PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 — Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan

(1) Remunerasi diatur berdasarkan usulan pemimpin.

(2) Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip: a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, Pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD; b. kesetaraan, yaitu memperhatikan Remunerasi pada penyedia layanan sejenis; c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan d. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

(1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD diberikan Remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi: a. Gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan; b. Tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan Pendapatan di luar Gaji setiap bulan; c. Insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan Pendapatan di luar Gaji; d. Bonus Atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan Pendapatan di luar Gaji, Tunjangan tetap dan Insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu; e. Pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau f. Pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.

(1) Pembiayaan Remunerasi bersumber dari: a. APBD; dan b. Pendapatan BLUD.

(2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk membiayai komponen Remunerasi berupa Gaji beserta Tunjangan yang melekat pada Gaji sebagai Pegawai ASN.