Apa yang diatur dalam PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026?

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 adalah Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026.

Pasal.id

Masuk

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026

Berlaku

Pengundangan: 2 Juli 2025

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Standar Harga Satu… | Pasal.id

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026

Berlaku

Pengundangan: 2 Juli 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Angka 1

Daerah adalah Kabupaten Grobogan.

Angka 2

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Angka 3

Bupati adalah Bupati Grobogan.

Angka 4

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Angka 5

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Angka 6

Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah satuan biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati sebagai acuan penghitungan kebutuhan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

Angka 7

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan SHS tahun anggaran 2026.

(2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. satuan biaya honorarium; b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor; d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; e. satuan biaya pemeliharaan; f. satuan belanja pengadaan barang; dan g. standar biaya umum.

(3) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk pajak yang berlaku.

Pasal 3

(1) SHS digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.

(2) Dalam perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SHS berfungsi sebagai: a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah; b. referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju; dan c. bahan penyusunan pagu indikatif APBD.

(3) Dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SHS berfungsi sebagai: a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

(1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan secara biaya riil.

(2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut: a. uang transportasi dan uang penginapan dipertangungjawabkan secara at cost atau berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah; dan b. uang harian dan uang representasi dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

Pasal 5

(1) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga.

(2) Tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan Daerah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan.

Pasal 7

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Angka 1

Daerah adalah Kabupaten Grobogan.

Angka 2

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Angka 3

Bupati adalah Bupati Grobogan.

Angka 4

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Angka 5

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Angka 6

Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah satuan biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati sebagai acuan penghitungan kebutuhan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

Angka 7

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan SHS tahun anggaran 2026.

(3) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk pajak yang berlaku.

Pasal 3

(1) SHS digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.

Pasal 4

(1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan secara biaya riil.

Pasal 5

(2) Tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan Daerah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan.

Pasal 7

(1) Dalam rangka penyusunan rencana bisnis dan anggaran, pemimpin badan layanan umum Daerah dapat menyusun SHS tersendiri untuk anggaran yang berasal dari hasil operasional sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Ca TERNAK UNGGAS 7905 Itik pullet lantan (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam - 7906 Burung Puyuh - DOQ Umur 1-5 hail Peraturan Bupati tersendiri. - 7907 Ayam joper - DOC Umur 1-5 hari (3) Pemimpin badan layanan umum Daerah bertanggung jawab - 7908 Ayam loper - Pullet Betina 4-6 bulan atas kesesuaian penggunaan SHS dan bertanggung jawab - Ekor 225.000 7910 Ayam KUB - DOC Umur 1-5 hail - 7909 Ayam joper - Pullet lantan 4-6 bulan atas kebenaran formal dan material. - Ekor 200.000 Ekor 14.000 7911 Ayam KUB - Pullet Retina Umur 4 - 6 bulan - Ekor 155.000 Pasal 8 Ekor 155.000 7912 Ayam KUB - Pullet lantan Umur 4-6 bulan - 7913 kik - DOD Umur 1-5 hari (1) SHS tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam - Ekor 15.000 7914 Rik Manila - DOD Umur 1-5 hail Pasal 2 dapat dilakukan penambahan/perubahan apabila: - Ekor 25.000 7915 Itik Manila - Pullet Betina Umur 5-6 bulan a. terdapat - perubahan kebijakan nasional Ekor dan/atau 250.000 7916 Rik Manila - Pullet lantan Umur 5-6 bulan Provinsi; - Ekor 300.000 7917 ltik pullet betina b. terjadi - kenaikan harga yang melebihi Ekor harga standar 155.000 7918 Burung Puyuh tertinggi; dan Bulling Puyuh umur 3 - 4 Minggu Ekor 23.200 c. terdapat kebutuhan Perangkat Daerah yang CCM HEWAN LAINNYA berdampak pada pelaksanaan pembangunan Daerah. 7919 Binatang Bersuara (2) Penambahan/perubahan SHS sebagaimana dimaksud pada Mural Ekor 2.978.400 ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin Bupati.

(3) CCIII. LISENSI DAN FRANCHISE (3) Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 7920 E Book dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: Elcsemplar 100.000 a. usulan penambahan/perubahan diajukan secara XIV. SOFTWARE tertulis oleh Pengguna Anggaran kepada Bupati 7921 Aplikasi display inforznasi melalui Sekretaris Daerah; dan Slide menu informasi Unit 848.200 7922 Aplikasi Web Basic b. dalam Website hal usulan penambahan/perubahan Unit diterima, 356.000 7923 Software - Office Applications (full package) penambahan/perubahan - Software - Software Backup and Storage FlexStor Client Backup and Recovery license SHS ditetapkan Set dengan 5.082.400 7924 Keputusan Bupati. Set 413.200 CBR forWindows (7-user) 7925 Software-Software Graphic and Publisher - Set 5.561.300 Interkoneksi penerbitan BLUe RFID Pasal 9 7926 Upgrade Aplikasi BLUE RPM Kemenhub Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Sinkronisasi Database BLUe RFID Setting, Set 12.580.800 Pelatihan dan implementasi 7927 Aplikasi E-Raport: CD Unit 150.000 7928 Aplikasi Pembelajaran Digital: CD.

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pertanyaan umum

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya