan pengawas. b. Jabatan Nonmanajerial, terdiri atas: 1. JF; 2. Jabatan pelaksana.

Pasal 5

Profil PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan kumpulan informasi kepegawaian dari setiap PNS yang terdiri atas: a. data personal; b. kualifikasi pendidikan; c. rekam jejak Jabatan; d. kompetensi; e. riwayat pengembangan; f. riwayat hasil penilaian kinerja; g. pendidikan dan pelatihan; h. usia; dan i. informasi kepegawaian lainnya.

Pasal 6

Standar Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari: a. nama jabatan; b. uraian jabatan; c. kode jabatan; d. pangkat/kelas jabatan; e. Kompetensi Teknis; f. Kompetensi Manajerial; g. Kompetensi Sosial Kultural; dan h. ukuran kinerja jabatan.

Pasal 7

(1) Jalur Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah lintasan posisi Jabatan yang dapat dilalui oleh PNS baik pada jenjang Jabatan yang setara maupun jenjang Jabatan yang lebih tinggi.

(2) Pola Karier PNS dapat berbentuk: a. horizontal, di dalam satu kelompok maupun antar kelompok JA, JF, atau JPTP; b. vertikal, di dalam satu kelompok JA, JF, atau JPTP; dan c. diagonal, antar kelompok JA, JF, atau JPTP.

Pasal 8

(1) Pola Karier horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara dilakukan melalui mutasi, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok JA, JF, atau JPTP.

(2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan: a. antar Perangkat Daerah Kabupaten; dan b. antar unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten, untuk paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

(3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 9

(1) PPTP dapat berpindah secara horizontal ke dalam JPT P lainnya sesuai dengan persyaratan Jabatan.

(2) Mekanisme perpindahan antar JPT P dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 10

PPTP dapat berpindah secara horizontal ke dalam JF Ahli Utama s esuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 11

(1) JF dapat berpindah ke JF lain dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat Jabatan.

(2) Perpindahan JF ke JF lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenjang Jabatan dan angka kredit yang setara.

(3) Perpindahan JF ke JF lain yang setara dapat dilakukan dalam satu atau lintas rumpun/klasifikasi JF.

(4) Perpindahan JF ke JF lain yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan melalui uji kompetensi.

(5) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Instansi Pembina JF.

Pasal 12

(1) JF dapat berpindah ke JA sesuai jenjang Jabatan, kualifikasi, kompetensi, dan syarat Jabatan.

(2) JF Ahli Utama dapat berpindah secara horizontal ke dalam JPT P sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 13

(1) Perpindahan Karier horizontal bagi JA ke JF yaitu: a. administrator dapat berpindah secara horizontal ke Fungsional Ahli Madya; atau b. pengawas dapat berpindah secara horizontal ke Fungsional Ahli Muda.

(2) Dalam hal kondisi tertentu perpindahan Karier dapat dilakukan melalui mekanisme penyetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 14

JA dapat berpindah ke JA lain yang setara sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat Jabatan.

Pasal 15

(1) Pola Karier Vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi dilakukan melalui promosi.

(2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bagi: a. JA dalam satu kelompok JA; b. JF dalam satu kelompok JF kategori keterampilan atau JF kategori keahlian; dan c. JPT P dalam satu kelompok JPT P.

Pasal 16

(1) Promosi dalam JA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan kelompok rencana suksesi atau melalui seleksi internal.

(2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi: a. Jabatan Pengawas ke Jabatan Administrator; atau b. Jabatan Pelaksana ke Jabatan Pengawas.

(3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

Pasal 17

(1) Promosi dalam kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal kenaikan jenjang JF, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

(2) Dalam hal kenaikan jenjang Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Fungsional dapat berpindah dari jenjang paling rendah sampai dengan jenjang paling tinggi dalam satu kategori JF nya.

(3) Pejabat Fungsional dapat berpindah ke kategori keterampilan keahlian dalam satu rumpun/klasifikasi JF yang memiliki tugas dan fungsi yang sama.

Pasal 18

(1) Promosi ke dalam JPT P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan melalui rencana suksesi, seleksi terbuka atau berdasarkan ketentuan Sistem Merit dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

(2) PPTP pada Pemerintah Daerah dapat berpindah secara vertikal ke dalam JPT Madya pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.

(3) Rencana suksesi, seleksi terbuka, dan ketentuan Sistem Merit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 19

(1) Pola Karier Diagonal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi tidak berdasarkan garis lini, melalui promosi atau mekanisme pengangkatan dalam JF.

(2) Perpindahan Karier diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi: a. JA ke JF; b. JF ke JA; atau c. JA atau JF Ahli Madya ke dalam JPT P.

Pasal 20

(1) Perpindahan Karier diagonal bagi JA ke JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a yaitu: a. Administrator dapat berpindah secara diagonal ke Fungsional Ahli Utama; b. Pengawas dapat berpindah secara diagonal ke Fungsional Ahli Madya; atau c. Pelaksana dapat berpindah dalam bentuk diagonal ke Fungsional kategori keterampilan.

(2) Perpindahan Karier diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perpindahan, penyesuaian/ inpassing atau promosi dalam JF, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 21

(1) Perpindahan Karier diagonal bagi JF ke JA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b yaitu: a. JF kategori keterampilan atau JF Ahli Pertama dapat berpindah secara diagonal ke Jabatan Pengawas; atau b. JF Ahli Muda dapat berpindah secara diagonal ke Jabatan Administrator.

(2) Perpindahan Karier diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme penugasan pada Jabatan di luar JF, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 22

Perpindahan Karier diagonal JA atau JF Ahli Madya ke dalam JPT P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui promosi secara seleksi terbuka, sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan, dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, persyaratan Jabatan, dan kebutuhan organisasi.

Pasal 23

Alur Pola Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

RENCANA PENGEMBANGAN KARIER

Pasal 24

(1) PyB menyusun rencana pengembangan Karier dengan memperhatikan: a. urutan Karier yang berkesinambungan kecuali dari JF ke JPT P atau Jabatan Administrator; dan b. tugas serumpun, kompetensi yang berkaitan, dan kualifikasi pendidikan yang diperlukan.

(2) Dalam penyusunan rencana pengembangan Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PyB dapat membentuk tim.

(3) Rencana pengembangan Karier Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.

Pasal 25

(1) Penyusunan rencana Pola Karier meliputi rencana Pola Karier untuk: a. JPT P; b. JA; dan c. JF.

(2) Rencana Pola Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah, komposisi, distribusi calon pemegang Jabatan, dan jangka waktu melintasi alur Karier/Jabatan, dengan memperhatikan hal sebagai berikut: a. Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural, dan Kompetensi Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; b. komposisi dalam pembinaan Karier harus seimbang untuk seluruh calon peserta seleksi, dalam arti bagi setiap 1 (satu) Jabatan yang akan diisi, para calon harus memiliki syarat kompetensi, kualifikasi, dan kinerja; dan c. distribusi calon pemegang Jabatan harus merata dalam arti tidak terlalu banyak untuk Jabatan tertentu dan terlalu sedikit untuk Jabatan lainnya.

Pasal 26

Perencanaan Pola Karier untuk JPTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dilakukan melalui rencana suksesi, seleksi terbuka atau berdasarkan ketentuan Sistem Merit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 27

(1) Perencanaan Pola Karier untuk JA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dilakukan melalui seleksi, rotasi, mutasi, dan promosi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam perencanaan Pola Karier untuk JA, perlu memproyeksikan jangka waktu paling kurang PNS harus dipromosikan, tanpa mengurangi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Perencanaan Pola Karier untuk JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c dilakukan pengangkatan pertama, perpindahan Jabatan, penyesuaian/inpassing, dan promosi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pola Karier untuk JF ditetapkan dalam jenjang Jabatan berdasarkan pencapaian angka kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Penyusunan Rencana Pengembangan Karier paling sedikit meliputi unsur Pola Karier, yaitu: a. jenis, rumpun/klasifikasi, dan profil Jabatan; b. Standar Kompetensi ASN; c. pengembangan kompetensi dan pembinaan Karier; d. profil pegawai; e. masa kerja; f. kelas Jabatan; g. pengalaman Jabatan; h. profil dan struktur organisasi; i. Peta Jabatan; dan j. penilaian kinerja dan pembinaan disiplin.

Pasal 30

(1) Jenis, rumpun/klasifikasi, dan profil Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a paling sedikit terdiri dari jenis Jabatan dan jenjang Jabatan, rumpun/klasifikasi Jabatan, persyaratan Jabatan, dan tugas Jabatan.

(2) Jenis dan jenjang Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. JPT P; b. JA terdiri dari: 1. Jabatan Administrator; 2. Jabatan Pengawas; dan 3. Jabatan Pelaksana. c. JF terdiri dari: 1. JF Kategori Keterampilan dengan jenjang Jabatan dari paling rendah sampai paling tinggi yaitu: a) Pemula; b) Terampil; c) Mahir; dan d) Penyelia. 2. JF Kategori Keahlian dengan jenjang Jabatan dari paling rendah sampai paling tinggi yaitu: a) Ahli Pertama; b) Ahli Muda; c) Ahli Madya; dan d) Ahli Utama.

Pasal 31

(1) Standar Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural.

(2) PPK menetapkan Standar Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilaksanakan untuk mendukung pembinaan dan peningkatan Karier sesuai dengan jenis Jabatan.

(2) Pengembangan kompetensi paling sedikit didasarkan pada: a. jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; b. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan pendidikan dan pelatihan fungsional merupakan unsur yang harus dipenuhi bagi setiap pegawai yang akan menduduki masing-masing jenis Jabatan; c. pendidikan dan pelatihan teknis dapat menjadi persyaratan setiap jenjang mulai dari Jabatan paling rendah sampai Jabatan paling tinggi sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing instansi; dan d. untuk kelancaran pelaksanaan tugas Jabatan yang sifatnya mendesak dan harus diisi, dalam hal persyaratan pendidikan dan pelatihan belum dipenuhi untuk sementara dapat dilakukan uji kompetensi dalam pengisian Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Profil pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d paling sedikit memuat data personal, kualifikasi pendidikan, rekam jejak Jabatan, kompetensi, riwayat pengembangan, riwayat hasil penilaian kinerja, pendidikan dan pelatihan, usia, dan informasi kepegawaian lainnya.

Pasal 34

Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling rendah didasarkan pada: a. paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun untuk menduduki Jabatan Pengawas atau Administrator; dan b. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun untuk menduduki JPTP.

Pasal 35

(1) Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e untuk JA diatur sebagai berikut: a. untuk menduduki Jabatan Pengawas paling singkat 4 (empat) tahun dalam Jabatan Pelaksana; dan b. untuk menduduki Jabatan Administrator paling kurang 3 (tiga) tahun dalam Jabatan Pengawas.

(2) Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e untuk menduduki JPTP, paling kurang 2 (dua) tahun dalam Jabatan Administrator.

(3) Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f memuat informasi kelas Jabatan masing-masing Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pengalaman Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g diatur sebagai berikut: a. untuk menduduki JPTP seorang PNS memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun; b. untuk menduduki Jabatan Administrator seorang PNS memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki; c. untuk menduduki Jabatan Pengawas seorang PNS memiliki pengalaman dalam Jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki; dan d. untuk menduduki JPTP dan JA, seorang PNS dari JF harus dalam satu rumpun/klasifikasi Jabatan dan sesuai dengan jenjang yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Profil dan struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h memuat informasi tentang profil dan struktur organisasi Perangkat Daerah dan tata kerja untuk menggambarkan Jalur Karier.

Pasal 39

Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Penilaian kinerja dan pembinaan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penilaian Kinerja JPTP dan Jabatan Administrator dilakukan berdasarkan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penilaian Kinerja JF dilakukan berdasarkan pencapaian Angka Kredit Kumulatif, Sasaran Kinerja Pegawai, dan Perilaku Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pola Karier dilaksanakan sebagai bagian dari Sistem Manajemen Talenta dan Sistem Informasi ASN.

Pasal 42

PPK melaksanakan pengisian Jabatan berdasarkan rencana Pola Karier yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Pasal 43

Pengisian JPTP, untuk Jabatan yang lowong dilakukan melalui: a. seleksi terbuka dan kompetitif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. kelompok rencana suksesi berdasarkan persetujuan Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 44

(1) Tata cara pengisian JPTP melalui kelompok rencana suksesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b sebagai berikut: a. talenta yang termasuk dalam kotak 7, kotak 8, dan kotak 9 setelah ditetapkan menjadi kelompok rencana suksesi, akan dilaksanakan penilaian kompetensi teknis; b. penilaian kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi penyusunan makalah dan wawancara; c. penilaian kompetensi teknis dilakukan oleh tim penilai kompetensi teknis yang ditetapkan oleh PPK; d. nilai yang didapat dari penilaian teknis akan diperhitungkan dengan nilai talenta, yang kemudian akan diperingkatkan; e. PPK menentukan 3 (tiga) nama dari suksesor yang memiliki nilai tertinggi, kemudian dikonsultasikan ke Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis; dan f. setelah pertimbangan teknis terbit, PPK melantik JPTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

(1) Pengisian JA dilakukan untuk Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana:

(2) Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kelompok rencana suksesi atau melalui seleksi internal, berdasarkan prinsip Sistem Merit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengisian Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kelompok rencana suksesi, berdasarkan prinsip Sistem Merit melalui pengangkatan calon PNS.

Pasal 46

(1) Pengisian Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dapat dilakukan melalui jalur percepatan Sekolah Kader.

(2) Sekolah kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis pengembangan kompetensi bagi calon kader pimpinan yang bertalenta dan berkinerja tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 47

(1) Pengisian JF dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan Jabatan, penyesuaian/inpassing, dan promosi dalam Pola Karier horizontal, Pola Karier vertikal maupun Pola Karier diagonal.

(2) Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

(1) Setiap tahun Pemerintah Daerah melakukan pelaporan pembinaan Pola Karier kepada Menteri dengan tembusan Badan Kepegawaian Negara.

(2) Laporan pembinaan Pola Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan dalam pemantauan dan evaluasi penerapan manajemen Karier di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V

PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS

Pasal 49

(1) Dalam hal pengisian JPTP, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 46, tidak dapat dilaksanakan atau tidak memperoleh hasil pengisian dalam Jabatan, PPK dapat menugaskan Pejabat pemerintahan sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penugasan pelaksana harian dan pelaksana tugas dapat ditunjuk apabila pejabat definitif berhalangan sementara atau berhalangan tetap.

Pasal 50

(1) Pelaksana harian atau pelaksana tugas tidak berwenang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

(2) Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.

Pasal 51

(1) Penugasan pelaksana harian dan pelaksana tugas dapat diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan: a. JPTP; b. Administrator; c. Pengawas; atau d. Pejabat Fungsional.

Pasal 52

Penugasan pelaksana harian atau pelaksana tugas dilakukan oleh PPK atau pejabat yang ditunjuk melalui surat perintah tugas.

Pasal 53

Penugasan pelaksana harian ditetapkan untuk waktu paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 54

(1) Penugasan pelaksana tugas ditetapkan untuk waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan.

(2) Dalam hal sampai dengan waktu yang ditetapkan terlampaui dan belum diperoleh pelaksana tugas definitif, pelaksana tugas dapat diberikan perpanjangan paling banyak untuk 1 (satu) kali penugasan.

(3) Penetapan tugas, kewenangan, dan fasilitas pelaksana tugas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

(1) Pelaksana harian atau pelaksana tugas melaporkan pelaksanaan tugas kepada PPK atau pejabat yang memberikan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berakhirnya pelaksanaan tugas.

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB IV

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

BAB V

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

BAB VI

Pasal 56

Pasal 57

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya