PERBUP Nomor 16 Tahun 2025 — Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Garut. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah unit kerja pada Dinas Kesehatan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya. 10. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD UPT Puskesmas adalah Puskesmas Kabupaten Garut yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah. 11. Pemimpin BLUD UPT Puskesmas adalah Kepala UPT Puskesmas. 12. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 14. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD UPT Puskesmas untuk periode 5 (lima) tahunan. 15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD UPT Puskesmas, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. 16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 17. Integrasi Layanan Primer yang selanjutnya disingkat ILP adalah upaya untuk menata dan mengoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan primer. 18. Klaster ILP adalah pembagian layanan kesehatan di puskesmas berdasarkan kebutuhan kesehatan siklus hidup individu, keluarga dan masyarakat. 4. 19. Klaster Manajemen adalah yang memiliki lingkup tugas dan fungsi mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen puskesmas, manajemen sumber daya, manajemen inti puskesmas, manajemen jejaring, manajemen data dan informasi, manajemen mutu pelayanan kesehatan dan manajemen keuangan dan aset. 20. Klaster Kesehatan Ibu dan Anak adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan dan juga skrining yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit yang dilaksanakan sesuai siklus hidup pada ibu, anak dan remaja. 21. Klaster Kesehatan Usia Dewasa dan Lansia adalah serangkaian kegiatan pelayanan dan juga skrining yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit yang dilaksanakan sesuai siklus hidup pada usia dewasa dan lansia. 22. Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan adalah kegiatan yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari penularan penyakit, menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit menular dan juga mengurangi dampak sosial, budaya, dan ekonomi akibat penyakit menular pada individu, keluarga dan masyarakat. 23. Klaster Lintas Klaster adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan untuk mendukung pemberian paket layanan di puskesmas. 24. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disingkat DPA BLUD UPT Puskesmas adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, kualitas jasa yang dihasilkan yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD UPT Puskesmas 26. Pengawas Internal adalah perangkat UPT Puskesmas yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pemimpin BLUD UPT Puskesmas untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan tanggung jawab sosial (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis sehat. 27. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

Fungsi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi: a. pelayanan kesehatan ibu hamil dan anak; b. pelayanan kesehatan dewasa dan lanjut usia; c. pelayanaan penanggulangan penyakit menular dan pelayanan kesehatan lingkungan; d. pelayanan kesehatan gigi dan mulut; e. pelayanan gawat darurat; f. pelayanan rawat inap; g. penanggulangan krisis kesehatan; dan h. pelayanan rehabilitasi medik dasar.

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku: a. Peraturan Bupati Garut Nomor 1408 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Tarogong (DTP) dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 42); b. Peraturan Bupati Garut Nomor 1409 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Pasundan dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 43); Peraturan Bupati Garut Nomor 1410 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Guntur dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 44); Peraturan Bupati Garut Nomor 1411 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Pembangunan dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 45); Peraturan Bupati Garut Nomor 1412 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Cipanas dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 46); Peraturan Bupati Garut Nomor 1413 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Cikajang (DTP) dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 47); Peraturan Bupati Garut Nomor 1414 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Bungbulang (DTP) dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 48); Peraturan Bupati Garut Nomor 1415 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Singajaya dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 49); Peraturan Bupati Garut Nomor 1416 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Sukamerang (DTP) dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 50); Peraturan Bupati Garut Nomor 1417 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Samarang dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 51); Peraturan Bupati Garut Nomor 1418 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Selaawi dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 52); Peraturan Bupati Garut Nomor 1419 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Bayongbong (DTP) dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 53); Peraturan Bupati Garut Nomor 1420 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Cibatu dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 54); Peraturan Bupati Garut Nomor 1421 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Cikelet dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 55); Peraturan Bupati Garut Nomor 1422 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kadungora dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 56); Peraturan Bupati Garut Nomor 1423 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Leles (DTP) dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 57); Peraturan Bupati Garut Nomor 1424 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Peundeuy dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 58); Peraturan Bupati Garut Nomor 1425 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Sindangratu (DTP) dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 59); Peraturan Bupati Garut Nomor 1426 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Pameungpeuk (DTP) dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 60); Peraturan Bupati Garut Nomor 1427 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Haurpanggung dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 61); Peraturan Bupati Garut Nomor 1428 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Cisurupan (DTP) dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 62); Peraturan Bupati Garut Nomor 1429 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Cisewu (DTP) dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 63); Peraturan Bupati Garut Nomor 1430 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Cilawu (DTP) dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 64); Peraturan Bupati Garut Nomor 1431 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Siliwangi dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 65); Peraturan Bupati Garut Nomor 1432 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Malangbong dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 66); Peraturan Bupati Garut Nomor 1433 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Balubur Limbangan (DTP) dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 67); aa. Peraturan Bupati Garut Nomor 1434 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Citeras dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 68); bb. Peraturan Bupati Garut Nomor 1435 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Karangpawitan dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 69); CcC. Peraturan Bupati Garut Nomor 1436 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Bagendit dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 70); dan dd. Peraturan Bupati Garut Nomor 1437 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Wanaraja (DTP) dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 71); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.